PONTIANAK POST - Israel dilaporkan belum mengetahui isi lengkap kesepakatan AS-Iran yang dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada Jumat mendatang. Laporan ini muncul setelah media Israel menyebut Amerika Serikat menolak permintaan Tel Aviv untuk meninjau memorandum yang telah disepakati dengan Teheran.
Menurut laporan Channel 12 pada Selasa (16/6), pejabat Israel meminta akses terhadap dokumen tersebut. Namun, permintaan itu disebut ditolak oleh Washington.
Jika laporan tersebut benar, situasi ini menempatkan Israel pada posisi yang belum memperoleh gambaran utuh mengenai kesepakatan yang berpotensi memengaruhi keseimbangan keamanan dan politik di Timur Tengah.
Pemerintah AS Bantah Laporan Penolakan Akses
Sumber yang mengetahui proses negosiasi mengatakan kepada Anadolu bahwa Tel Aviv sebenarnya tidak mengajukan permintaan seperti yang dilaporkan media Israel.
Secara terpisah, seorang pejabat Amerika Serikat juga menyebut laporan tersebut tidak akurat. Washington menegaskan komunikasi dengan mitra regional, termasuk Israel, tetap berlangsung secara intensif selama proses perundingan.
"Kami terus berkoordinasi erat dengan para mitra regional, termasuk Israel, sepanjang negosiasi berlangsung," kata pejabat AS tersebut.
Baca Juga: Paus Leo XIV Sambut Memorandum AS-Iran, Harap Perang Segera Berakhir
Kesepakatan Dijadwalkan Ditandatangani di Swiss
Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran akan ditandatangani di Swiss pada Jumat.
Trump juga menyebut dirinya akan meninjau dokumen tersebut "kata demi kata" sebelum proses finalisasi. Namun hingga kini, Washington maupun Teheran belum merilis naskah lengkap memorandum kepada publik.
Keterbukaan isi dokumen menjadi perhatian berbagai pihak karena hasil perundingan berpotensi memengaruhi dinamika keamanan, perdagangan energi global, hingga stabilitas politik kawasan.
Laporan Media Iran Sebut Ada 14 Poin Kesepakatan
Meski belum ada konfirmasi resmi, sejumlah media Iran mengklaim memorandum tersebut memuat 14 ketentuan utama.
Beberapa poin yang dilaporkan antara lain mencakup penarikan militer Israel dari Lebanon selatan, pencabutan pembatasan pelayaran di Selat Hormuz, penghapusan sanksi terhadap Iran, pencairan aset Iran yang dibekukan, serta rencana rekonstruksi Iran yang didukung Amerika Serikat.
Sampai berita ini ditulis, rincian tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh pemerintah AS maupun Iran.
Selat Hormuz Menjadi Sorotan Dunia
Salah satu poin yang paling mendapat perhatian adalah kemungkinan dibukanya kembali akses pelayaran normal melalui Selat Hormuz.
Jalur laut strategis tersebut menjadi urat nadi perdagangan energi dunia. Gangguan terhadap lalu lintas di kawasan ini dapat memengaruhi harga minyak global dan biaya distribusi energi internasional.
Bagi masyarakat sipil di berbagai negara, stabilitas Selat Hormuz memiliki dampak langsung terhadap harga energi, biaya transportasi, hingga inflasi kebutuhan pokok.
Data International Energy Agency menunjukkan bahwa Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Sepanjang 2025, sekitar 20 juta barel minyak dan produk minyak per hari melintasi selat tersebut, setara dengan 25 persen perdagangan minyak dunia yang diangkut melalui jalur laut.
Baca Juga: Swiss Pastikan AS dan Iran Bakal Teken Memorandum di Burgenstock, Qatar dan Pakistan Jadi Mediator
Selain itu, volume tersebut juga merepresentasikan sekitar 20 persen konsumsi minyak global, sehingga setiap gangguan di kawasan ini berpotensi memicu gejolak harga energi internasional.
Lembaga tersebut juga mencatat bahwa sekitar 80 persen minyak yang melewati Selat Hormuz dikirim ke pasar Asia, dengan China, India, Jepang, dan Korea Selatan menjadi tujuan utama.
Karena itu, stabilitas jalur pelayaran ini tidak hanya penting bagi negara-negara Timur Tengah, tetapi juga bagi perekonomian global yang sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk.
Pasca-pecahnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026, situasi di Selat Hormuz mengalami gangguan paling serius dalam sejarah modern jalur pelayaran tersebut.
Meskipun kini telah muncul kesepakatan damai awal antara Washington dan Teheran, kondisi di lapangan masih jauh dari normal.
Sebelum konflik, lebih dari 130 kapal melintasi Selat Hormuz setiap hari. Setelah perang meletus, lalu lintas kapal sempat anjlok lebih dari 90 persen dan hanya segelintir kapal yang berani melintas karena risiko keamanan yang tinggi.
Meski kesepakatan AS-Iran telah diumumkan, banyak perusahaan pelayaran internasional belum berani kembali beroperasi secara normal. Ratusan kapal tanker dan kapal kargo masih menunggu kepastian keamanan sebelum memasuki jalur tersebut.
Salah satu hambatan terbesar adalah dugaan keberadaan ranjau laut dan risiko serangan terhadap kapal dagang. Operator pelayaran besar menilai perlu waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk memastikan jalur benar-benar aman.
Baca Juga: Iran Tegaskan Tanggal Kesepakatan Damai dengan AS Masih Belum Pasti
Konflik Berkepanjangan Membayangi Upaya Diplomasi
Kesepakatan yang sedang dibahas muncul di tengah konflik yang terus berlangsung sejak operasi militer yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada 28 Februari.
Di saat yang sama, pasukan Israel masih mempertahankan kehadiran militernya di wilayah Lebanon selatan. Operasi militer juga dilaporkan terus berlangsung meski komunitas internasional berulang kali menyerukan deeskalasi.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi dan konflik masih berjalan berdampingan di kawasan yang telah lama menjadi titik ketegangan geopolitik dunia.
Dampak Kemanusiaan Masih Menjadi Pertaruhan Utama
Di balik perundingan tingkat tinggi dan kalkulasi geopolitik, masyarakat sipil tetap menjadi kelompok yang paling terdampak oleh ketidakstabilan kawasan.
Setiap perkembangan diplomatik antara AS, Iran, dan Israel berpotensi menentukan arah keamanan jutaan warga yang hidup di bawah bayang-bayang konflik, sanksi ekonomi, serta ketidakpastian masa depan.
Data terbaru dari UNHCR menunjukkan kawasan Timur Tengah masih menjadi salah satu wilayah dengan populasi pengungsi dan pengungsi internal terbesar di dunia.
Karena itu, keberhasilan atau kegagalan kesepakatan AS-Iran tidak hanya akan diukur dari aspek politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuannya mengurangi penderitaan masyarakat sipil yang terdampak konflik berkepanjangan.*
Editor : Uray Ronald