PONTIANAK POST - Singapura secara tegas menolak bernegosiasi dengan Iran terkait akses kapal di Selat Hormuz. Negara superpower maritim di Asia Tenggara ini bersikeras bahwa melintasi jalur air internasional adalah hak, bukan hak istimewa.
Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan posisi ini di parlemen pada Selasa (14/4(. Ia menyatakan bahwa hak transit tidak memerlukan lisensi atau pembayaran tol kepada negara pesisir.
"Ini bukan hak istimewa yang diberikan oleh negara tetangga, bukan lisensi yang harus dimohonkan, dan bukan tol yang harus dibayar," tegas Balakrishnan sebagaimana dilansir Independent.
Pernyataan ini muncul di tengah penutupan Selat Hormuz oleh Iran akibat serangan AS dan Israel.
Posisi Singapura ini menjadikannya negara Asia pertama yang berani menolak negosiasi publik dengan Teheran.
Padahal, negara tetangga seperti Thailand dan Filipina dilaporkan sudah mulai membuat kesepakatan dengan Iran.
Baca Juga: Blokade Selat Hormuz: Trump Klaim Angkatan Laut Iran Sudah Musnah
Menjaga Prinsip UNCLOS
Menurut Balakrishnan, bernegosiasi dengan Teheran justru akan memperlemah prinsip hukum Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Singapura, bersama 170 negara lainnya, adalah penandatangan traktat tersebut.
Jika Singapura berkompromi di Hormuz, hal itu dikhawatirkan akan berdampak buruk pada Selat Malaka. Sebagai informasi,
Selat Malaka merupakan jalur yang lebih sempit dan krusial bagi perdagangan minyak dunia dibanding Hormuz.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Tembus US$100 Akibat Rencana Blokade AS di Selat Hormuz
Dampak Ekonomi dan Jalur Diplomatik
Meski menolak negosiasi hak lintas, Balakrishnan memastikan saluran diplomatik dengan Menlu Iran, Abbas Araghchi, tetap terbuka. Namun, ia tidak akan berkompromi soal tarif atau jaminan keamanan kapal.
"Sebagai masalah prinsip, bukan karena kami memihak, saya tidak bisa terlibat dalam negosiasi jalur aman atau tarif tol," tambahnya. Ia memahami betul pentingnya menjaga hukum laut sebagai "konstitusi samudra".
Nasib Kapal Berbendera Singapura
Otoritas Pelabuhan Singapura (MPA) terus berkomunikasi intensif dengan operator kapal berbendera Singapura di Teluk Persia. Mereka tengah mengeksplorasi berbagai peluang untuk memfasilitasi transit yang aman tanpa melanggar prinsip internasional.
Langkah berani ini diambil di tengah laporan bahwa beberapa kapal harus membayar hingga US$2 juta kepada Iran. Biaya tersebut dibayarkan agar kapal bisa melintas tanpa menjadi sasaran serangan.
Editor : Uray Ronald