PONTIANAK POST — Indonesia membidik penguatan kerja sama bauksit dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia untuk membangun rantai pasok mineral kritis serta mengurangi ketergantungan pada teknologi pengolahan dari negara maju.
Kemitraan tersebut diarahkan pada peningkatan nilai tambah, investasi industri antara atau midstream, serta pengembangan teknologi pertambangan dan energi bersih. Arah kebijakan ini berpotensi membuka peluang bagi daerah penghasil bauksit seperti Kalimantan Barat untuk menarik investasi pengolahan.
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI Grata Endah Werdaningtyas mengatakan mineral kritis menjadi salah satu sektor utama yang dikejar Indonesia dalam kerja sama dengan Amerika Latin dan Karibia.
“Salah satu sektor yang kita kejar adalah mineral kritis. Inilah sektor yang akan mendukung industri masa depan,” kata Grata dalam temu media di Jakarta, Senin (14/9).
Indonesia memiliki cadangan sejumlah mineral strategis, termasuk nikel dan bauksit. Komoditas tersebut menjadi modal untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri kendaraan listrik, energi bersih, logam, dan manufaktur berbasis teknologi.
Bagi Kalbar, diplomasi mineral itu relevan karena bauksit merupakan salah satu komoditas utama daerah. Tantangannya adalah memastikan kekayaan tambang tidak hanya keluar sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah.
Tak Mau Hanya Menjual Bahan Mentah
Grata mengatakan Indonesia memiliki kesamaan dengan sejumlah negara Amerika Latin dan Karibia. Keduanya sama-sama menjadi produsen utama mineral kritis, tetapi masih menghadapi dominasi negara maju dalam teknologi dan pemrosesan.
Menurut data yang disampaikan Kemlu, sekitar 40 persen komoditas tambang global serta 35 persen produksi litium dunia berasal dari kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Kawasan tersebut juga menjadi produsen utama niobium, mineral yang digunakan untuk memperkuat baja dan memproduksi superkonduktor. Sekitar 90 persen produksinya disebut berasal dari Brasil.
Negara-negara berkembang kaya mineral, menurut Grata, perlu bekerja sama agar tidak terus ditempatkan hanya sebagai pemasok bahan mentah.
“Kita perlu bekerja sama dengan mereka. Ketika mereka tidak punya nikel, kita punya nikel. Bagaimana kita mengembangkan rantai pasok sendiri untuk meningkatkan posisi kita dalam keseluruhan industri masa depan ini,” katanya.
Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada pertukaran teknologi, investasi fasilitas pengolahan, dan pengembangan produk turunan bauksit. Tahap ini menentukan seberapa besar nilai ekonomi yang bertahan di daerah penghasil.
Hilirisasi juga berpotensi membuka lapangan kerja, memperluas usaha pendukung, dan meningkatkan penerimaan daerah. Namun, manfaat tersebut harus diikuti perlindungan lingkungan serta kepastian hak masyarakat di sekitar pertambangan.
Investasi baru juga membutuhkan pasokan energi, pelabuhan, jalan logistik, kepastian bahan baku, dan sumber daya manusia yang memadai.
Bidik Investasi Tahap Midstream
Indonesia mengincar investasi pada tahap midstream, yakni proses antara penambangan dan pembuatan produk akhir. Dalam industri bauksit, tahap tersebut mencakup pengolahan bijih menjadi alumina sebelum diproses lebih lanjut menjadi aluminium.
Kemitraan tidak hanya diarahkan pada perdagangan komoditas. Pemerintah juga menjajaki pengembangan serta pemanfaatan teknologi pertambangan dan energi bersih bersama negara-negara Amerika Latin.
Pendekatan itu diharapkan membentuk rantai pasok antarsesama negara berkembang. Dengan demikian, produsen mineral memiliki posisi tawar lebih kuat dalam industri global.
Dibawa ke Forum Bisnis Chile
Kemlu akan menggelar Misi Bisnis ke Amerika Latin dan Karibia atau INA-LAC di Santiago, Chile, pada 1–2 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi ruang penjajakan peluang kerja sama di sektor mineral kritis dan bidang usaha lainnya.
Dalam rangkaian kegiatan itu, pemerintah menyiapkan forum bisnis khusus energi dan pertambangan. Sejumlah perusahaan Indonesia yang tergabung dalam delegasi akan memaparkan peluang kemitraan kepada calon mitra.
Hasil forum akan menjadi ukuran awal apakah diplomasi mineral tersebut berlanjut menjadi investasi konkret. Bagi Kalbar, kepastian proyek, lokasi pengolahan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan perlindungan lingkungan menjadi hal yang perlu dikawal.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro