Kendati perjanjian damai antara Israel dan Hamas telah terjalin, bantuan kemanusiaan belum bisa mengalir sepenuhnya ke Gaza.
TRUK-truk yang membawa pasokan bantuan kemanusiaan masih tertahan di perbatasan Rafah di sisi Mesir. Dilansir dari Gaza Media, sekitar 170 ribu ton bantuan kemanusiaan menunggu izin masuk ke Jalur Gaza.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Jumat (10/10), menyatakan bahwa bantuan tersebut belum dapat disalurkan karena menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel yang mengontrol seluruh perbatasan.
Juru bicara OCHA menyampaikan, bantuan tersebut terdiri atas obat-obatan, tenda, dan berbagai kebutuhan pokok lain yang sangat dibutuhkan oleh hampir dua juta warga Palestina di Gaza yang kini mengalami kekurangan pangan dan barang kebutuhan dasar.
Dalam laporan sebelumnya pekan ini, OCHA mencatat bahwa Israel telah menolak masuknya sekitar 45 persen konvoi bantuan yang terdaftar sejak dimulainya agresi militer pada Oktober 2023. Hal ini berdampak besar terhadap upaya penyaluran bantuan kemanusiaan.
“Untuk memastikan bantuan dapat diterima oleh warga yang membutuhkan, kami memerlukan perlintasan yang terbuka, jaminan keamanan bagi pekerja kemanusiaan dan warga sipil, visa bagi staf internasional, serta akses tanpa hambatan untuk seluruh pasokan bantuan,” tulis OCHA dalam keterangannya.
Pada Kamis dini hari waktu setempat, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati tahap pertama dari rencana perdamaian yang ia usulkan untuk mengakhiri konflik di Gaza. Tahap awal ini mencakup pertukaran tahanan dan penarikan pasukan Israel hingga ke ''garis kuning'' yang menjadi batas awal dalam rencana tersebut.
Sementara itu, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan kesiapan organisasinya untuk memperluas operasi kemanusiaan di Jalur Gaza. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan medis mendesak dan mendukung pemulihan sistem kesehatan yang hancur akibat perang.
Dalam unggahan di platform X pada Kamis (10/10), Tedros menyampaikan bahwa tim WHO siap meningkatkan kapasitas kerja di seluruh wilayah Gaza. Hal itu seiring dengan tercapainya kesepakatan tahap pertama rencana gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
“Saya menyambut baik pengumuman Presiden AS tentang penghentian perang di Gaza dan pembebasan para sandera. Ini merupakan langkah besar menuju perdamaian yang berkelanjutan bagi rakyat Israel dan Palestina,” tulis Tedros.
Ia menyampaikan harapan agar seluruh pihak menghormati kesepakatan tersebut demi mengakhiri penderitaan warga sipil dan memungkinkan semua tawanan kembali ke rumah mereka dengan selamat dan bermartabat.
“Tim WHO siap bekerja untuk menjawab kebutuhan kesehatan mendesak para pasien di seluruh Gaza, serta membantu proses rehabilitasi sistem kesehatan yang porak-poranda,” tambahnya.
Puluhan Ribu Anak Gaza Alami Gizi Buruk Akut
Sebuah studi baru yang diterbitkan oleh PBB mengungkapkan bahwa lebih dari 54.600 anak di Jalur Gaza mengalami gizi buruk akut. Dari jumlah tersebut, lebih dari 12.800 anak dalam kondisi kritis.
Temuan ini menggambarkan tingkat krisis kemanusiaan yang semakin parah di wilayah yang telah porak-poranda akibat perang dan blokade.
Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis bergengsi The Lancet itu dilakukan oleh tim kesehatan dari Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Dikutip dari situs UNRWA, mereka telah memeriksa sekitar 220 ribu anak di seluruh Gaza sejak Januari 2024 hingga pertengahan Agustus 2025 untuk mendeteksi kasus kekurangan gizi.
Direktur Departemen Kesehatan UNRWA sekaligus penulis utama studi tersebut, Akihiro Seita, menjelaskan bahwa sejak 7 Oktober 2023, infrastruktur Gaza telah hancur, penduduk berulang kali mengungsi, dan akses bantuan kemanusiaan dibatasi secara ketat oleh otoritas Israel.
“Puluhan ribu anak kecil di Gaza menderita kekurangan gizi dan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Mereka menghadapi risiko kematian yang terus meningkat akibat perang yang tiada henti. Tanpa gencatan senjata permanen dan perdamaian yang nyata, penderitaan ini akan terus berlangsung,” ujar Seita.
UNRWA menjelaskan bahwa selama 20 bulan masa pemantauan, jumlah pangan, air bersih, bahan bakar, dan obat-obatan yang masuk ke Gaza jauh di bawah tingkat sebelum perang.
Hal itu disebabkan oleh pembatasan ketat yang diberlakukan Israel terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan. Kondisi ini memperburuk krisis kesehatan di tengah kehancuran hampir total fasilitas medis.
Banyak rumah sakit yang tidak lagi berfungsi, dan ratusan ribu warga mengandalkan klinik darurat atau layanan lapangan dengan sumber daya sangat terbatas.
Sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 67.183 warga Palestina meninggal akibat serangan militer Israel. Lalu, sebanyak 169.841 orang lainnya cedera, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Selain korban akibat serangan langsung, kelaparan dan kekurangan gizi yang disebabkan oleh blokade telah menewaskan sedikitnya 460 warga Palestina, termasuk 154 anak-anak.
Hamas Tolak Perwakilan Asing di Gaza
Rencana penempatan perwakilan asing ditolak mentah-mentah oleh Kelompok Hamas dan faksi-faksi Palestina. Mereka menekankan, setiap keputusan mengenai pemerintahan Gaza di masa depan merupakan urusan internal Palestina.
Pernyataan itu disampaikan dalam pernyataan bersama pihak Jihad Islam Palestina dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang bergabung dengan Hamas, Jumat (10/11).
“Kami menekankan bahwa sifat administrasi Jalur Gaza dan lembaga-lembaganya adalah masalah internal Palestina yang akan ditentukan oleh komponen nasional rakyat kami secara langsung,” ujar pihak Hamas Cs dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (11/10).
Mereka menegaskan, pihaknya tengah mengupayakan pertemuan nasional komprehensif untuk membahas langkah selanjutnya usai gencatan senjata disepakati. Diyakini, langkah ini akan menyatukan posisi Palestina dari semua sisi.
Seperti diketahui, dalam 20 poin gencatan senjata, terdapat poin mengenai pembentukan badan internasional baru. Badan yang disebut Dewan Perdamaian ini bertugas mengawasi otoritas sementara yang terdiri atas para teknokrat untuk memerintah Gaza.
Trump disebut-sebut akan memimpin dewan tersebut. Di mana, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga disebut akan bergabung dalam dewan tersebut.
Sementara itu, disampaikan The Guardian, menyebut Israel akan membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan sandera yang tersisa di Gaza. Akan tetapi, daftar tahanan yang dipublikasikan Israel pada Jumat tidak mencantumkan nama Marwan Barghouti. Ia adalah tokoh paling populer di kalangan rakyat Palestina dan sosok yang dianggap berpotensi mempersatukan faksi-faksi Palestina. Diduga, nama Barghouti dan tahanan berprofil tinggi lainnya tak muncul lantaran dianggap sebagai teroris. Sebelumnya, mereka juga pernah menolak untuk membebaskan para tahanan tersebut dalam pertukaran tahanan apa pun.
Pejabat senior Hamas sekaligus ketua tim negosiasi, Khalil al-Hayya, mengatakan pada Kamis malam bahwa semua perempuan dan anak-anak yang ditahan di penjara Israel harus dibebaskan. Menurut dua pejabat Mesir yang mengetahui jalannya pembicaraan dan seorang pejabat hamas, proses pembebasan sandera dan tahanan kemungkinan dimulai pada Senin (13/10). (mia/oni)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro