PONTIANAK POST – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa kesepakatan yang diumumkan Washington dan Teheran pekan ini masih berstatus Memorandum of Understanding (MoU) dan belum menjadi perjanjian final yang mengikat.
Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat kembali melakukan serangan militer jika Iran tidak mematuhi isi kesepakatan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Trump pada Rabu saat bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G7 di Prancis. Komentar tersebut muncul hanya beberapa hari setelah kedua negara mengumumkan kerangka kesepakatan yang bertujuan mengakhiri konflik dan meredakan ketegangan kawasan.
“Jika saya tidak menyukainya, kami akan kembali menembaki mereka,” kata Trump dikutip dari Anadolu.
Kesepakatan Masih Berupa Memorandum of Understanding
Trump menjelaskan bahwa dokumen yang telah disepakati saat ini merupakan MoU yang masih memungkinkan adanya perubahan sebelum penandatanganan resmi di Swiss pada Jumat mendatang.
Meski demikian, ia menilai dokumen tersebut cukup rinci dan memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang menjadi perjanjian permanen.
“Ini bukan dokumen dua paragraf. Ini memorandum yang panjang dan cukup detail yang nantinya dapat berkembang menjadi kontrak resmi,” ujar Trump.
Washington dan Teheran sebelumnya mencapai gencatan senjata sementara pada April 2026 melalui mediasi Pakistan. Proses diplomasi kemudian berlanjut hingga menghasilkan kerangka kesepakatan yang diumumkan pada Senin.
Baca Juga: Iran dan AS Sepakat Akhiri Perang, Selat Hormuz Kembali Dibuka untuk Pelayaran Dunia
Fokus Utama: Mencegah Iran Memiliki Senjata Nuklir
Trump menegaskan bahwa tujuan utama kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir.
Menurutnya, aspek ini menjadi inti dari seluruh proses negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
“Mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Itu adalah tujuan utama dan paling penting dari kesepakatan ini,” kata Trump.
Isu program nuklir Iran selama bertahun-tahun menjadi sumber ketegangan antara Washington dan Teheran.
Amerika Serikat serta sejumlah negara Barat menilai program tersebut berpotensi digunakan untuk kepentingan militer, sementara Iran berulang kali menyatakan programnya ditujukan untuk kebutuhan sipil dan energi.
Menurut laporan terbaru Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dikutip Reuters, Iran sebelumnya memiliki stok uranium yang diperkaya hingga 60 persen U-235, atau hanya selangkah di bawah tingkat kemurnian yang umumnya dikategorikan sebagai bahan baku senjata nuklir.
Sebelum konflik dan serangan terhadap sejumlah fasilitas nuklir pada 2025, IAEA memperkirakan Iran menyimpan sekitar 440 kilogram uranium dengan tingkat pengayaan 60 persen, selain cadangan uranium yang diperkaya pada level 20 persen, 5 persen, dan 2 persen.
Stok uranium 60 persen tersebut menjadi perhatian utama karena dapat secara signifikan memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pengayaan senjata jika diproses lebih lanjut.
Baca Juga: Araghchi Peringatkan Israel: Serangan ke Lebanon Bisa Gagalkan Kesepakatan Iran-AS Akhiri Perang
Trump Bantah Dana Pembangunan Rp4.800 Triliun untuk Iran
Trump juga membantah laporan yang menyebut adanya dana pembangunan senilai sekitar 300 miliar dolar AS yang dapat diakses Iran dengan dukungan pembayar pajak Amerika.
Ia menegaskan bahwa Washington tidak akan mengalokasikan dana publik untuk mendukung investasi di Iran.
“Kami tidak berinvestasi. Kami bahkan tidak mengeluarkan 10 sen,” tegas Trump.
Menurutnya, keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pihak lain dan akan bergantung pada perilaku Iran setelah kesepakatan dijalankan.
Selat Hormuz Mulai Kembali Beroperasi
Selain membahas aspek keamanan, Trump menyoroti dampak ekonomi global dari meredanya konflik.
Ia mengklaim harga minyak dunia mengalami penurunan setelah pasar merespons positif deeskalasi antara Amerika Serikat dan Iran.
