APBN 2027 Disahkan dengan Asumsi Dolar Rp17.500, Ekonomi Dibidik Tumbuh 6 Persen

 

PONTIANAK POST — DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (29/9). Pemerintah dan parlemen membidik pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun depan, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan 2026.

Target tersebut harus dicapai di tengah tantangan yang tidak ringan. Ketika APBN disahkan, rupiah sedang berada di sekitar Rp18 ribu per dolar AS, sementara APBN 2027 menggunakan asumsi nilai tukar rata-rata Rp17.500 per dolar AS.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu risiko yang harus dikelola pemerintah karena perubahan kurs dapat memengaruhi penerimaan, belanja subsidi, pembayaran bunga utang, serta berbagai transaksi pemerintah yang berkaitan dengan valuta asing.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN 2027 dirancang tetap kredibel dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Risiko yang diperhitungkan mencakup ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, gangguan rantai pasok, volatilitas harga komoditas, inflasi, serta gejolak pasar keuangan.

Pertumbuhan Dibidik 6 Persen

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu asumsi utama APBN 2027.

Pemerintah dan DPR menetapkan target 6 persen, sedangkan inflasi diperkirakan 2,5 persen secara tahunan.

Nilai tukar rupiah diasumsikan rata-rata Rp17.500 per dolar AS. Sementara yield atau suku bunga SBN tenor 10 tahun ditetapkan 6,9 persen.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diasumsikan USD75 per barel.

Dari sisi produksi migas, target lifting minyak ditetapkan 612,5 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Asumsi tersebut bukan sekadar angka proyeksi ekonomi. Perubahannya dapat langsung memengaruhi postur APBN.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh terhadap basis penerimaan negara. Kurs rupiah, harga minyak, dan lifting migas memengaruhi penerimaan sumber daya alam, subsidi energi, serta belanja pemerintah. Sementara yield SBN berkaitan dengan biaya penerbitan utang pemerintah.

Target 6 Persen Butuh Mesin Baru

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan pertumbuhan 6 persen dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian nasional.

’’Strategi yang ditempuh antara lain meningkatkan nilai tambah ekspor dan investasi,’’ katanya.

Target tersebut sekaligus menunjukkan pemerintah membutuhkan sumber pertumbuhan yang lebih luas.

Belanja negara tidak dapat menjadi satu-satunya mesin.

Konsumsi rumah tangga selama ini merupakan komponen terbesar produk domestik bruto Indonesia. Namun, untuk mendorong pertumbuhan menuju 6 persen, investasi, ekspor bernilai tambah, industrialisasi, dan produktivitas harus memberikan kontribusi lebih besar.

’’Pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak bisa hanya mengandalkan belanja APBN. Peran swasta perlu diperbesar agar investasi dan aktivitas ekonomi bergerak lebih luas,’’ tutur Said.

Ekspor Tak Cukup Hanya Komoditas

Pemerintah dan DPR juga menyoroti persoalan struktural ekspor Indonesia.

Indonesia merupakan produsen dan eksportir berbagai komoditas penting, tetapi belum selalu mempunyai posisi kuat dalam menentukan harga internasional.

’’Sebagai negara eksportir komoditas, kita belum menguasai rantai pasok dan rantai nilai. Akibatnya, kita belum menjadi penentu harga atau price maker dari komoditas Nusantara,’’ ujar Said.

Karena itu, strategi pertumbuhan diarahkan tidak sekadar memperbesar volume ekspor bahan mentah atau komoditas primer.

Pemerintah didorong meningkatkan industrialisasi dan hilirisasi agar lebih banyak nilai tambah tercipta di dalam negeri.

Tata kelola komoditas juga akan diperkuat melalui kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), pengembangan bursa komoditas mineral, serta rencana penguatan tata niaga ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Harapannya, Indonesia tidak berhenti sebagai pemasok bahan baku tetapi bergerak semakin jauh dalam rantai nilai global.

Rupiah Jadi Tantangan Awal

Salah satu asumsi APBN 2027 yang langsung mendapat ujian adalah nilai tukar.

APBN menggunakan asumsi rata-rata Rp17.500 per dolar AS. Namun, pada hari pengesahan APBN, rupiah telah bergerak di sekitar Rp18 ribu per dolar AS di pasar.

Selisih sekitar Rp500 per dolar tersebut tidak serta-merta berarti asumsi APBN akan meleset. Nilai tukar APBN merupakan asumsi rata-rata selama satu tahun anggaran, bukan target kurs harian yang harus dipertahankan pemerintah atau Bank Indonesia.

Namun, pelemahan rupiah yang berlangsung lama dapat memengaruhi APBN melalui beberapa jalur.

