Sedangkan untuk pelaksanaan vaksinasi nanti menurutnya akan ada pencanangan mulai dari tingkat nasional di pusat, tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Jadwalnya untuk tingkat nasional di tanggal 13 Januari yakni presiden dan para menteri yang divaksin terlebih dahulu.
Lalu pada 14 Januari, tingkat provinsi dengan sasaran Forkopimda, pejabat, tokoh masyarakat dan ulama yang masuk kriteria penerima vaksin. Jumlah yang divaksin untuk pencanangan tingkat provinsi nanti ada sekitar 10 orang.
Setelah itu pada 15 Januari diharapkan pencanangan dilanjutkan untuk tingkat kabupaten/kota dengan sasaran yang sama. “Kami sudah mengusulkan kepada Mendagri, nanti ada Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Kepala BPKP Kalbar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dari unsur dewan itu ada Pak Prabasa (Wakil Ketua DPRD) dan masih ada beberapa orang lagi yang masih akan kami usulkan,” jelasnya.
Satgas Penanganan Covid-19 menjelaskan terkait vaksin Covid-19 yang kini sedang didistribusikan ke berbagai daerah. Meskipun tahal uji klinik fase 3 belum selesai dilakukan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) terus melakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin yang sedang berjalan.
Tunggu Izin BPOM
Badan POM juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi pengadaan vaksin secara berkala mulai dari tahapan pre klinik, sampai dengan uji klinik fase 1, 2 dan fase 3 yang sedang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Termasuk juga uji klinis yang dilakukan Brazil dan Turki. Uji klinis fase 3 telah selesai, barulah Badan POM mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA).
"Pada intinya, upaya distribusi yang telah dilakukan ini bertujuan menjamin ketersediaan vaksin yang merata, dengan prosedur kehati-hatian dengan memanfaatkan waktu yang ada. Pemerintah menjamin distribusi vaksin ke berbagai daerah di Indonesia dan dapat efektif tanpa merusak kualitas vaksin," katanya menjawab pertanyaan media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Wiku menambahkan, pada saat kedatangan vaksin di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu, Badan POM telah memberi sertifikat Lot Release sebagai upaya dalam mengawal mutu vaksin yang masuk ke Indonesia.
Vaksin yang saat ini sedang didistribusikan ke berbagai daerah, akan tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Lalu terkait penyuntikan vaksin ini, Wiku menegaskan bahwa pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku. Penyuntikan vaksin baru akan dijalankan setelah EUA yang didasarkan hasil data saintifik dikeluarkan Badan POM.
"Bapak Presiden (Joko Widodo) juga akan menerima vaksin, jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM. Kami harapkan komitmen ini, bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas bisa menerima vaksin Covid-19," kata Wiku mentuo agenda keterangan pers. (bar) Editor : Salman Busrah