PONTIANAK POST - Empat hari pasca bentrokan pertama, Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat untuk duduk bersama membahas kesepakatan terkait gencatan senjata. Perundingan ini rencananya digelar di Malaysia.
Dikutip dari Reuters, Minggu (27/7), Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan, Thailand dan Kamboja telah menunjuk Malaysia sebagai mediator dalam konflik perbatasan mereka. Perwakilan kedua negara diperkirakan tiba di Malaysia pada Senin malam (28/7).
“Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Sementara Thailand Phumtham Wechayachai dijadwalkan tiba di Malaysia pada Senin malam,” ujarnya kepada kantor berita negara Bernama.
Mohamad menyebut, dirinya telah berbicara dengan rekan-rekannya dari Kamboja dan Thailand, dan mereka sepakat tidak ada negara lain yang boleh terlibat dalam masalah ini. “Mereka sangat percaya pada Malaysia dan meminta saya untuk menjadi mediator,” sambungnya.
Perundingan di Malaysia ini disepakati setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang juga menjabat sebagai ketua ASEAN, mengusulkan gencatan senjata pada hari Jumat. Disusul kemudian dorongan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menyebut kedua pemimpin telah sepakat untuk mengupayakan gencatan senjata.
Pada Sabtu, Trump mengatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan perdana menteri Thailand dan Kamboja terkait konflik yang terjadi. Keduanya pun sepakat untuk segera bertemu guna merundingkan gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran yang dimulai Kamis lalu.
“Kedua pihak tengah berupaya mencapai Gencatan Senjata dan Perdamaian segera,” tulis Trump di media sosial, seraya menambahkan bahwa negosiasi tarif dengan kedua negara ditangguhkan hingga pertempuran berhenti.
Mengamini hal tersebut, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyatakan, pihaknya setuju untuk melakukan “gencatan senjata segera dan tanpa syarat.” Dia menyepakati usulan ini usai Trump mengatakan padanya bahwa Thailand juga setuju untuk menghentikan serangan. Kepastian ini disampaikan Trump setelah berbicara dengan Pejabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai.
“Saya telah menjelaskan kepada Presiden Donald Trump bahwa Kamboja menyetujui usulan gencatan senjata segera dan tanpa syarat antara kedua angkatan bersenjata,” tulis Hun Manet di Facebook, seraya menambahkan bahwa ia juga telah menyetujui usulan gencatan senjata Malaysia sebelumnya.
Thailand sendiri menyikapi ini dengan sangat hati-hati. Meski menyatakan, pihaknya menghargai perhatian Presiden AS, namun mereka menegaskan jika belum bisa memulai pembicaraan selama Kamboja masih menyerang warga sipilnya.
“Posisi kami adalah tidak (ingin, red) melibatkan negara ketiga, namun kami menghargai kepedulian beliau (Trump, red),” ungkap Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, kepada wartawan sebelum berangkat meninjau wilayah perbatasan.
Karenanya, lanjut dia, Bangkok telah mengusulkan adanya pertemuan bilateral antara menteri luar negeri kedua negara untuk merumuskan syarat-syarat gencatan senjata. Termasuk penarikan pasukan dan senjata jarak jauh.
Meski sudah sepakat untuk duduk bersama membahas gencatan senjata ini, kedua negara masih terpantau saling serang pada Minggu. Kamboja dan Thailand pun terus saling tuduh siapa pihak yang lebih dulu melakukan serangan artileri di wilayah perbatasan yang disengketakan.
Kamboja menyatakan bahwa Thailand kembali memulai aksi permusuhan pada Minggu pagi. Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan bahwa Thailand telah melakukan penembakan artileri dan serangan darat di sejumlah titik sepanjang perbatasan pada Minggu pagi. Juru bicara kementerian mengatakan bahwa tembakan artileri berat diarahkan ke kompleks candi bersejarah.
Selain itu, Pasukan Thailand juga mulai dikerahkan di sepanjang perbatasan.
Thailand sendiri menegaskan, jika pihaknya hanya merespons serangan yang dilakukan oleh Kamboja.Militer Thailand menyebut, pasukan Kamboja telah menembakkan peluru ke sejumlah wilayah, termasuk dekat pemukiman warga, pada Minggu pagi. Salah satunya di wilayah Surin, Thailand, seperti pernyataan yang disampaikan pihak gubernur pada Reuters.
Tak hanya itu, Kamboja juga disebut tengah mengerahkan peluncur roket jarak jauh. PM sementara Thailand Phumtham memastikan jika pasukan militer telah disiagakan penuh. Sehingga masyarakat Thailand tidak perlu khawatir. “Sampai pemerintah mencapai kesepakatan yang jelas bahwa tidak ada lagi bahaya bagi rakyat dan bahwa kami menjaga kepentingan negara demi terciptanya perdamaian yang kami harapkan,” ungkapnya.
Di Provinsi Sisaket, Thailand, wartawan Reuters mendengar suara tembakan sepanjang hari Minggu, meskipun belum jelas dari sisi perbatasan mana tembakan tersebut berasal.
“Kalau ada gencatan senjata, situasinya pasti akan lebih baik,” kata Thavorn Toosawan, warga Sisaket, kepada Reuters. “Bagus kalau Amerika bersikeras soal gencatan senjata karena itu akan membawa perdamaian.”
Senada, Sreung Nita, seorang mahasiswa universitas di Phnom Penh pun menginginkan agar kedua negara segera melaksanakan gencatan senjata. “Menurut saya, akan sangat baik jika Thailand setuju untuk menghentikan pertempuran agar kedua negara bisa hidup damai,” katanya kepada Reuters.
Empat hari setelah pecahnya pertempuran terburuk dalam satu dekade antara kedua negara tetangga Asia Tenggara ini, telah menewaskan puluhan orang. Jumlah korban tewas tercatat telah melebihi 30 orang, termasuk di dalamnya 13 warga sipil di Thailand dan 8 di Kamboja. Selain itu, lebih dari 200.000 orang telah dievakuasi dari wilayah perbatasan kedua negara.
Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha memastikan, pihaknya bersama KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok terus memonitor dari dekat konflik bersenjata yang terjadi antara Kamboja dan Thailand. Pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan para WNI yang tengah berada di kedua negara guna memastikan kondisi mereka.
“Berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan berbagai pihak, tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban konflik bersenjata tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok juga telah keluarkan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari perjalanan ke wilayah konflik, serta terus memonitor situasi keamanan dari media dan otoritas setempat.
WNI turut diminta untuk segera melakukan lapor diri serta segera menghubungi hotline Perwakilan RI jika menghadapi situasi darurat. WNI di Kamboja bisa menghubungi hotline KBRI Phnom Penh di nomor +855 12 813 282. Sementara, WNI di Thailand dapat menghubungi KBRI Bangkok melalui nomor +66 92 903 1103.
Dari keterangan KBRI Bangkok, terdapat 15 WNI yang tersebar di sekitar perbatasan Thailand-Kamboja. Mereka berada di di Trat, Sa Kaeo, dan Ubon Ratchathani. (mia)
Editor : Hanif