PONTIANAK POST - Kelompok Palestina Hamas mengumumkan bahwa delegasinya telah menyelesaikan kunjungan ke Kairo, Mesir, dan mencapai kesepakatan terkait penundaan pembebasan tahanan Palestina.
Pembebasan ini seharusnya dilakukan pada Sabtu lalu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.
Dalam pernyataan pada Selasa (25/2), Hamas menyebut delegasinya yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya telah bertemu dengan pejabat Mesir untuk membahas pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata, pertukaran tahanan, serta persiapan negosiasi tahap berikutnya.
Hamas menegaskan bahwa setiap pihak harus mematuhi semua ketentuan perjanjian secara penuh.
Kelompok tersebut juga mengonfirmasi bahwa solusi telah dicapai untuk memastikan pembebasan tahanan Palestina terjadi bersamaan dengan penyerahan jenazah warga Israel, sebagaimana disepakati dalam tahap pertama perjanjian.
Selain itu, kesepakatan juga mencakup tambahan tahanan perempuan dan anak-anak Palestina yang akan dibebaskan.
Di sisi lain, seorang pejabat Israel pada Selasa malam waktu setempat mengonfirmasi bahwa kesepakatan dengan Hamas terkait penundaan pembebasan tahanan Palestina telah dicapai melalui mediasi Mesir.
"Mediasi Mesir telah berhasil... Sebuah kesepakatan telah dicapai untuk menyelesaikan masalah penundaan pembebasan tahanan Palestina," ujar pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada Channel 13 Israel.
"Jika tidak ada perubahan mendadak, jenazah empat sandera Israel akan dikembalikan pada Rabu malam, sementara tahanan Palestina akan dibebaskan secara bertahap dari penjara Israel," tambahnya.
Tahap pertama kesepakatan gencatan senjata di Gaza dimulai pada 19 Januari dan dibagi menjadi tiga tahap, masing-masing berlangsung 42 hari.
Negosiasi untuk tahap berikutnya harus diselesaikan sebelum tahap saat ini berakhir.
Sebagai bagian dari tahap ini, kelompok perlawanan Palestina telah membebaskan 25 sandera Israel yang masih hidup dan empat sandera yang telah meninggal, dengan total 33 sandera yang disepakati dalam tujuh tahap pertukaran.
Namun, Israel menunda pembebasan sekitar 620 tahanan Palestina, meskipun Hamas telah memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
Pada Sabtu (22/2), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah berkonsultasi dengan beberapa menterinya, memutuskan untuk tidak membebaskan tahanan Palestina, meskipun ada rekomendasi sebaliknya dari pejabat keamanannya.
Kantor Netanyahu menyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran oleh Hamas, dengan mengklaim bahwa kelompok tersebut menggelar upacara untuk enam tahanan yang telah dibebaskan.
Hamas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai alasan untuk menghindari kewajiban Israel dalam perjanjian yang telah disepakati. (mif/ant)
Editor : Miftahul Khair