Di sebuah ruang pertemuan, suasana pagi itu dipenuhi percakapan hangat para pengurus organisasi kemasyarakatan. Mereka datang dengan latar belakang berbeda, namun membawa tujuan yang sama, memahami bagaimana mengelola dana hibah secara benar dan bertanggung jawab.
MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak
Pemerintah Kota Pontianak melalui kegiatan bimbingan teknis mencoba menjembatani kebutuhan itu. Di tengah dinamika aturan yang terus berkembang, pemahaman soal tata kelola keuangan menjadi hal yang tak lagi bisa dianggap sepele.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah membuka kegiatan dengan penekanan sederhana namun krusial, kesamaan persepsi. Baginya, dana hibah bukan sekadar bantuan, melainkan amanah yang harus dikelola dengan tertib, dari perencanaan hingga pelaporan.
Sebanyak 85 ormas duduk menyimak, sebagian mencatat, lainnya sesekali berdiskusi pelan. Di balik angka itu, tersimpan harapan bahwa setiap organisasi mampu menerjemahkan aturan menjadi praktik yang nyata di lapangan.
Baca Juga: Ekonomi Pontianak Tumbuh 5,34 Persen, IPM dan Kinerja Pembangunan Ikut Meningkat
“Dana hibah memiliki prinsip akuntabilitas,” ujar Amirullah, mengingatkan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus dapat dijelaskan. Proposal yang diajukan bukan sekadar formalitas, melainkan peta yang harus diikuti dalam pelaksanaan kegiatan.
Di sinilah tantangan muncul. Tidak semua organisasi memiliki pengalaman yang sama dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Ada yang masih meraba, ada pula yang sudah terbiasa namun perlu menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Bimtek ini menjadi ruang belajar bersama, tempat bertanya tanpa ragu, dan memperbaiki tanpa takut salah.
Amirullah juga menekankan pentingnya kesesuaian antara identitas organisasi dan kegiatan yang dijalankan. Organisasi pendidikan, misalnya, diharapkan tetap berada di jalurnya. Begitu pula yang bergerak di bidang kepemudaan atau kesehatan. Tujuannya jelas, agar dana hibah benar-benar tepat sasaran.
Tak kalah penting, aspek legalitas turut menjadi sorotan. Keberadaan sekretariat, alamat yang jelas, hingga kelengkapan administrasi bukan hanya syarat formal, tetapi juga fondasi kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Di tengah keterbatasan dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, begitu pula ormas. Keduanya saling membutuhkan dalam menjaga ritme pembangunan dan keharmonisan sosial di kota ini.
Baca Juga: Langgar Aturan Batas Usia, Komdigi Panggil Meta dan Google Terkait PP Tunas
Menjelang akhir kegiatan, harapan pun mengemuka. Bukan sekadar laporan yang rapi di atas kertas, tetapi praktik pengelolaan dana yang profesional, jujur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Di ruangan itu, bimtek mungkin hanya berlangsung beberapa jam. Namun pengetahuan yang dibawa pulang para peserta diharapkan mampu bertahan lebih lama, menjadi bekal dalam menjaga amanah, sekaligus membangun kepercayaan publik.(*)
Editor : Hanif