Penguatan sinergi antara organisasi masyarakat sipil (CSO), jurnalis, dan masyarakat di sekitar areal konsesi tambang menjadi agenda penting dalam mendorong tata kelola pertambangan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat. Kolaborasi lintas pihak dinilai kunci untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
SITI SULBIYAH, Pontianak
Mengakhiri Ramadan 2026, Link-AR Borneo menggelar workshop bertajuk “Membangun Sinergi Gerakan Advokasi dan Kampanye untuk Tata Kelola Pertambangan Bauksit yang Berkelanjutan di Kalimantan Barat”, pekan lalu.
Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta dari perwakilan CSO dan kalangan Jurnalis di Pontianak. Dalam forum ini, para peserta sepakat membangun kolaborasi guna mengawal aktivitas pertambangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan menghormati hak-hak masyarakat.
Yetno Budi Wibowo, Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Link-AR Borneo menyampaikan bahwa sektor pertambangan, khususnya bauksit di Kalimantan Barat, memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, berbagai tantangan masih perlu dibenahi, terutama terkait dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola yang belum optimal.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong ruang dialog dan kolaborasi agar pertambangan dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Direktur Link-AR Borneo, Ahmad Syukri mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat memiliki posisi yang sangat strategis dalam industri bauksit nasional. Indonesia tercatat memiliki cadangan bauksit sekitar 2,8 miliar ton dan sumber daya sekitar 7,4 miliar ton, sementara Kalimantan Barat menyumbang sekitar 57 persen sumber daya nasional dan 67 persen cadangan nasional.
“Hingga tahun 2019, terdapat sekitar 935 izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di wilayah ini, yang tersebar di berbagai kabupaten,” katanya.
Ia menyebut, seiring dengan kebijakan hilirisasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta larangan ekspor bijih bauksit mentah sejak Juni 2023, pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) terus berkembang di Kalimantan Barat. Smelter tersebut antara lain PT Indonesia Chemical Alumina, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, dan PT Borneo Alumina Indonesia.
Di Kalimantan Barat terdapat sejumlah perusahaan tambang bauksit dengan luas konsesi yang signifikan. Situasi ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang kuat serta keterlibatan berbagai pihak agar aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Andi Rizal dari Yayasan Kolase menilai eksploitasi tambang skala besar, seperti halnya perkebunan kelapa sawit, terbukti menyebabkan kerusakan ekosistem. Bahkan banyak perusahaan yang mengabaikan tanggungjawab untuk melakukan reklamasi dan memulihkan areal lahan bekas tambangnya.
“Tidak hanya itu, dalam beberapa studi kasus, perizinan dan operasionalisasi bisnis tambang menimbulkan konflik sosial maupun konflik lahan dengan masyarakat sekitar, dan lebih buruk lagi, banyak perusahaan pertambangan tidak sepenuhnya melaksanakan tanggunggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)”, tegasnya.
Di sisi lain, pengembangan industri bauksit melalui hilirisasi dinilai tetap memiliki peluang besar dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Dari hasil diskusi antara jurnalis dan CSO, terdapat beberapa poin penting yang menjadi kesepahaman bersama. Pertama, diperlukan penguatan sinergi antara organisasi masyarakat sipil, jurnalis, masyarakat di dalam dan di sekitar areal konsesi perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan menghormati hak-hak masyarakat.
Kedua, penting untuk membangun kolaborasi dalam bentuk koalisi yang dapat mendorong berbagai agenda bersama, seperti pemantauan, riset, edukasi publik, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami dampak dan peluang dari sektor pertambangan.
Ketiga, melalui sinergi tersebut, diharapkan dapat mendorong kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada prinsip keberlanjutan, termasuk dalam aspek perlindungan lingkungan, penghormatan hak asasi manusia, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.
Syukri menambahkan bahwa pihaknya meyakini bahwa pertambangan tidak harus menjadi sumber konflik, melainkan dapat menjadi bagian dari pembangunan yang inklusif. “Tentunya apabila dikelola dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan partisipasi masyarakat yang bermakna,” pungkasnya. (*)
Editor : Hanif