Trump juga menyatakan bahwa Selat Hormuz telah kembali terbuka sebagian dan diperkirakan beroperasi penuh dalam dua hari ke depan.
“Selat Hormuz sudah sebagian terbuka dan saya berharap sepenuhnya beroperasi dalam dua hari,” katanya.
Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Sekitar seperlima perdagangan minyak global melewati perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab tersebut.
Baca Juga: Mantan PM Sebut Kesepakatan AS-Iran Bisa Dianggap Pengkhianatan oleh Israel
Dampak Kemanusiaan dan Harapan Perdamaian
Di balik perundingan politik dan kepentingan ekonomi, perkembangan hubungan AS-Iran memiliki dampak langsung terhadap jutaan warga sipil di Timur Tengah.
Setiap peningkatan ketegangan di kawasan berpotensi memperburuk kondisi pengungsi, mengganggu distribusi bantuan kemanusiaan, serta meningkatkan risiko konflik bersenjata yang lebih luas.
Organisasi kemanusiaan internasional berulang kali mengingatkan bahwa stabilitas politik menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat sipil dapat kembali menjalani kehidupan normal tanpa ancaman perang.
Data terbaru dari OCHA menunjukkan bahwa dampak konflik di Timur Tengah terus dirasakan jutaan warga sipil. Di Palestina, krisis kemanusiaan di Jalur Gaza dan Tepi Barat masih sangat parah. OCHA memperkirakan sekitar 3,6 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan pada 2026.
Sementara, hampir seluruh populasi Gaza yang berjumlah sekitar 2,1 juta jiwa pernah mengalami pengungsian atau perpindahan paksa akibat konflik berkepanjangan. Keterbatasan akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, pangan, dan tempat tinggal masih menjadi tantangan utama bagi warga sipil.
Di Tepi Barat, OCHA melaporkan lebih dari 2.200 warga Palestina mengungsi sejak awal 2026 akibat kekerasan pemukim dan operasi keamanan. Selain itu, OCHA juga mencatat lebih dari 1.000 insiden serangan pemukim menyebabkan korban jiwa, luka-luka, atau kerusakan properti di lebih dari 230 komunitas.
Di Lebanon, konflik terus memicu gelombang pengungsian besar-besaran. Berbagai laporan kemanusiaan yang dirujuk OCHA dan mitra kemanusiaan menunjukkan bahwa lebih dari 1,2 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat eskalasi pertempuran di wilayah selatan dan kawasan perbatasan Israel.
Banyak keluarga masih tinggal di tempat penampungan sementara dan menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Di Suriah, OCHA menegaskan bahwa negara tersebut masih menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia.
Sekitar 70 persen penduduk Suriah memerlukan bantuan kemanusiaan, sementara jutaan warga masih hidup dalam kondisi rentan akibat konflik berkepanjangan, kerusakan infrastruktur, dan perpindahan penduduk dalam skala besar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap eskalasi baru di kawasan perbatasan Timur Tengah tidak hanya berdampak pada stabilitas geopolitik dan ekonomi global, tetapi juga memperburuk penderitaan jutaan warga sipil yang masih bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Baca Juga: Paus Leo XIV Sambut Memorandum AS-Iran, Harap Perang Segera Berakhir
Ancaman dan Diplomasi Masih Berjalan Beriringan
Meski Trump menyampaikan optimisme bahwa Iran siap mencapai kesepakatan, pernyataannya juga menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih dibayangi ancaman penggunaan kekuatan militer.
Situasi tersebut menegaskan bahwa proses menuju perdamaian belum sepenuhnya aman. Keberhasilan implementasi MoU akan menjadi ujian penting bagi kedua negara dalam membangun kepercayaan setelah puluhan tahun hubungan yang penuh konflik.
Bagi masyarakat Timur Tengah, hasil akhir dari proses ini bukan hanya soal diplomasi tingkat tinggi, tetapi juga menyangkut harapan akan keamanan, stabilitas ekonomi, dan masa depan yang lebih pasti setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang ketegangan geopolitik.*
Editor : Uray Ronald