PONTIANAK POST – Gelombang pengakuan terhadap Palestina terus berdatangan. Tiga negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu Israel, yaitu Inggris, Kanada, dan Australia, secara resmi mendeklarasikan pengakuan mereka atas negara Palestina.
Langkah itu menjadikan mereka anggota pertama dari kelompok negara ekonomi maju G7 yang mengambil sikap tersebut. Portugal juga menyusul dengan pengumuman serupa.
Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, menegaskan bahwa pengakuan itu sejalan dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri negaranya. ”Portugal menganjurkan solusi dua negara sebagai satusatunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi. Gencatan senjata sangat mendesak,” ujarnya, seperti dikutip dari AFP.
Selain itu, Belgia, Prancis, Luksemburg, Malta serta kemungkinan Selandia Baru dan Liechtenstein juga menyatakan dukungan. Mereka menambah daftar 147 dari 193 negara anggota PBB yang telah lebih dulu mengakui Palestina sampai dengan kemarin pukul 18.00 WIB. Pengumuman resmi dilakukan dalam konferensi khusus PBB yang digelar kemarin (22/9) di New York.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyebut langkah tersebut sebagai upaya menjaga peluang solusi dua negara. ”Kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian. Itu berarti Israel yang aman di samping negara Palestina yang layak. Saat ini, tidak dua-duanya,” katanya.
Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menegaskan pengakuan negaranya atas Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap masa depan yang damai. Sementara Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyebut keputusan itu sebagai pengakuan atas aspirasi sah rakyat Palestina.
Visa Abbas
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memblokir visa pemimpin Palestina. Presi den Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan anggota Otoritas Palestina serta Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) ditolak oleh Washington. Padahal, mereka akan menghadiri sidang umum PBB di New York. Seperti dikutip dari CNN, AS juga telah menetapkan kebijakan baru untuk menolak sebagian besar jenis visa bagi pemegang paspor Palestina. (lyn/ttg)
Editor : Hanif