Sebanyak 670 warga berpenghasilan rendah di Pontianak menerima bantuan tunai Rp600 ribu. Di balik nominal tersebut, terselip upaya pemerintah membantu kebutuhan keluarga sekaligus membuka jalan keluar dari kemiskinan.
MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak
SEJUMLAH warga berpenghasilan rendah di Kota Pontianak kini memiliki sedikit ruang untuk bernapas. Pemerintah Kota Pontianak menyalurkan bantuan tunai Rp600 ribu kepada 670 warga yang belum tersentuh bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Bagi pemerintah, nominal tersebut mungkin belum mampu menjawab seluruh kebutuhan keluarga. Namun bagi penerima, bantuan itu menjadi tambahan daya tahan menghadapi kebutuhan sehari-hari di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya reda.
Baca Juga: COMPASS: Inovasi Jurusan Teknologi Pertanian POLNEP Bantu Siswa SMK SMTI Pontianak Menavigasi Karier
Bantuan diberikan kepada warga yang belum menerima program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Penyalurannya dilakukan langsung melalui rekening penerima di Bank Kalbar agar bantuan dapat diterima tanpa perantara.
Penyerahan secara simbolis berlangsung bertahap. Sebanyak 403 penerima berasal dari Kecamatan Pontianak Kota, sedangkan 263 warga dari Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Timur dijadwalkan menerima bantuan secara simbolis pada Kamis mendatang.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap warga berpenghasilan rendah yang belum memperoleh bantuan dari pemerintah pusat.
“Nilainya mungkin Bapak-Ibu merasa masih kurang. Namun yang paling penting kita bisa bersilaturahmi dan menyampaikan informasi tentang pembangunan di Kota Pontianak,” ujar Edi usai penyerahan bantuan secara simbolis di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Selasa (11/8).
Baca Juga: Jumlah Penduduk Miskin Kalbar Turun, BPS Soroti Kenaikan Kemiskinan di Wilayah Perkotaan
Di balik penyaluran bantuan tersebut, Pemkot Pontianak juga berupaya membangun jaring pengaman sosial melalui sejumlah program lain. Bantuan tunai diposisikan sebagai salah satu bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, bukan satu-satunya solusi.
Di sektor kesehatan, misalnya, pemerintah daerah mengalokasikan hampir Rp80 miliar untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Pontianak disebut telah mencapai sekitar 98,8 persen.
“Kalau sakit, cukup tunjukkan KTP ke puskesmas atau rumah sakit,” kata Edi.
Baca Juga: DPR Dorong Negara Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal
Dukungan juga diarahkan ke sektor pendidikan. Sekolah negeri di Kota Pontianak telah bebas biaya, sementara program Sekolah Rakyat disiapkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1, 2, dan 3.
Sekolah Rakyat menerapkan sistem penuh dengan kebutuhan peserta didik, mulai dari makanan, pakaian, sepatu hingga buku, ditanggung. Fasilitas tersebut tersedia dari jenjang SD hingga SMA dan berada di kawasan Batu Layang.
Bagi keluarga yang menghadapi persoalan hunian, pemerintah juga membuka akses program bedah rumah dan bedah WC. Pengajuan dapat dilakukan melalui kelurahan, kecamatan maupun Pemerintah Kota Pontianak.
“Program-program ini bagian dari upaya kita mengentaskan kemiskinan. Termasuk melalui peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan dukungan bagi UMKM,” jelas Edi.
Baca Juga: Pasar Kakap Kubu Raya Makin Cantik, Taman Baru Jadi Ruang Publik dan Peluang bagi UMKM
Namun, di tengah bantuan dan program sosial tersebut, pemerintah juga mengingatkan masyarakat bahwa persoalan kesejahteraan tidak berdiri sendiri. Kebersihan lingkungan, keterbatasan air baku hingga ancaman kabut asap turut menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
Edi meminta warga tidak membuang sampah ke parit karena saluran air merupakan bagian penting dari sistem lingkungan perkotaan. Ia juga mengajak masyarakat menghemat penggunaan air menyusul kondisi Sungai Kapuas yang mengalami penurunan debit pada musim kemarau.
“Jangan membuang sampah sembarangan, terutama ke parit. Parit itu milik kita bersama,” ujarnya.
Ancaman kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian. Asap dari sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengganggu kualitas udara di Pontianak. Edi meminta masyarakat membatasi aktivitas anak-anak di luar rumah dan segera membawa mereka ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Rp600 ribu yang diterima 670 warga bukan sekadar angka dalam daftar penerima bantuan. Uang tersebut diharapkan bisa menjadi penyangga kebutuhan keluarga, sekaligus dimanfaatkan secara bijak untuk menghadapi kebutuhan yang lebih panjang.
Edi berharap penerima dapat menggunakan bantuan sesuai kebutuhan, menyisihkan sebagian jika memungkinkan, atau menambahkannya sebagai tabungan keluarga.
“Silakan digunakan, disisihkan, atau ditambahkan untuk menabung demi masa depan anak,” katanya. (*)
Editor : Hanif