PONTIANAK POST – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026.
Pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi konflik geopolitik dan pergerakan harga minyak dunia.`
Airlangga mengatakan dampak perubahan harga minyak masih dapat diredam melalui bantalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita tahu perang di Selat Hormuz sudah enam bulan, ini sudah lebih dan ujungnya kita belum kelihatan. Kemudian yang perang Ukraina pun belum selesai,” kata Airlangga dalam ANTARA Business Forum (ABF) 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurut dia, pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak karena kondisi geopolitik masih dapat memengaruhi pasar energi global.
Airlangga menjelaskan harga pembelian pemerintah untuk BBM nonsubsidi saat ini berada di kisaran 90 dolar AS per barel ketika harga minyak berada di bawah 100 dolar AS per barel.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah masih memiliki ruang untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.
“Alhamdulillah untuk Indonesia transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer APBN kita. Sehingga kalau harga minyak di bawah 100 (dolar AS per barel), sekarang harga pembelian pemerintah khusus yang non-subsidi itu di bawah 100 dolar AS per barel, sekitar 90-an dolar AS,” ujarnya.
Airlangga menegaskan kondisi tersebut memungkinkan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi tanpa kenaikan sampai akhir 2026.
Baca Juga: Pertamina Perkuat Distribusi BBM di Kalbar, Tambah 9 Mobil Tangki
Pemerintah Pastikan Stok BBM Subsidi Tetap Tersedia
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah terus menyiapkan stok BBM, terutama BBM subsidi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami, pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM subsidi,” ujar Bahlil setelah mengikuti Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Pemerintah juga memastikan cadangan BBM nasional tetap berada pada standar minimal. Pada 22 September 2026, Bahlil menyebut cadangan BBM berada pada kisaran 18–21 hari.
Selain menjaga pasokan, pemerintah mendorong agar BBM subsidi disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat subsidi.
Baca Juga: 966 Kendaraan Diblokir Pertamina, Terindikasi Salah Gunakan BBM Subsidi
Bahlil Soroti Pergeseran Konsumsi BBM
Bahlil juga menyoroti pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Pemerintah sebelumnya menyatakan sedang memformulasikan aturan untuk membuat distribusi BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran.
Bahlil meminta masyarakat yang secara ekonomi mampu membeli BBM nonsubsidi tidak beralih menggunakan BBM subsidi.
“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” kata Bahlil.
Baca Juga: Biodiesel B50 Diklaim Cocok untuk Mesin Toyota hingga Mercedes, Bahlil: Sudah Uji Jalan Enam Bulan
Menurutnya, pengendalian konsumsi menjadi bagian penting agar ketersediaan BBM subsidi tetap dapat dinikmati masyarakat yang menjadi sasaran program.
Dengan harga BBM subsidi yang dipastikan tidak naik hingga akhir 2026, pemerintah pada saat yang sama tetap menghadapi tantangan menjaga pasokan dan memastikan subsidi tersalurkan secara tepat sasaran.*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara