PONTIANAK POST - Pemerintah Iran menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menolak draf resolusi terkait Selat Hormuz.
Usulan yang diajukan oleh Amerika Serikat tersebut dinilai tidak adil dan hanya berdasarkan tekanan politik semata. Perwakilan Iran di PBB meminta negara-negara anggota untuk bertindak berdasarkan logika serta prinsip keadilan.
Mereka mendesak agar anggota DK PBB tidak mendukung atau menjadi penyokong bersama atas rancangan tersebut. Menurut pihak Iran, satu-satunya solusi terhadap krisis di Selat Hormuz adalah pengakhiran perang secara permanen.
Selain itu, penghentian blokade laut dan pemulihan lalu lintas pelayaran menjadi syarat mutlak penyelesaian masalah.
Iran menuduh Washington mendorong rancangan resolusi yang bermuatan politis dengan dalih kebebasan pelayaran. Langkah tersebut dianggap sebagai upaya melegitimasi tindakan tak sah alih-alih menyelesaikan krisis yang sedang terjadi.
Baca Juga: Aturan Transit Baru Selat Hormuz Mulai Dipatuhi Kapal Niaga, Klaim Militer Iran
"Iran menyerukan kepada negara-negara anggota (DK PBB) agar bertindak berdasarkan logika dan keadilan serta prinsip, bukan tekanan, untuk menolak rancangan tersebut dan tidak mendukung atau menjadi pendukung bersama," kata perwakilan Iran di PBB dilansir Antara.
Poin Keberatan dalam Resolusi Amerika Serikat
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, sebelumnya mengumumkan telah menyerahkan rancangan resolusi tersebut pada Selasa (5/5).
Draf itu mendesak Iran menghentikan penyerangan, pemasangan ranjau, hingga pemungutan biaya lintas di selat tersebut.
Rubio menyatakan bahwa Washington telah menyesuaikan naskah rancangan agar bahasanya tidak terlalu rumit. Namun, langkah ini tetap mendapat tentangan keras karena dianggap hanya sebagai alat untuk mendorong agenda politik tertentu.
Baca Juga: Aturan Transit Baru Selat Hormuz Mulai Dipatuhi Kapal Niaga, Klaim Militer Iran
Veto Rusia dan China dalam Sidang Sebelumnya
Upaya AS ini dilakukan setelah DK PBB gagal mengadopsi usulan resolusi serupa pada April lalu. Kegagalan tersebut terjadi setelah dua anggota tetap, Rusia dan China, memberikan hak veto mereka.
Wakil Tetap Rusia di PBB, Vassily Nebenzia, menegaskan Moskow tidak bisa mendukung dokumen yang menciptakan preseden berbahaya.
Menurutnya, usulan resolusi tersebut mengandung unsur-unsur yang timpang, tidak benar, dan bersifat konfrontatif.
Nebenzia juga memperingatkan bahwa bahasa dalam draf tersebut berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia khawatir resolusi tersebut justru digunakan untuk melegitimasi penggunaan kekerasan di kawasan.(ant)
Editor : Uray Ronald