PONTIANAK POST - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) terjadi secara meluas di 319 kabupaten/kota pada minggu ketiga September 2026. Lonjakan tren harga ini menunjukkan peningkatan dibandingkan minggu sebelumnya yang tercatat di 314 wilayah, serta meningkat signifikan dari akhir Agustus 2026 yang berada di angka 242 daerah.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa peningkatan IPH paling menonjol pada pekan ini terkonsentrasi di sejumlah wilayah luar Pulau Jawa dan Sumatera.
"Minggu ketiga September 2026 terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang IPH-nya mengalami kenaikan, yaitu menjadi 319 kabupaten/kota yang IPH-nya mengalami peningkatan," kata Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Ateng memaparkan dua provinsi yang mencatatkan lonjakan IPH paling drastis adalah Sulawesi Utara dengan kenaikan 12,45 persen serta Gorontalo sebesar 10,25 persen. Kenaikan tajam di dua kawasan tersebut utamanya dipicu oleh lonjakan harga komoditas pangan pokok, meliputi cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.
Kenaikan IPH signifikan juga terdeteksi di Maluku Utara sebesar 5,53 persen, Sulawesi Tengah 4,92 persen, serta kisaran 3 hingga 5,5 persen untuk wilayah Sulawesi Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Selain komoditas cabai dan daging sapi, pergerakan harga daging ayam ras turut memberi tekanan inflasi daerah setempat.
Daerah dengan Lonjakan Tertinggi dan Pergerakan Stabil
Secara rinci di tingkat daerah, Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo mencatatkan kenaikan IPH tertinggi mencapai angka 15,71. Sementara itu di Sulawesi Utara, lonjakan dua digit merata di sejumlah daerah seperti Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Bitung, hingga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Di tengah tren peningatan nasional tersebut, BPS mencatat masih terdapat beberapa kawasan yang memiliki pergerakan nilai IPH relatif terkendali di bawah kisaran 1 persen.
"Walaupun demikian, ada beberapa wilayah yang perubahan IPH-nya itu di bawah 1 persen, yaitu di Papua, Papua Barat sampai dengan di Maluku," ujar Ateng.
Dinamika kenaikan harga di ratusan daerah ini menjadi catatan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna mengintervensi rantai pasok pangan pokok demi menjaga stabilitas harga nasional (ant).
Sumber : Antara