PONTIANAK POST - Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia membawa tantangan baru yang tak kalah penting. Tantangannya adalah soal lingkungan.
Bagaimana mengelola baterai bekas agar tidak berubah menjadi persoalan lingkungan. Menjawabh al itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan model pengelolaan limbah baterai berbasis ekonomi sirkular.
Baterai Bekas Tak Sekadar Menjadi Limbah
Perekayasa Ahli Muda Pusat Riset Teknologi Mineral BRIN, Angella Natalia Ghea Puspita, mengatakan pengelolaan baterai kendaraan listrik harus mempertimbangkan tiga aspek sekaligus, yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Baca Juga: Di Balik Gurihnya Burung Keroak: Rahasia Kuliner ini Diteliti BRIN, Punya 33 Jenis Asam Lemak
“Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik berdasarkan kajian keberlanjutan,” ujarnya dikutip dari laman BRIN (28/9).
Model yang dikembangkan menggabungkan konsep ekonomi sirkular dan end-of-waste. Baterai bekas terlebih dahulu disortir berdasarkan State of Health (SOH) untuk menentukan apakah dapat digunakan kembali, diperbaiki, atau harus masuk proses daur ulang.
NMC dan LFP Punya Tantangan Berbeda
Dalam penelitian tersebut, BRIN membandingkan baterai nickel manganese cobalt (NMC) dan lithium iron phosphate (LFP). Hasil kajian menunjukkan baterai NMC memiliki dampak lingkungan lebih rendah pada sebagian besar kategori yang dianalisis.
Namun, biaya pengelolaannya lebih tinggi karena adanya proses penanganan residu.
Baca Juga: BRIN Kembangkan Teknologi Ubah Tandan Kosong Sawit jadi Bahan Bakar Boiler 100 Persen
Dari sisi sosial, masih terdapat sejumlah risiko yang perlu diperhatikan, termasuk kesetaraan gender, ketimpangan remunerasi, serta pemenuhan hak pekerja untuk berorganisasi.
Daur Ulang Jadi Kunci Ekonomi Sirkular
BRIN juga mengkaji teknologi daur ulang hidrometalurgi yang dinilai berpotensi menekan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan pemulihan material berharga dari baterai bekas.
Angella menyebut tingkat pengumpulan limbah dan nilai material yang berhasil dipulihkan menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja sistem pengelolaan.
Karena itu, kolaborasi produsen kendaraan listrik, pengelola limbah, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain diperlukan untuk membangun sistem pengumpulan yang efektif.
Indonesia juga masih membutuhkan regulasi yang lebih spesifik, disertai penguatan teknologi daur ulang, sumber daya manusia, dan kapasitas industri dalam negeri.
Dengan langkah tersebut, limbah baterai diharapkan tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga sumber material bernilai yang dapat memperkuat rantai pasok industri nasional.
Editor : Khoiril Arif Ya'qob