Sebagian belanja pemerintah mempunyai sensitivitas terhadap dolar, terutama pembayaran kewajiban valas dan komponen energi. Pada sisi lain, pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan nilai rupiah dari sejumlah penerimaan yang berdenominasi dolar.

Karena itu, dampak perubahan kurs terhadap APBN tidak sepenuhnya satu arah.

Minyak USD75, Pasar Sempat di Atas USD100

Tantangan lain datang dari harga minyak.

APBN 2027 menggunakan asumsi ICP USD75 per barel. Sementara pada September 2026 harga minyak global sempat menembus USD100 per barel akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan.

Perbedaan itu penting bagi Indonesia.

Harga minyak yang lebih tinggi dapat meningkatkan penerimaan migas. Namun, sebagai negara yang masih mengimpor minyak dan produk BBM, kenaikan harga juga berpotensi memperbesar biaya impor dan tekanan terhadap subsidi maupun kompensasi energi.

Jika kenaikan harga minyak terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah, tekanan dapat menjadi lebih besar karena minyak dibeli menggunakan dolar.

Karena itu, asumsi ICP dan kurs menjadi dua variabel yang perlu dipantau secara bersamaan sepanjang pelaksanaan APBN.

Lifting Minyak 612,5 Ribu Barel

APBN 2027 menargetkan lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari.

Target tersebut penting karena produksi minyak domestik berkaitan langsung dengan kebutuhan impor energi.

Semakin lebar jarak antara konsumsi dan produksi domestik, semakin besar kebutuhan impor minyak maupun BBM. Kondisi tersebut membuat perekonomian lebih sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar.

Untuk gas, pemerintah dan DPR menetapkan target lifting 954 ribu barel setara minyak per hari.

Pencapaian target migas tidak hanya berpengaruh terhadap ketahanan energi. Besarnya lifting juga memengaruhi penerimaan negara dari sektor hulu migas.

Biaya Utang Juga Diawasi

Pemerintah menetapkan asumsi yield SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.

Angka tersebut menjadi penting ketika pasar obligasi global menghadapi tekanan akibat tingginya imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat.

Kenaikan yield US Treasury dapat meningkatkan persaingan untuk mendapatkan modal global. Investor memiliki alternatif aset dolar dengan imbal hasil tinggi dan risiko relatif rendah.

Jika investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk memegang obligasi Indonesia, biaya penerbitan utang pemerintah juga dapat meningkat.

Karena itu, stabilitas pasar SBN mempunyai hubungan langsung dengan pengelolaan pembiayaan APBN.

Investasi Harus Mengambil Porsi Lebih Besar

Untuk mencapai pertumbuhan 6 persen, pemerintah berharap investasi swasta mengambil peranan lebih besar.

Said menilai APBN mempunyai keterbatasan jika harus menjadi mesin utama pertumbuhan.

Belanja pemerintah harus berfungsi sebagai katalis yang menciptakan iklim sehingga modal swasta masuk dan kegiatan ekonomi berkembang.

Tantangannya adalah memastikan investasi tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat industri domestik, dan menghasilkan nilai tambah.

Kepastian hukum, biaya logistik, kualitas infrastruktur, ketersediaan energi, produktivitas tenaga kerja, dan konsistensi regulasi akan ikut menentukan kemampuan Indonesia menarik investasi.

APBN Hadapi Dunia yang Lebih Mahal

APBN 2027 pada akhirnya tidak hanya diuji oleh kemampuan pemerintah membelanjakan anggaran.

Lingkungan ekonomi global menjadi faktor besar.

Ketegangan geopolitik dapat mengerek harga energi. Fragmentasi perdagangan dapat mengganggu ekspor dan rantai pasok. Suku bunga global yang tinggi dapat meningkatkan biaya pembiayaan. Sementara penguatan dolar dapat memberikan tekanan kepada rupiah.

Suahasil mengatakan pemerintah memperhitungkan berbagai risiko tersebut dalam penyusunan anggaran.

Pemerintah juga harus menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal agar kebutuhan mendorong pertumbuhan tidak mengorbankan kesehatan APBN dalam jangka menengah.

Dengan target ekonomi tumbuh 6 persen, tantangan pemerintah tahun depan bukan sekadar membelanjakan APBN.

Pemerintah harus membuat investasi swasta bergerak lebih cepat, meningkatkan nilai tambah ekspor, menjaga inflasi, sekaligus menghadapi kemungkinan kurs, minyak, dan biaya utang bergerak lebih tinggi daripada asumsi.

Di situlah target 6 persen akan diuji: bukan pada angka yang tertulis dalam APBN, melainkan pada kemampuan investasi, konsumsi, ekspor, dan produktivitas benar-benar tumbuh lebih cepat pada 2027. (mim/dio)

Editor : Aristono Edi Kiswantoro