PONTIANAK POST – "Tidak akan pernah." Itulah jawaban tegas dari Ebrahim Azizi, anggota parlemen senior Iran, saat ditanya kapan mereka akan melepaskan kendali atas Selat Hormuz.
Mantan komandan IRGC ini menegaskan bahwa Iran memiliki hak mutlak untuk menentukan izin lintas kapal di selat tersebut.
Azizi mengungkapkan bahwa parlemen Iran tengah menyusun undang-undang baru berdasarkan Pasal 110 Konstitusi.
Regulasi ini akan memberikan wewenang penuh kepada angkatan bersenjata untuk mengontrol keamanan maritim dan nasional di wilayah tersebut.
"Selat ini adalah salah satu aset utama kami untuk menghadapi musuh," ujar Azizi dalam wawancara dengan BBC di Teheran.
Baca Juga: Keamanan Selat Hormuz Tidak Dijamin Jika Ekspor Minyak Iran Dibatasi
Ketegangan Regional dan Tuduhan Pembajakan
Langkah Iran ini memicu kemarahan negara tetangga. Penasihat diplomatik Uni Emirat Arab, Dr. Anwar Gargash, menyebut tindakan Iran sebagai "aksi pembajakan."
Ia memperingatkan bahwa kendali sepihak atas perairan internasional ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia.
Azizi membalas tudingan tersebut dengan menyebut Amerika Serikat sebagai "bajak laut terbesar di dunia."
Ia menuduh negara-negara Teluk telah "menjual" wilayah mereka kepada AS untuk membangun pangkalan militer yang kini menjadi target serangan Iran.
Di tengah ketegangan ini, hanya Oman yang tetap menjalin komunikasi dengan Teheran.
Kedua negara berupaya memastikan kelancaran transit kapal di pesisir selatan selat yang mereka kontrol bersama.
Baca Juga: Kapal India Ditembaki di Selat Hormuz: Tensi Iran dan India Memanas
Trump dan Ancaman "Neraka" bagi Iran
Di sisi lain, Presiden Donald Trump terus menekan Iran untuk membuka koridor maritim tersebut.
Melalui media sosial, Trump memperingatkan bahwa Iran akan "hidup di neraka" jika tidak mematuhi perintah AS.
Ia juga menuduh Teheran sedang melakukan pemerasan terhadap dunia internasional.
"Saya tidak berharap banyak dari pria yang memutarbalikkan fakta," sindir Azizi menanggapi pernyataan Trump.
Baca Juga: Kapal Perancis CMA CGM Ditembaki Pasukan Iran
Ketidakpastian ini membayangi rencana perundingan di Islamabad.
Media lokal melaporkan bahwa tim perunding Iran kemungkinan besar tidak akan hadir selama blokade pelabuhan oleh AS masih berlaku.
Situasi ini menunjukkan bahwa krisis Selat Hormuz bukanlah masalah jangka pendek yang bisa selesai dalam sehari.*
Editor : Uray Ronald