PONTIANAK POST - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan pentingnya penghentian total serangan militer Israel ke Lebanon di tengah upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang meluas di Timur Tengah.
Seruan tersebut disampaikan Araghchi dalam percakapan telepon dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri pada Senin (15/6) malam waktu setempat. Pembicaraan membahas perkembangan situasi regional serta sejumlah isu bilateral yang menjadi kepentingan kedua negara.
Dalam komunikasi itu, Araghchi menjelaskan rincian nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Iran dan Amerika Serikat yang diumumkan pada 14 Juni 2026.
Menurutnya, kesepakatan tersebut memuat sejumlah klausul yang berkaitan dengan Lebanon, termasuk penghentian serangan di berbagai front konflik.
"Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk memastikan implementasi penuh dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, khususnya yang berkaitan dengan penghentian aksi militer," kata Araghchi, dikutip dari IRNA.
Baca Juga: Mantan PM Sebut Kesepakatan AS-Iran Bisa Dianggap Pengkhianatan oleh Israel
Lebanon Sambut Kesepakatan Iran-AS
Presiden Joseph Aoun dan Ketua Parlemen Nabih Berri menyambut baik nota kesepahaman yang bertujuan mengakhiri perang di kawasan Asia Barat tersebut.
Kedua pemimpin Lebanon menegaskan bahwa stabilitas dan keamanan Lebanon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya serius untuk mewujudkan perdamaian regional.
Mereka juga mengapresiasi dimasukkannya isu penghentian perang terhadap Lebanon dalam teks kesepakatan yang dicapai Iran dan Amerika Serikat.
"Stabilitas Lebanon merupakan elemen penting dalam setiap proses perdamaian yang berkelanjutan di kawasan," demikian inti yang disampaikan para pemimpin Lebanon.
Konflik Regional Memicu Krisis Kemanusiaan
Ketegangan kawasan meningkat tajam setelah pecahnya konfrontasi langsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pada awal tahun ini. Konflik tersebut memicu serangkaian serangan balasan yang melibatkan rudal, drone, serta gangguan terhadap jalur perdagangan energi internasional.
Di tengah eskalasi tersebut, masyarakat sipil menjadi kelompok yang paling terdampak. Ribuan keluarga di Lebanon selatan terpaksa mengungsi akibat serangan lintas batas yang terus berlangsung.
Infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan kawasan permukiman juga mengalami kerusakan yang memperburuk kondisi kemanusiaan.
Data terbaru dari badan-badan PBB menunjukkan bahwa dampak kemanusiaan di Lebanon selatan masih sangat serius meskipun berbagai upaya gencatan senjata telah diumumkan.
Baca Juga: Paus Leo XIV Sambut Memorandum AS-Iran, Harap Perang Segera Berakhir
Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), lebih dari 1 juta orang mengungsi di dalam Lebanon sejak eskalasi konflik pada Maret 2026. Selain itu, lebih dari 130.000 orang menyeberang ke Suriah untuk mencari perlindungan dari pertempuran yang berlangsung di wilayah perbatasan.
Hingga akhir Mei 2026, IOM melalui Displacement Tracking Matrix (DTM) mencatat sekitar 130.369 orang masih berada dalam kondisi mengungsi, tersebar di ratusan lokasi penampungan kolektif dan komunitas tuan rumah.
Pada saat yang sama, arus perpindahan lintas batas terus berlanjut dengan lebih dari 395.000 pergerakan penduduk tercatat di perbatasan Lebanon-Suriah sejak konflik meningkat.
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) melaporkan bahwa banyak warga sipil di Lebanon selatan belum dapat kembali ke rumah mereka karena serangan udara yang masih berlangsung, perintah evakuasi, pembatasan akses, serta keberadaan wilayah yang masih berada di bawah kontrol militer Israel.
UNHCR menyebut sejumlah keluarga yang sempat kembali ke daerah seperti Nabatieh dan Tyre terpaksa mengungsi lagi setelah menemukan rumah mereka hancur atau situasi keamanan tetap tidak kondusif.
Bagi warga desa-desa di perbatasan selatan Lebanon, pengungsian bukan lagi peristiwa sementara. Banyak keluarga kini menghadapi siklus berulang antara kembali ke rumah setelah gencatan senjata dan mengungsi kembali ketika pertempuran pecah lagi.
Kondisi tersebut memperpanjang krisis kemanusiaan dan memperlambat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat yang telah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang konflik.
MoU Iran-AS Dinilai Membuka Jalan Deeskalasi
Iran dan Amerika Serikat mengumumkan finalisasi teks nota kesepahaman pada Minggu malam, 14 Juni 2026. Kesepakatan tersebut merupakan kelanjutan dari proses diplomatik yang dimulai setelah gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada 8 April 2026.
Meski rincian lengkap dokumen belum dipublikasikan, sejumlah pihak melihat kesepakatan itu sebagai peluang untuk meredakan konflik yang selama berbulan-bulan mengancam stabilitas Timur Tengah.
Namun, keberhasilan implementasi kesepakatan masih akan sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak untuk menghentikan operasi militer dan melindungi warga sipil yang selama ini menjadi korban utama konflik.*
Editor : Uray Ronald