PONTIANAK POST — Paus Leo XIV menyatakan harapan terhadap memorandum AS-Iran yang dijadwalkan ditandatangani di Jenewa, Swiss, pada Jumat mendatang. Pemimpin Gereja Katolik itu berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi langkah nyata menuju berakhirnya konflik yang telah menimbulkan penderitaan kemanusiaan di Timur Tengah.
Dalam pernyataan yang dikutip Vatican News pada Selasa (16/6) waktu setempat, Paus menyambut kemajuan diplomatik terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menegaskan bahwa dialog dan negosiasi tetap menjadi jalan terbaik dibandingkan kembali ke medan perang.
“Syukur kepada Tuhan, setidaknya ada memorandum yang akan ditandatangani secara resmi pada Jumat,” kata Paus Leo XIV dikutip dari Anadolu.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah poin penting yang harus diselesaikan sebelum kesepakatan dapat diimplementasikan sepenuhnya.
Diplomasi Dinilai Lebih Efektif daripada Konflik Bersenjata
Paus menegaskan bahwa berbagai persoalan yang tersisa sebaiknya diselesaikan melalui jalur diplomatik. Menurutnya, negosiasi memberikan peluang lebih besar untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dibandingkan penggunaan kekuatan militer.
Ia berharap memorandum tersebut dapat menjadi titik balik hubungan antara Washington dan Teheran sekaligus membuka jalan menuju stabilitas kawasan.
“Saya berharap ini benar-benar menjadi solusi bagi perang, bahwa perang benar-benar berakhir dan kita bisa melangkah maju demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Baca Juga: Setahun Bertakhta, Paus Leo XIV Tak Henti Serukan Perdamaian Dunia
Paus juga kembali menyerukan penghapusan senjata nuklir serta penyelesaian berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang muncul akibat konflik berkepanjangan.
Dampak Kemanusiaan Menjadi Perhatian Utama
Dalam kesempatan yang sama, Paus Leo XIV menyoroti persoalan migrasi yang menurutnya tidak dapat dipisahkan dari konflik bersenjata. Ia mengingatkan bahwa jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat perang, kekerasan, dan ketidakstabilan politik.
Menurut Paus, kebijakan yang hanya berfokus pada pengusiran migran tanpa memahami akar masalah tidak akan menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang lebih besar.
Ia menyerukan agar pemerintah di berbagai negara memperlakukan para pengungsi dan pencari suaka dengan penghormatan terhadap martabat manusia.
“Banyak kali kita tidak memahami alasan mengapa orang-orang ini harus meninggalkan negaranya. Ada begitu banyak alasan: kekerasan, perang, dan konflik,” katanya.
Krisis kemanusiaan di Palestina menjadi salah satu episentrum pengungsian terbesar di Timur Tengah saat ini. Menurut data UNRWA dan lembaga-lembaga PBB, hampir seluruh penduduk Gaza pernah mengalami perpindahan paksa sejak konflik pecah pada Oktober 2023.
Pada awal 2026, sekitar 1,4 juta warga Gaza masih tinggal di lebih dari seribu lokasi pengungsian sementara, mulai dari sekolah, bangunan publik, hingga kamp tenda darurat yang padat dan minim fasilitas dasar.
Kondisi tersebut berdampak besar terhadap kelompok rentan. UNICEF melaporkan bahwa sekitar 800.000 anak-anak di Gaza masih hidup dalam situasi pengungsian, menghadapi keterbatasan akses air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Banyak keluarga telah berpindah tempat berkali-kali akibat operasi militer dan perintah evakuasi yang terus berubah.
Baca Juga: Paus Leo Enggan Debat dengan Trump: Fokus Kritik Dampak Perang Global
Di tingkat global, UNHCR mencatat terdapat sekitar 6 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di bawah mandat UNRWA, menjadikan isu Palestina sebagai salah satu krisis pengungsian paling berkepanjangan di dunia.
Sementara itu, situasi di Tepi Barat juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kantor HAM PBB melaporkan lebih dari 36.000 warga Palestina telah terusir dari tempat tinggal mereka akibat eskalasi kekerasan dan perluasan permukiman sepanjang periode pemantauan terbaru.
Kesepakatan AS-Iran dan Harapan Baru bagi Timur Tengah
Amerika Serikat dan Iran sebelumnya mengumumkan bahwa kedua negara telah mencapai memorandum of understanding yang bertujuan mengakhiri konflik yang pecah setelah operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.
Kesepakatan tersebut juga mencakup ketentuan mengenai penarikan pasukan Israel dari Lebanon.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan memorandum itu telah disepakati dan Selat Hormuz akan kembali dibuka sepenuhnya pada Jumat. Namun, pemerintah Iran menyebut dokumen tersebut baru dijadwalkan untuk ditandatangani secara resmi di Jenewa.
Perbedaan pernyataan kedua pihak menunjukkan bahwa implementasi kesepakatan masih memerlukan proses diplomatik lanjutan.
Pakar: Memorandum Bisa Menjadi Awal Normalisasi Hubungan AS-Iran
Sejumlah pakar hubungan internasional menilai memorandum tersebut berpotensi menjadi fondasi awal normalisasi hubungan bilateral setelah puluhan tahun diwarnai sanksi ekonomi, ketegangan geopolitik, dan konflik tidak langsung di kawasan Timur Tengah.
Menurut para analis, kesepakatan ini dapat membuka ruang negosiasi lanjutan terkait program nuklir Iran, keamanan kawasan Teluk, hingga pelonggaran sanksi ekonomi yang selama ini membebani masyarakat Iran.
Meski demikian, para pengamat mengingatkan bahwa memorandum lebih tepat dipandang sebagai langkah membangun kepercayaan daripada penyelesaian final seluruh sengketa strategis antara kedua negara.
Baca Juga: Paus Leo XIV Kritik Donald Trump Soal Anggaran Perang Miliaran Dolar
Ribuan Korban dan Jutaan Warga Terdampak Konflik
Di balik perkembangan diplomatik tersebut, dampak kemanusiaan akibat konflik masih menjadi perhatian utama masyarakat internasional.
Data resmi terbaru menunjukkan operasi militer yang berlangsung di Lebanon sejak awal Maret telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan luka-luka. Lebih dari satu juta warga juga dilaporkan mengungsi dari tempat tinggal mereka.
Sebagian wilayah Lebanon selatan masih berada di bawah pendudukan Israel. Beberapa area telah diduduki selama puluhan tahun, sementara wilayah lainnya dikuasai setelah konflik 2023–2024 dan operasi militer terbaru.
Bagi mereka, keberhasilan memorandum AS-Iran tidak hanya diukur dari tanda tangan para pemimpin negara. Kesepakatan tersebut juga akan diuji melalui kemampuannya menghadirkan keamanan, memulihkan kehidupan masyarakat di kawasan yang telah lama dilanda perang.*
Editor : Uray Ronald