PONTIANAK POST - Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz menilai percepatan realisasi belanja pemerintah pusat menjadi pendorong utama permintaan domestik dalam jangka pendek, khususnya pada kuartal III 2026. Pertumbuhan eksekusi anggaran ini dinilai tetap aman bagi postur fiskal karena diimbangi oleh kinerja kenaikan penerimaan negara yang solid.
Irman Faiz menjelaskan bahwa intervensi kebijakan fiskal memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan pada periode ini.
"Kebijakan fiskal diperkirakan memberikan dorongan pertumbuhan paling kuat pada kuartal III 2026. Percepatan eksekusi belanja pemerintah pusat seharusnya menopang permintaan domestik dalam jangka pendek," kata Irman berdasarkan kajian Bank Danamon Indonesia di Jakarta, Senin.
Kajian Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2026 telah menembus Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu APBN, tumbuh 17,1 persen secara tahunan. Porsi belanja pemerintah pusat menyumbang Rp1.791,5 triliun (meliputi belanja K/L Rp912,4 triliun dan non-K/L Rp879,1 triliun) atau melejit 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada kurun waktu yang sama, pendapatan negara berhasil dihimpun sebesar Rp2.055,6 triliun (65,2 persen dari target) atau tumbuh 25,4 persen. Perimbangan ini menempatkan defisit APBN hingga Agustus pada angka Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), relatif stabil dari posisi Juli sebesar Rp236 triliun (0,91 persen PDB).
"Defisit yang nyaris tidak berubah mencerminkan penerimaan yang mampu mengimbangi percepatan belanja, bukan lemahnya eksekusi belanja," tegas Irman.
Proyeksi Defisit Akhir Tahun dan Keseimbangan Primer
Sektor penerimaan negara ditopang oleh pajak yang mencapai Rp1.409 triliun (tumbuh 24,1 persen) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp435,1 triliun (tumbuh 41,7 persen). Penurunan nilai restitusi pajak sebesar 37 persen menjadi Rp191,82 triliun turut memengaruhi pos penerimaan bersih pajak secara nasional.
Menghadapi sisa tahun anggaran, Bank Danamon memproyeksikan defisit fiskal 2026 berada pada level 2,89 persen PDB, sedikit di atas kisaran proyeksi pemerintah yang sebesar 2,85 persen PDB (Rp734,3 triliun). Kenaikan ini dipicu oleh akselerasi belanja program prioritas serta alokasi subsidi dan kompensasi energi.
Meski demikian, Irman menegaskan pasar tidak perlu khawatir karena pembiayaan anggaran telah terealisasi Rp474 triliun (68,7 persen) dan keseimbangan primer masih mencetak surplus tebal sebesar Rp154 triliun.
Kinerja positif APBN ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang memastikan arah pengelolaan fiskal nasional hingga Agustus tetap berada pada jalur yang direncanakan (ant).
Sumber : Antara