PONTIANAK POST – Ribuan warga Israel berunjukrasa di luar kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem pada Rabu (19/03). Seperti dilansir dari AFP, pendemo menuntut agar Netanyahu mundur dari jabatannya. Alasannya, pemerintahannya dianggap membahayakan demokrasi dan gagal menangani konflik dengan Hamas.
Para pengunjuk rasa, yang datang dari berbagai penjuru Israel, membawa spanduk bertuliskan “Kami semua adalah sandera” dan meneriakkan yel-yel. Mereka menuntut penghentian perang serta pengembalian sandera Israel yang masih ditahan di Gaza. Mereka juga menuntut agar Netanyahu bertanggung jawab atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang besar di Gaza.
Salah satu pengunjuk rasa, Eyal Ben-Reuven mengungkapkan kekecewaanya. “Perdana menteri ini harus pulang, dia telah gagal dan dengan tetap berkuasa, dia merugikan negara dan warga negaranya,” kata pensiunan angkatan darat ini.
Baca Juga: Israel Serang Gaza, 330 Orang Tewas, Korban Masih Bisa Bertambah
Kecam Serangan Udara di Gaza
Dalam aksi ini, sebagian demonstran juga menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan Netanyahu yang melanjutkan serangan udara di Gaza setelah gencatan senjata hampir dua bulan. Para pengunjuk rasa khawatir bahwa serangan yang terus berlanjut akan semakin membahayakan nyawa para sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
Hinggi kini, dari 251 sandera yang disandera selama serangan Hamas ada 58 orang masih ditahan. Termasuk 34 yang telah dinyatakan tewas oleh militer Israel.
“Kami ingin dia tahu bahwa isu yang paling penting adalah mengembalikan para sandera,” ungkap salah atu kerabat sandera Nehama Krysler.
Protes Sistem Peradilan
Selain itu, protes ini juga mengkritik langkah pemerintahan Netanyahu untuk merombak sistem peradilan Israel. Sejak awal tahun, Netanyahu telah berupaya untuk melemahkan cabang peradilan negara melalui reformasi yang kontroversial. Langkah ini mendapat tentangan keras dari berbagai kalangan, termasuk jaksa agung dan penasihat hukum pemerintah. “Demokrasi kita terancam oleh pemerintahan ini,” ujar salah satu pengunjukrasa, Raffi Lipkin.
Mantan Perdana Menteri Yair Lapid juga turut bergabung dalam protes tersebut, menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan Netanyahu. Dalam sebuah posting di media sosial, Lapid menyebut pemerintahan Netanyahu sebagai pemerintahan yang tidak sah. Dia juga menegaskan bahwa protes ini merupakan bentuk perlawanan terhadap upaya merusak demokrasi Israel. (lyn/gas)
Editor : A'an