SUNGAI RAYA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Barat mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah untuk naik kelas dan mampu menembus pasar ekspor. Penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, jaringan kemitraan, hingga perluasan pasar menjadi perhatian Kadin Kalbar dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Kalbar 2026 yang dirangkaikan dengan tasyakuran HUT ke-58 Kadin Indonesia di Hotel Alimoer, Kubu Raya, Kamis (24/9).
Rapimprov Kadin tahun ini mengusung tema “Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia: Peran Kadin dalam Upaya Peningkatan Akselerasi UMKM Berkontribusi Ekspor Kalbar.” Agenda tersebut menjadi forum konsolidasi dunia usaha sekaligus membahas program kerja Kadin Kalbar periode 2026–2027.
Selain Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, sejumlah mitra kerja, Rapimprov Kadin Kalbar 2026 turut dihadiri jajaran pengurus Kadin kabupaten/kota serta anggota luar biasa Kadin, di antaranya REI, IWAPI, HIPMI, Gapeksindo, ALFI/ILFA, APBMI, dan INSA.
Dorong UMKM Naik Kelas
Ketua Kadin Kalbar, Arya Rizqi Darsono mengatakan Rapimprov merupakan agenda rutin tahunan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Tahun ini, Rapimprov digelar secara serentak di 38 provinsi dan dibuka oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie.
Baca Juga: Kadin Kalbar-Jatim Jalin Kerja Sama, Bidik Perluasan Pasar dan Investasi
“Targetnya khusus untuk Kadin Kalbar adalah mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM )agar bisa naik kelas, seiring dengan tantangan global yang semakin besar,” kata Arya Rizki Darsono.
Menurut dia, penguatan dunia usaha membutuhkan kolaborasi antara Kadin, pemerintah, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Arya mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap perkembangan dunia usaha di daerah.
Dia berharap sinergi tersebut dapat terus diperkuat sehingga dunia usaha mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalbar.
Dari sisi pembiayaan, Arya mengatakan Kadin Kalbar telah membangun kerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan, termasuk Bank Kalbar. Namun, dia berharap peran perbankan dalam mendukung dunia usaha dapat semakin dirasakan pelaku usaha, terutama UMKM.
“Harapannya kehadiran perbankan bisa lebih terasa, khususnya dalam mendorong kemajuan dunia usaha,” ujarnya.
Perkuat Kapasitas dan Daya Saing Pelaku Usaha
Sepanjang periode 2025–2026, Kadin Kalbar juga menjalankan sejumlah program untuk memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Di antaranya kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam fasilitasi pembuatan Perseroan Perorangan serta Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin secara gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Kadin Kalbar juga menjalin kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Mandiri untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.
Penguatan kompetensi pelaku usaha dilakukan melalui kemitraan dengan Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan Bank Indonesia. Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing pelaku usaha lokal.
Di sisi lain, Kadin Kalbar memperkuat jaringan ekonomi lintas batas dengan negara tetangga. Upaya itu dilakukan melalui kerja sama dengan Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak, partisipasi dalam Sidang Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), serta keterlibatan dalam Borneo International Halal Showcase (BIHS) 2026 di Kuching, Malaysia.
Kadin Kalbar juga merencanakan pertemuan kedua Borneo Economic Community (BEC) pada 7 Oktober 2026 di Kuching. Pertemuan tersebut akan mempertemukan pelaku usaha dari sejumlah wilayah di Pulau Borneo, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sarawak. Dalam agenda tersebut, direncanakan penandatanganan kesepakatan investasi langsung dari Sarawak.
Arya mengatakan penguatan konektivitas ekonomi lintas batas menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar bagi produk-produk Kalbar. Menurut dia, Kalbar memiliki posisi strategis sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Dukung Agenda Strategis Daerah
Selain penguatan UMKM dan ekspor, Kadin Kalbar menyatakan dukungan terhadap sejumlah agenda strategis daerah. Di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hilirisasi hasil bumi, serta penguatan infrastruktur pendukung ekspor.
Menurut Arya, dunia usaha siap menjadi mitra pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam upaya mitigasi dan edukasi terkait karhutla, khususnya di sektor perkebunan dan kehutanan.
Karhutla, kata dia, tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas logistik, kesehatan masyarakat, dan kegiatan ekonomi.
Untuk hilirisasi, Kadin Kalbar mendorong agar potensi hasil bumi daerah tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Penguatan industri pengolahan dinilai penting agar nilai tambah komoditas dapat dinikmati lebih besar oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Kadin Kalbar juga mendorong penguatan ekosistem pendukung Pelabuhan Internasional Kijing. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat akses komoditas unggulan Kalbar menuju pasar global.
Arya menyebut pertumbuhan ekonomi Kalbar pada 2025 mencapai 5,39 persen. Capaian tersebut, menurut dia, menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
“Ini menjadi momentum bagi kita untuk sama-sama mendongkrak perekonomian Kalbar menjadi lebih baik dan lebih tinggi lagi,” katanya.
Bangun Kolaborasi dengan Pemerintah
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan yang hadir dalam pembukaan Rapimprov tersebut meminta Kadin Kalbar memperkuat konsolidasi dan membangun kolaborasi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
Krisantus berharap Kadin tidak hanya menjadi wadah pelaku usaha, tetapi juga berperan sebagai pengayom dan motor penggerak dunia usaha dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Baca Juga: Pontianak-Kijing Topang Kinerja PTP Nonpetikemas, Arus Barang Lampaui Target 163,13 Persen
“Saya ingin Kadin menjadi pemeran utama ikut dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Krisantus.
Dia mengatakan potensi kekayaan alam Kalbar harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan kolaborasi dengan dunia usaha untuk mengembangkan potensi tersebut.
Terkait penguatan ekspor, Krisantus menegaskan Pemprov Kalbar akan mengawal dan mendukung upaya Kadin memperluas pasar produk daerah.
Dia mengatakan pemerintah tidak bermaksud membedakan pengusaha lokal dan pengusaha dari luar daerah. Namun, dia berharap pelaku usaha yang berinvestasi dan menjalankan kegiatan ekonomi di Kalbar memiliki rasa memiliki terhadap daerah.
“Saya tidak bermaksud membedakan pengusaha luar dan pengusaha Kalimantan Barat, tapi yang saya inginkan tentu rasa memiliki (sense of belonging). Pengusaha lokal pasti lebih cinta dan lebih peduli dengan Kalimantan Barat,” ujarnya, seraya menegaskan, pemerintah akan terus berkolaborasi dengan Kadin untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung perkembangan pelaku usaha lokal sekaligus memperluas akses produk Kalbar ke pasar nasional dan internasional. (ash/ser)
Editor : Efprizan