PONTIANAK POST — Suara petani sawit dari tujuh negara bertemu di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Mereka tidak sekadar membahas masa depan industri sawit, tetapi menyatukan kepentingan petani dalam menghadapi persoalan harga, perdagangan, regulasi hingga tuntutan keberlanjutan.
Pertemuan tersebut melahirkan World Coalition of Oil Palm Smallholders (WCOPS). Koalisi ini dibentuk melalui penandatanganan Joint Statement oleh 12 organisasi petani sawit dalam International Oil Palm Smallholders Forum 2026, Kamis (27/8).
Forum yang digelar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) itu mempertemukan petani dari Indonesia dengan perwakilan negara produsen sawit, antara lain Malaysia, Ghana, Nigeria, Honduras, China, Thailand, dan Pantai Gading.
Bagi para petani, pembentukan koalisi tersebut menjadi upaya membangun posisi tawar yang lebih kuat dalam industri sawit global.
Harga Sawit Jadi Persoalan
Ketua Panitia International Oil Palm Smallholders Forum 2026, Djono A. Burhan, mengatakan persoalan harga menjadi salah satu isu utama yang dibawa dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, setiap negara memiliki mekanisme penetapan harga sawit yang berbeda. Karena itu, forum menjadi ruang bagi petani untuk membandingkan sistem tersebut dan mencari persoalan yang selama ini memengaruhi pendapatan petani.
“Salah satu tantangan petani sawit adalah harga. Jadi kita akan bedah harga sawit dari mancanegara, bagaimana penetapan harga sawit Indonesia, Malaysia, Ghana, Nigeria, dan Honduras,” kata Djono.
Persoalan harga tidak berdiri sendiri. Petani juga menghadapi tantangan dalam rantai perdagangan, biaya produksi, sertifikasi, serta berbagai regulasi yang semakin memengaruhi akses sawit ke pasar internasional.
Melalui WCOPS, persoalan tersebut diharapkan tidak lagi diperjuangkan secara sendiri-sendiri oleh petani di masing-masing negara.
Ingin Setara dengan Korporasi
Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung mengatakan pembentukan koalisi bukan ditujukan untuk berhadap-hadapan dengan perusahaan.
Sebaliknya, petani ingin membangun hubungan yang lebih seimbang dengan korporasi sebagai bagian dari rantai pasok industri sawit.
“Kita tidak ingin memberontak, tidak ingin melawan, tetapi salam setara petani sawit Indonesia. Itu artinya kita harus setara dengan korporasi, setara dengan kawan-kawan korporasi supaya kita mencapai tujuan yang sama,” tegas Gulat.
Menurut dia, posisi petani perlu diperkuat karena mereka merupakan salah satu bagian penting dalam rantai pasok sawit dunia.
Dewan Pembina DPP APKASINDO Mayjen TNI Purnawirawan Ero Gusnara mengatakan petani tidak semestinya hanya menjadi penerima dampak dari kebijakan industri.
“Petani sawit bukanlah obyek. Kita adalah bagian utama, kita adalah tulang punggung rantai pasok minyak sawit dunia,” katanya.
Ia berharap WCOPS menjadi wadah bagi petani lintas negara untuk bertukar pengalaman, meningkatkan kapasitas dan memperkuat bargaining position dalam menghadapi kebijakan global.
“WCOPS menjadi wadah bagi kita untuk saling bertukar pikiran, best practice, memperkuat posisi tawar atau bargaining power, dan memastikan bahwa setiap kebijakan global yang mengatur sawit harus melibatkan dan menguntungkan petani,” ujarnya.
Dorong Bursa Sawit Indonesia
Isu lain yang dibawa dari forum tersebut adalah perlunya memperkuat mekanisme pembentukan harga sawit Indonesia.
Gulat mendorong pembentukan Bursa Sawit Indonesia agar Indonesia memiliki referensi harga CPO yang lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada mekanisme harga domestik.
“Bursakan CPO Indonesia, supaya harganya, harga global, bukan harga domestik,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan mekanisme perdagangan menjadi bagian penting untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia, terutama karena Indonesia merupakan salah satu produsen sawit terbesar dunia.
Jangan Hanya Bebani Petani dengan Aturan
Director of Sustainability and Smallholder Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Antonius Yudi Triantoro, mengatakan masa depan industri sawit sangat bergantung pada keberlangsungan petani.
Ia menilai tuntutan terhadap petani untuk memenuhi berbagai standar internasional harus diikuti dengan dukungan untuk meningkatkan kemampuan mereka.
“Ketika kita berbicara mengenai masa depan kelapa sawit, mau tidak mau kita harus bicara mengenai masa depan petani kita,” katanya.
Menurut Yudi, komunitas internasional tidak cukup hanya meminta petani memenuhi standar keberlanjutan.
“Jangan hanya menuntut para petani harus comply, harus sesuai aturan, tetapi komunitas internasional juga harus bertanya bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas petani,” ujarnya.
Karena itu, isu teknologi, sertifikasi, pembiayaan dan peningkatan produktivitas turut menjadi bagian dari pembahasan forum.
Konflik Lahan Ikut Disorot
Persoalan petani sawit juga tidak hanya menyangkut harga. Kepastian lahan menjadi isu penting yang disoroti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Setprov Kaltim menyoroti masih adanya persoalan legalitas penguasaan lahan, tumpang tindih klaim serta konflik antara masyarakat dan badan usaha.
“Kita tidak ingin petani kerja bertahun-tahun di atas tanah yang statusnya tidak jelas,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kemitraan yang sehat antara petani dan perusahaan.
“Kemitraan harus saling menguntungkan, transparan, dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang merasa dimanfaatkan,” katanya.
Bukan Sekadar Deklarasi
Pembentukan WCOPS di IKN pada akhirnya membawa sejumlah agenda yang ingin diperjuangkan petani sawit lintas negara.
Mulai dari harga TBS yang lebih adil, perdagangan yang setara, kepastian lahan, akses pembiayaan, teknologi, sertifikasi hingga keterlibatan petani dalam kebijakan sawit global.
Forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai deklarasi. Koalisi baru itu dituntut menghasilkan kerja sama konkret yang dapat dirasakan petani di tingkat lapangan.
Dari IKN, petani sawit tujuh negara mencoba membangun satu suara. Bukan untuk berhadapan dengan industri, tetapi agar mereka tidak lagi sekadar menjadi bagian paling bawah dalam rantai pasok sawit dunia. (Agg)