Dinas Kesehatan meraih nilai SAKIP tertinggi di Pontianak. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menjadikan penghargaan ini sebagai pemicu efisiensi, inovasi, dan pelayanan publik.
MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak
DI tengah tantangan keterbatasan anggaran dan ancaman perlambatan ekonomi, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengingatkan bahwa penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bukan sekadar deretan angka di atas kertas.
Bagi Edi, penghargaan itu harus bermuara pada pelayanan publik yang semakin cepat, ramah, efektif, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam SAKIP Awards 2026 yang menempatkan Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagai perangkat daerah dengan nilai AKIP tertinggi, yakni 90,46.
Baca Juga: Dorong Pelayanan Transparan dan Prima, Ria Norsan Luncurkan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Posisi berikutnya ditempati Sekretariat DPRD Kota Pontianak dengan nilai 88,41 dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Pontianak dengan nilai 85,86.
Menurut Edi, capaian tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Namun penghargaan itu juga menjadi pengingat bahwa setiap perangkat daerah harus terus meningkatkan kualitas layanan di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.
“Program yang dijalankan harus mampu menghasilkan capaian yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Edi usai menyerahkan penghargaan didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Aula SSA Kantor Wali Kota, Selasa (9/6).
Di balik seremoni penghargaan, Edi justru menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang masih perlu dibenahi. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan realisasi program di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, monitoring dan evaluasi internal dinilai belum berjalan optimal sehingga ketersediaan data berbasis eviden untuk mendukung pengambilan keputusan masih perlu diperkuat.
Baca Juga: Dorong Pelayanan Transparan dan Prima, Ria Norsan Luncurkan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Ia juga menilai budaya kerja berbasis kinerja belum sepenuhnya tertanam hingga tingkat pelaksana. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat sinergi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif.
“Jadikan akuntabilitas sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif,” pesannya.
Di tengah berbagai keterbatasan, Edi mengajak seluruh ASN memiliki mental pejuang dalam bekerja. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak semata diukur dari laporan atau penghargaan, tetapi dari kepuasan masyarakat yang menerima layanan.
“OPD harus memiliki jiwa petarung dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ciptakan pola pikir yang membuat kita bangga dan puas ketika masyarakat yang kita layani mendapatkan hasil atau kepuasan dari pelayanan yang kita berikan,” katanya.
Pesan tersebut menjadi semakin relevan karena Pemerintah Kota Pontianak diperkirakan masih menghadapi tantangan efisiensi anggaran pada 2027. Potensi pengurangan dana transfer pusat ke daerah membuat setiap program harus disusun secara lebih selektif dan berorientasi hasil.
Baca Juga: Dorong Pelayanan Transparan dan Prima, Ria Norsan Luncurkan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Edi menegaskan terdapat tiga fokus utama pembangunan daerah pada periode 2026–2027, yakni menjaga ketertiban umum, meningkatkan kebersihan kota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan.
Menurutnya, masyarakat menilai keberhasilan pemerintah dari hal-hal sederhana yang langsung mereka rasakan, seperti jalan yang layak, lingkungan yang bersih, serta pelayanan publik yang responsif.
Karena itu, perangkat daerah diminta terus menghadirkan inovasi, termasuk memanfaatkan teknologi digital melalui optimalisasi aplikasi e-SAKIP. Program yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat juga diminta dievaluasi dan dialihkan pada sektor yang lebih prioritas.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak Yusnaldi menjelaskan, SAKIP Awards 2026 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian dilakukan Inspektorat Kota Pontianak terhadap laporan SAKIP perangkat daerah Tahun 2025 melalui proses yang objektif, transparan, dan akuntabel.
“Penilaian meliputi kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja organisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pontianak,” jelasnya.
Selain kategori nilai tertinggi, penghargaan juga diberikan kepada perangkat daerah dengan peningkatan nilai terbesar. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mencatat kenaikan tertinggi sebesar 9,74 poin dengan nilai AKIP 85,15. Disusul Sekretariat DPRD Kota Pontianak dengan kenaikan 9,55 poin dan Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak yang meningkat 9 poin dengan nilai AKIP 84,11.
Di tengah tekanan efisiensi dan dinamika ekonomi yang diperkirakan semakin menantang, SAKIP Awards tahun ini bukan sekadar perayaan prestasi birokrasi. Penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pemerintah sesungguhnya terletak pada seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan.(*)
Editor : Hanif