PONTIANAK POST - Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menilai potensi kesepakatan AS-Iran dapat dipandang sebagai bentuk "pengkhianatan" oleh sebagian kalangan di Israel. Pernyataan itu disampaikan saat wawancara dengan penyiar publik Irlandia, RTE, di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap arah diplomasi antara Washington dan Teheran.
Menurut Olmert, persepsi tersebut terutama berkaitan dengan posisi awal yang selama ini diusung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Iran.
Ia mengatakan terdapat perbedaan yang cukup besar antara ekspektasi awal Israel dan Amerika Serikat ketika operasi militer dimulai dengan arah pembicaraan yang kini berkembang.
"Barangkali dari sudut pandang posisi awal Netanyahu, ini bisa ditafsirkan sebagai pengkhianatan," kata Olmert dikutip dari Anadolu.
Meski demikian, Olmert menilai Netanyahu kecil kemungkinan akan mengungkapkan pandangan tersebut secara terbuka. Ia beralasan bahwa hubungan politik dan dukungan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih menjadi faktor penting bagi pemerintahan Israel saat ini.
Peluang Kesepakatan Baru di Timur Tengah
Di tengah pembahasan mengenai hubungan AS dan Iran, Olmert juga menyoroti peluang terciptanya kesepakatan baru antara Israel dan Lebanon.
Ia menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kebutuhan strategis untuk mempertahankan wilayah di Lebanon selatan. Karena itu, menurutnya, penarikan penuh pasukan Israel dapat menjadi bagian dari proses negosiasi yang lebih luas dengan pemerintah Lebanon.
"Kita tidak membutuhkan wilayah apa pun di Lebanon selatan. Kita harus keluar sepenuhnya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan demi mencapai kesepakatan teritorial serta mengupayakan perdamaian," ujarnya.
Pandangan tersebut muncul ketika kawasan perbatasan Israel-Lebanon masih menghadapi ketidakpastian keamanan akibat konflik yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Data terbaru dari lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan di wilayah perbatasan Israel-Lebanon telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) dan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) mencatat bahwa eskalasi pertempuran sejak Maret 2026 telah menyebabkan lebih dari 1 juta hingga 1,2 juta warga Lebanon mengungsi dari rumah mereka.
Dalam tiga minggu pertama ofensif besar terbaru saja, sedikitnya 1.029 orang tewas dan 2.786 lainnya terluka di Lebanon, sementara sebagian besar korban merupakan warga sipil yang terdampak serangan di kawasan permukiman.
Di sepanjang perbatasan selatan Lebanon, banyak keluarga masih belum dapat kembali ke rumah akibat kerusakan infrastruktur, ancaman sisa bahan peledak, dan berlanjutnya serangan lintas batas.
PBB menyebutkan bahwa krisis pangan juga memburuk dengan sekitar 1,24 juta orang diperkirakan menghadapi tingkat kerawanan pangan akut
Baca Juga: Paus Leo XIV Sambut Memorandum AS-Iran, Harap Perang Segera Berakhir
Keraguan terhadap Gagasan Runtuhnya Rezim Iran
Olmert juga menolak anggapan bahwa pemerintahan Iran berada di ambang keruntuhan akibat tekanan militer maupun ekonomi.
Menurutnya, ekspektasi bahwa rezim di Teheran akan tumbang dalam waktu dekat tidak didasarkan pada analisis yang realistis. Ia menilai Iran telah melewati berbagai krisis besar selama beberapa dekade dan tetap mampu mempertahankan struktur kekuasaannya.
"Iran telah menghadapi tantangan yang jauh lebih besar selama bertahun-tahun. Menganggap rezim akan runtuh begitu saja bukanlah analisis yang serius," katanya.
Pandangan tersebut sejalan dengan sejumlah pengamat yang menilai bahwa tekanan eksternal belum tentu berujung pada perubahan rezim, terutama ketika negara masih memiliki kapasitas politik dan institusional untuk bertahan.
Baca Juga: Swiss Pastikan AS dan Iran Bakal Teken Memorandum di Burgenstock, Qatar dan Pakistan Jadi Mediator
AS dan Iran Dinilai Mencari Jalan Keluar
Olmert mengatakan bahwa baik Amerika Serikat maupun Iran tampaknya sedang mencari cara yang dapat diterima kedua belah pihak untuk mengembalikan situasi ke kondisi sebelum konflik meningkat.
Ia menilai proses diplomasi yang sedang berlangsung menunjukkan adanya ruang kompromi yang lebih besar dibandingkan fase awal konfrontasi. Dalam pandangannya, Iran berhasil mempertahankan sejumlah kepentingan strategisnya selama periode ketegangan tersebut.
Pernyataan itu muncul ketika berbagai pihak internasional terus mendorong solusi diplomatik guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.
Bagi jutaan warga sipil di kawasan, keberhasilan atau kegagalan perundingan tidak hanya menentukan arah hubungan antarnegara, tetapi juga memengaruhi keamanan, stabilitas ekonomi, dan masa depan komunitas yang selama bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang konflik.*
Editor : Uray Ronald