Tulisan ini mengulas munculnya semangat baru persatuan di lingkungan Kesultanan Al-Qadriyah Pontianak yang tercermin melalui Halalbihalal Rabithah Alawiyah 2026.
SYARIF IBRAHIM ALQADRIE &
ROOSANDRA DIAN ALQADRIE, Pontianak
Sejarah kerap disebut sebagai politik masa lalu, sementara politik merupakan sejarah yang sedang berlangsung. Dalam konteks Kesultanan Al-Qadriyah, keduanya tidak dapat dipisahkan. Berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang perjalanan kesultanan telah membentuk dinamika politik, sosial, dan budaya yang pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga saat ini.
Dalam lintasan sejarahnya, berkembang dua pusat pengaruh utama di lingkungan Kesultanan Al-Qadriyah. Pertama, wilayah yang berpusat di Kampung Dalam dan Istana Kesultanan Al-Qadriyah. Kedua, wilayah yang berpusat di Kampung Luar dan Rumah Balai yang memiliki jaringan hubungan dengan berbagai kampung dan permukiman lain di sekitarnya. Kedua pusat pengaruh ini menjadi bagian penting dalam perkembangan politik dan sosial masyarakat Melayu Pontianak dari masa ke masa.
Sejarah juga memperlihatkan bahwa hubungan Kesultanan Al-Qadriyah dengan pemerintah kolonial Belanda tidak selalu dapat dipahami secara hitam-putih. Dalam berbagai situasi, hubungan tersebut lebih merupakan pilihan strategis yang ditempuh karena keterbatasan kekuatan pertahanan dan persenjataan yang dimiliki kesultanan. Pada masa itu, para pemimpin kesultanan sering berada dalam posisi yang sulit dan harus mengambil keputusan politik yang kompleks demi menjaga keberlangsungan pemerintahan serta keselamatan masyarakat yang dipimpinnya.
Kampung Dalam dan Kampung Luar dalam Dinamika Politik Kesultanan
Perbedaan orientasi politik antara kelompok yang berpusat di Kampung Dalam dan Kampung Luar mulai terlihat sejak masa pemerintahan Sultan Kasim bin Sultan Abdurrahman Al-Qadriyah (1808–1819) dan berlanjut hingga awal pemerintahan Sultan Osman Al-Qadriyah (1819–1855).
Pada awalnya, Sultan Kasim menghadapi penolakan dari sebagian kalangan keluarga kesultanan. Dalam perkembangannya, dinamika tersebut meluas dan melibatkan masyarakat yang berada di luar lingkungan istana, termasuk komunitas yang kemudian dikenal sebagai Kampung Luar.
Salah satu tokoh penting dalam periode tersebut adalah Pangeran Hamid bin Sultan Abdurrahman Al-Qadriyah. Ia dikenal memimpin perlawanan rakyat dari berbagai wilayah terhadap kebijakan kolonial Belanda. Akibat aktivitas politiknya, ia kemudian diasingkan ke Batavia.
Masa pengasingan itu justru memperluas cakrawala perjuangannya. Di Batavia, Pangeran Hamid berinteraksi dengan berbagai tokoh dan pejuang dari sejumlah daerah di Nusantara. Menurut beberapa sumber dan tradisi keluarga, terdapat dugaan hubungan genealogis tertentu dengan Mohammad Hoesni Thamrin. Namun, informasi tersebut masih menjadi bagian dari kajian sejarah yang terus berkembang dan memerlukan penelitian lebih lanjut.
Semangat perlawanan terhadap kolonialisme tidak berhenti pada satu generasi. Perjuangan tersebut diteruskan oleh tokoh-tokoh berikutnya, termasuk Pangeran Pati Hussein bin Sultan Hamid I Al-Qadriyah. Melalui jalur politik, hukum, serta mobilisasi dukungan masyarakat, berbagai upaya dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mempertahankan martabat kesultanan.
Dalam perjuangan itu, dukungan keluarga, jaringan sosial, kemampuan intelektual, dan sumber daya ekonomi menjadi modal penting. Dinamika politik yang berkembang pada masa kolonial kemudian memiliki keterkaitan dengan berbagai peristiwa nasional setelah Indonesia merdeka, termasuk perdebatan mengenai bentuk negara dan gagasan federalisme yang melibatkan Sultan Hamid II Al-Qadriyah sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah nasional.
Kebangkitan dan Kesadaran Kolektif
Terpilihnya kepengurusan baru Rabithah Alawiyah (RA) menghadirkan ruang baru bagi keluarga besar BAW/AWY, baik yang berasal dari Kampung Dalam maupun Kampung Luar, untuk kembali mempererat hubungan dan membangun kebersamaan. Momentum ini melahirkan harapan akan tumbuhnya semangat persatuan atau spirit of reunion yang mampu membuka babak baru dalam perjalanan komunitas tersebut.
Kesadaran untuk bersatu kembali berakar pada dua landasan utama. Pertama, nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, memahami, dan membangun persaudaraan. Kedua, realitas sosial yang menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki keinginan untuk berkembang, maju, dan mencapai keberhasilan yang lebih baik.
Karena itu, kebangkitan kesadaran etnis tidak dimaknai sebagai upaya membangun eksklusivitas atau membedakan diri dari kelompok lain. Sebaliknya, kesadaran tersebut diarahkan untuk mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global, baik sebagai akademisi, ilmuwan, profesional, pengusaha, pemimpin, maupun negarawan yang berintegritas.
Harapannya, dalam satu dekade mendatang akan semakin banyak tokoh yang lahir dari komunitas ini dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Sebagaimana sejarah pernah mencatat kiprah tokoh-tokoh besar seperti B.J. Habibie dan Sultan Hamid II Al-Qadriyah, generasi masa depan diharapkan dapat melanjutkan tradisi keunggulan, pengabdian, dan kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Wallahu a'lam bishawab. Amin. (Selesai)
Editor : Hanif