Tulisan ini mengulas munculnya semangat baru persatuan di lingkungan Kesultanan Al-Qadriyah Pontianak yang tercermin melalui Halalbihalal Rabithah Alawiyah 2026.
SYARIF IBRAHIM ALQADRIE & ROOSANDRA DIAN ALQADRIE, Pontianak
Semangat itu bermula dari terpilihnya pengurus baru Rabithah Alawiyah (RA) Pontianak periode 2026. Kami, SIA dan RDA—putri sekaligus sekretaris pribadi SIA—telah tiga kali menghadiri acara Halalbihalal (HBH) RA, yakni pada Syawal 2024, 2025, dan 2026.
RA merupakan organisasi Islam yang berdiri pada 27 Desember 1928 dan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, dakwah, serta penghimpunan warga negara Indonesia keturunan Yaman dari kalangan sada Ba'Alwi atau Alawiyyin (BAW/AWY).
Ada sesuatu yang berbeda dalam pelaksanaan Halalbihalal tahun ini (22 April 2026 M/1447 H). Mengapa demikian? Perbedaan tersebut bukan semata-mata karena lokasi acara. Memang, HBH telah dua kali diselenggarakan di Istana Kesultanan Al-Qadriyah Pontianak (KaQP). Namun, HBH tahun ini memiliki kekhasan tersendiri.
Setidaknya terdapat lima hal yang menarik untuk dicermati, yaitu: daya tarik baru; nilai persatuan dan kesatuan; hubungan sejarah dan politik; Kampung Dalam dan Kampung Luar; serta kebangkitan dan kesadaran kelompok.
Daya Tarik Baru
Salah satu hal menarik dalam HBH tersebut adalah tampilnya Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie (SMMA). Sejak menjadi anggota DPD RI dari Kalimantan Barat, SMMA tampil sederhana dalam kesehariannya. Namun, dalam berbagai forum resmi maupun saat menyampaikan sambutan, termasuk pada HBH malam itu, beliau terlihat semakin matang dan berkualitas.
Dalam sambutannya, SMMA menyarankan agar Istana Kesultanan Al-Qadriyah digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan serupa. Selain lebih hemat biaya, bangunan berusia ratusan tahun tersebut memiliki nilai sejarah dan tradisi yang tidak tergantikan. Istana itu mampu membangkitkan kembali ingatan kolektif terhadap sejarah yang nyaris terlupakan.
Nilai Persatuan dan Kesatuan
Makna persatuan dan kesatuan tercermin dari tiga hal, yaitu terbentuknya kepengurusan baru RA, pesan yang disampaikan SMMA, dan pelaksanaan HBH itu sendiri.
Seusai acara, sejumlah undangan membicarakan kesan yang mereka peroleh. Ketiga hal tersebut mengingatkan bahwa persatuan umat dan masyarakat perlu terus dijaga. Bukan hanya karena sejumlah ulama dan ilmuwan Muslim dunia menolak berbagai upaya yang berpotensi memecah belah umat Islam, tetapi juga karena persatuan masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di lingkungan Kesultanan Al-Qadriyah, merupakan modal sosial yang sangat berharga.
Selama ini, RA Kota Pontianak telah memberikan banyak manfaat, termasuk dalam penelusuran dan pencatatan nasab keturunan BAW/AWY serta penyelenggaraan HBH setiap tahun.
Namun, karena kesibukannya dalam mempersiapkan jabatan profesor, Dr. MaH, M.P., tidak lagi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum RA. Dalam kepengurusan baru, MAbHalQ dari Kampung Luar (KL) terpilih sebagai Ketua Umum sejak 2025.
Selama ini, KL sering dipersepsikan sebagai kelompok yang "berada di luar". Karena itu, salah satu hal menarik dari perkembangan terbaru adalah munculnya kesan bahwa KL telah diterima kembali dalam ruang kebersamaan yang lebih luas.
Sekitar empat hingga lima dekade setelah Sultan Syarif Abdurrahman bin Habib Hussein Al-Qadriyah mendirikan Pontianak pada 23 Oktober 1771 M/14 Rajab 1185 H hingga masa kemerdekaan, keluarga Al-Qadriyah tidak lagi terpusat di Kampung Dalam. Mereka menyebar ke berbagai kawasan di sepanjang Sungai Kapuas Kecil dan hilir Sungai Landak.
Dalam perkembangan tersebut, Kampung Luar menjadi pusat kegiatan sosial, politik, dan budaya, sedangkan Kampung Beting berfungsi sebagai pusat pertahanan terhadap ancaman dari luar. Selain itu, terdapat pula komunitas yang berkembang di kawasan seberang serta di wilayah pertemuan Sungai Jawi, Sungai Kakap, dan pesisir Selat Karimata.
