PONTIANAK POST – Rencana pembangunan jalur kereta api khusus logistik di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali dikaji pemerintah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero kini mematangkan kajian teknis dan perhitungan investasi untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kajian harus dilakukan secara detail karena pembangunan jalur kereta api berkaitan dengan banyak aspek.
“Kementerian Perhubungan dan KAI terus merencanakan ini, mematangkan segala perhitungan karena pengembangan kereta ini membutuhkan perhitungan yang benar-benar detail,” kata AHY di Balikpapan, Kamis.
AHY menyampaikan hal tersebut usai memberikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
Menurut dia, perencanaan jalur kereta api tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur. Penataan ruang, kapasitas fiskal pemerintah pusat dan daerah, serta kepastian investasi juga harus diperhitungkan sejak awal.
Rencana kereta api logistik di Kaltim bukan gagasan baru. Proyek tersebut pernah dirintis pada masa Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pada periode 2008–2018 melalui kerja sama dengan perusahaan perkeretaapian Rusia.
Pemprov Kaltim saat itu bekerja sama dengan JSC Russian Railways melalui anak usahanya, PT Kereta Api Borneo. Proyek tersebut diarahkan untuk mengangkut komoditas, terutama batu bara dan sawit.
Upaya menyiapkan sumber daya manusia juga dilakukan. Pemprov Kaltim mengirimkan puluhan mahasiswa untuk belajar ilmu perkeretaapian di St. Petersburg State Transport University, Rusia.
Proyek itu bahkan sempat memasuki tahap seremoni pembangunan. Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan jalur kereta api di kawasan Buluminung, Penajam Paser Utara, pada 19 November 2015.
Namun, rencana tersebut tidak berlanjut. Pada Maret 2022, PT Kereta Api Borneo menyatakan mengundurkan diri dan membatalkan rencana investasinya untuk pengangkutan komoditas.
Keputusan tersebut dikaitkan dengan pertimbangan efisiensi bisnis serta kondisi ekonomi global yang berubah.
Kini, pemerintah pusat kembali melihat kebutuhan pengembangan kereta api di Kaltim. Kajian diarahkan untuk mencari skema yang lebih matang, terutama dari sisi teknis, investasi, tata ruang, dan keberlanjutan pembiayaan.
Kebutuhan tersebut sejalan dengan besarnya potensi komoditas Kaltim. Batu bara dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) membutuhkan jaringan distribusi dengan kapasitas besar untuk menuju kawasan industri, pusat logistik, dan pelabuhan.
Kereta api juga dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengangkut komoditas dalam volume besar sekaligus mendukung efisiensi rantai pasok.
Selain menopang aktivitas ekonomi Kaltim, pengembangan jaringan kereta api juga memiliki kaitan dengan konektivitas kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
AHY mengatakan, di berbagai negara, kereta api telah menjadi salah satu tulang punggung konektivitas. Perannya tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga mendukung pergerakan barang dan logistik dalam skala besar.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan rencana pembangunan rel di Kaltim tidak berhenti pada pembangunan fisik. Jalur yang dibangun harus memiliki dukungan investasi, kepastian tata ruang, serta kebutuhan angkutan yang jelas agar dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Dengan kajian yang kembali dimatangkan, rencana rel logistik Kaltim kini memasuki babak baru setelah proyek sebelumnya bersama investor Rusia tidak berlanjut. (ant)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro