PONTIANAK POST - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali terang-terangan membela Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terkait dugaan korupsi yang menjeratnya. Trump menyebut proses persidangan atas dugaan korupsi tersebut sebagai political witch hunt.
Political witch hunt atau perburuan penyihir politik ini istilah kiasan yang merujuk pada upaya sistematis dan politis untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan seseorang melalui tuduhan-tuduhan yang dianggap tidak adil, bermotif politik, atau dipaksakan. Biasanya, istilah ini dipakai untuk menggambarkan situasi di mana seorang politisi merasa dirinya menjadi target serangan hukum, investigasi, atau tuduhan yang tujuannya bukan murni untuk menegakkan hukum, melainkan untuk menghancurkan karier atau reputasinya.
Trump menilai, apa yang dituduhkan pada Netanyahu adalah hal yang mengerikan. Sebab, menurut dia, Netanyahu merupakan PM yang telah melakukan pekerjaan luar biasa melalui kerja sama dengan Amerika Serikat untuk menyingkirkan ancaman nuklir yang berbahaya di Iran. “Ia adalah Pahlawan Perang,” tuturnya di Truth Social, dikutip dari Anadolu, Minggu (29/6).
“Bagaimana mungkin Perdana Menteri Israel dipaksa duduk di ruang sidang sepanjang hari, tanpa alasan apa pun. Ini adalah perburuan penyihir politik, sangat mirip dengan yang pernah saya alami,” sambungnya. Trump menilai, apa yang dilakukan jaksa yang menyelidiki dugaan kasus Netanyahu sebagai sebuah kegilaan. Sebab, proses ini jadi penghambat diplomasi penting. Baik itu terkait proses negosiasi dengan Hamas untuk mendapatkan kembali sandera Israel maupun upaya negosiasi damai dengan Iran.
Ia menyebut, pihaknya tidak akan mentoleransi apa yang terjadi di Israel ini. Apalagi, Amerika Serikat telah menghabiskan miliaran dolar setiap tahun, jauh lebih banyak daripada negara lain, untuk melindungi dan mendukung Israel. “Kami baru saja meraih kemenangan besar dengan Perdana Menteri Bibi Netanyahu sebagai pemimpin, dan ini sangat menodai kemenangan kami. Lepaskan Bibi, dia punya pekerjaan besar,” tegasnya. Dia kembali menyerukan agar sidang Netanyahu pada Senin dibatalkan. Pembatalan ini dinilainya sebagai balasan atas jasa Netanyahu pada Israel.
Tiga Kasus Jerat Netanyahu
Netanyahu menghadapi tiga kasus korupsi sejak 2019, termasuk tuduhan suap, penipuan, dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam satu kasus, Netanyahu dan istrinya dituduh menerima barang-barang mewah senilai lebih dari USD 260.000. Barang-barang mewah itu, antara lain, cerutu, perhiasan, dan sampanye dari para miliarder dengan imbalan bantuan politik. Dalam kasus lainnya, Netanyahu dituduh berusaha menegosiasikan liputan yang lebih menguntungkan dari dua media Israel. Ia sendiri membantah semua tuduhan tersebut dan menyebut kasus ini sebagai hasil dari “kudeta politik” oleh aparat dan kejaksaan.
Netanyahu memulai persidangannya pada 24 Mei 2020. Ia menjadi pemimpin Israel pertama dalam sejarah yang naik ke mimbar sebagai terdakwa pidana. Berdasarkan hukum Israel, ia tidak diharuskan mengundurkan diri, kecuali dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Namun, proses itu bisa memakan waktu beberapa bulan.
Selain tudingan di internal Israel sendiri, Netanyahu juga menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. International Court of Justice (ICJ atau pengadilan internasional) bahkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, pada November lalu. Mereka berdua dianggap paling bertanggungjawab atas kekejaman di Jalur Gaza. Lebih dari dari 56.000 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah terbunuh sejak agresi Israel dimulai pada 7 Oktober 2023.
Proses hukum terhadap PM Israel ini pun terus berlangsung. Terlebih, pada Jumat (27/6) lalu, Pengadilan Israel menolak permintaan Netanyahu untuk menunda pemberian kesaksian dalam persidangan kasus korupsinya. Permohonan ini diajukan olehnya setelah Trump membelanya habis-habisan dengan menyatakan bahwa kasus tersebut seharusnya dibatalkan.
Permintaan penundaan ini diajukan pengacara Netanyahu pada Kamis (26/6). Dalam permohonannya, ia meminta dibebaskan dari sidang selama dua minggu ke depan, dengan alasan perlu fokus pada isu-isu keamanan menyusul perang Iran-Israel. Namun, seperti dikutip dari Channel News Asia, pengadilan distrik Yerusalem menilai permintaan tersebut tidak bisa membatalkan sidang. Keputusan ini pun telah dipublikasikan secara daring oleh pihak pengadilan.
Netanyahu sendiri telah beberapa kali meminta penundaan persidangan sejak Mei 2020. Mulai dari alasan perang di Gaza yang dimulai pada 2023, kemudian pertempuran di Lebanon, dan bulan ini konflik dengan Iran.
Desakan Mundur
Mantan PM Israel, Naftali Bennett mendesak agar Netanyahu mundur dari jabatannya. Namun, ia enggan menanggapi apakah desakan ini berhubungan dengan niatnya menantang Netanyahu dalam pemilu mendatang. Dalam sebuah wawancara dengan Channel 12 Israel yang ditayangkan pada Sabtu, seperti dikutip dari AFP, Bennett menegaskan bahwa Netanyahu telah berkuasa selama 20 tahun dan itu dinilai terlalu lama. “Itu tidak sehat,” katanya. Selain itu, menurut dia, Netanyahu bertanggung jawab pada perpecahan masyarakat Israel. “Netanyahu harus pergi,” tegas Bennett.
Sebagai informasi, tokoh sayap kanan itu pada 2021 pernah bergabung dengan kubu oposisi Netanyahu untuk membentuk koalisi yang berhasil mengakhiri 12 tahun kepemimpinan Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Namun, pemerintahan koalisi yang dipimpin Bennett bersama Ketua Oposisi saat ini, Yair Lapid, hanya bertahan sekitar satu tahun. Setelah koalisi tersebut runtuh, Israel menggelar pemilu kilat dan Netanyahu kembali menjadi Perdana Menteri berkat dukungan partai-partai sayap kanan ekstrem dan ultra-Ortodoks Yahudi.
Bennett yang selama ini menjauh dari dunia politik dikabarkan berencana kembali. Terlebih, hasil jajak pendapat menunjukkan ia berpotensi mendapat cukup dukungan untuk kembali menggulingkan Netanyahu. Meski begitu, hingga saat ini tidak ada pemilu yang dijadwalkan sebelum akhir 2026. Tapi, tak menutup kemungkinan adanya pemilu lebih dini mengingat hal yang umum terjadi di Israel.
Sementara itu, terkait situasi di Gaza, Bennett menilai kinerja militer Israel sudah luar biasa. Namun, ia mengecam manajemen politik negara saat ini yang menurutnya adalah sebuah bencana. Ia juga mengkritik ketidakmampuan pemerintah untuk mengambil keputusan. Karena itu, ia mendesak agar segera dicapai kesepakatan komprehensif untuk membebaskan seluruh sandera yang tersisa di Gaza.
“Soal memberantas Hamas, biarlah itu menjadi tugas pemerintah di masa depan,” ujarnya. Namun, ia kerap menghindari pertanyaan terkait apakah ia akan kembali mencalonkan diri dalam pemilu mendatang. (mia/oni)
Editor : Hanif