Pendukung Kampung Dalam yang berpusat di Istana Kesultanan Al-Qadriyah dan pendukung Kampung Luar yang berpusat di Rumah Balai berkembang dalam lingkungan sosial yang berbeda. Perbedaan itu tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga menyangkut pandangan politik, sosial, dan ideologis.
Sejarah Berkaitan dengan Politik
Sejarah sering disebut sebagai politik masa lalu, sedangkan politik merupakan sejarah masa kini. Dalam konteks Kesultanan Al-Qadriyah, berbagai peristiwa sejarah telah membentuk dinamika politik yang berlangsung selama berabad-abad.
Secara historis, berkembang dua wilayah pengaruh utama. Wilayah pertama berpusat di Kampung Dalam dan Istana Kesultanan Al-Qadriyah. Wilayah kedua berpusat di Kampung Luar dan Rumah Balai, yang memiliki jaringan dukungan di berbagai kampung dan permukiman lainnya.
Sejarah juga menunjukkan bahwa hubungan Kesultanan Al-Qadriyah dengan pemerintah kolonial Belanda tidak selalu dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk keberpihakan. Dalam berbagai kondisi, hubungan tersebut lebih merupakan pilihan strategis akibat keterbatasan pertahanan dan persenjataan yang dimiliki kesultanan pada masa itu.
Karena itu, dalam perjalanan sejarah Kalimantan Barat, kesultanan sering kali berada dalam posisi yang sulit dan harus mengambil keputusan politik yang kompleks demi mempertahankan keberlangsungan pemerintahan dan masyarakatnya.
Kampung Dalam dan Kampung Luar dalam Sejarah Politik Kesultanan
Perbedaan orientasi antara kelompok yang berpusat di Kampung Dalam dan Kampung Luar mulai terlihat sejak masa pemerintahan Sultan Kasim bin Sultan Abdurrahman Al-Qadriyah (1808–1819) hingga awal masa Sultan Osman Al-Qadriyah (1819–1855).
Pada awalnya, Sultan Kasim menghadapi penolakan dari sebagian lingkungan keluarga kesultanan. Dalam perkembangannya, dinamika tersebut meluas hingga melibatkan masyarakat Kampung Luar.
Salah satu tokoh penting dalam periode ini adalah Pangeran Hamid bin Sultan Abdurrahman Al-Qadriyah, yang kemudian diasingkan ke Batavia setelah memimpin perlawanan rakyat dari berbagai wilayah terhadap kebijakan kolonial Belanda.
Di Batavia, ia berinteraksi dengan berbagai kelompok pejuang dari sejumlah daerah. Menurut beberapa sumber dan tradisi keluarga, terdapat dugaan hubungan genealogis tertentu dengan Mohammad Hoesni Thamrin, meskipun hal tersebut masih menjadi bagian dari kajian sejarah yang terus berkembang.
Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda berlanjut pada generasi berikutnya, termasuk melalui kepemimpinan Pangeran Pati Hussein bin Sultan Hamid I Al-Qadriyah. Berbagai upaya dilakukan melalui jalur politik, hukum, dan mobilisasi dukungan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dukungan keluarga, jaringan sosial, kemampuan intelektual, serta sumber daya ekonomi menjadi faktor penting yang memperkuat perjuangan tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, dinamika politik masa kolonial memiliki keterkaitan dengan berbagai peristiwa nasional setelah kemerdekaan, termasuk perdebatan mengenai bentuk negara dan gagasan federalisme yang melibatkan Sultan Hamid II Al-Qadriyah.
Kebangkitan dan Kesadaran Etnis
Melalui kepengurusan baru RA, keluarga besar BAW/AWY dari Kampung Dalam maupun Kampung Luar kembali menemukan ruang kebersamaan. Semangat untuk bersatu kembali (spirit of reunion) membuka peluang lahirnya babak baru dalam sejarah komunitas ini.
Kesadaran tersebut bersumber dari dua hal. Pertama, nilai-nilai keagamaan yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal serta membangun persaudaraan. Kedua, realitas sosial bahwa setiap kelompok memiliki dorongan untuk berkembang, maju, dan mencapai keberhasilan yang lebih baik.
Kebangkitan kesadaran etnis ini tidak dimaksudkan untuk membangun eksklusivitas, melainkan untuk mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul, baik sebagai akademisi, ilmuwan, profesional, pengusaha, pemimpin, maupun negarawan yang berintegritas dan berdaya saing internasional.
Harapannya, dalam satu dekade mendatang akan lahir semakin banyak tokoh yang mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara, sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh B.J. Habibie maupun Sultan Hamid II Al-Qadriyah. Wallahu a'lam bishawab. Amin. (**)
Editor : Hanif