PONTIANAK POST – Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) mengumumkan seluruh kapal yang melintas di Selat Hormuz dibebaskan dari biaya pelayaran selama 60 hari ke depan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Memorandum Islamabad yang disepakati Iran dan Amerika Serikat.
Dalam pernyataan yang dirilis Kamis (18/6) malam waktu setempat, SNSC menyatakan seluruh biaya pelayaran akan ditanggung pemerintah Iran selama masa transisi pelaksanaan kesepakatan.
"Para pemohon yang akan melintasi Selat Hormuz tidak akan dikenakan biaya apa pun selama 60 hari, dan biaya tersebut akan ditanggung oleh pemerintahan Republik Islam Iran." demikian pernyataan SNSC sebagaimana dilansir IRNA.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi lalu lintas pelayaran internasional setelah berbulan-bulan terganggu oleh konflik dan ketegangan keamanan di kawasan.
Baca Juga: Lalu Lintas Kapal di Selat Hormuz Melonjak Usai Kesepakatan AS-Iran
Otoritas Jalur Air Diminta Percepat Persetujuan Kapal
SNSC juga menginstruksikan Otoritas Jalur Air Teluk Persia untuk memproses dan memprioritaskan seluruh permohonan pelayaran yang masuk.
Langkah tersebut dilakukan guna mendukung tujuan Memorandum Islamabad yang menekankan pemulihan aktivitas perdagangan dan transportasi maritim.
"Otoritas Jalur Air Teluk Persia telah diarahkan untuk memproses dan memprioritaskan permohonan pelayaran secara cepat guna memenuhi tujuan Memorandum Islamabad."
Baca Juga: Damai AS-Iran Belum Jamin Selat Hormuz Kembali Normal, Ratusan Kapal Masih Menunggu Kepastian
Kapal Tetap Harus Mematuhi Jalur yang Ditentukan
Meski jalur pelayaran kembali dibuka, Iran mengingatkan bahwa kondisi keamanan di kawasan belum sepenuhnya normal.
SNSC menyebut masih terdapat sejumlah risiko keselamatan yang mengharuskan kapal mematuhi rute dan jadwal yang telah ditentukan oleh otoritas terkait.
"Mengingat kondisi khusus yang masih berlangsung serta adanya sejumlah potensi bahaya keselamatan di jalur pelayaran, kapal-kapal wajib melintas melalui rute dan pada waktu yang telah ditetapkan agar kapasitas lalu lintas dapat ditingkatkan secara bertahap."
Pemerintah Iran menilai langkah tersebut penting untuk menjaga keselamatan pelayaran sekaligus mencegah kecelakaan maritim di salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia.
Detail Teknis Akan Diumumkan Bertahap
SNSC menyatakan pengaturan operasional dan rincian teknis pelayaran di Selat Hormuz akan diumumkan secara bertahap oleh Otoritas Jalur Air Teluk Persia.
Kebijakan tersebut mencakup tata cara pelayaran, pengaturan lalu lintas kapal, serta prosedur keamanan yang harus dipatuhi seluruh operator maritim.
Pembersihan Ranjau Masuk Agenda Prioritas
Dalam pernyataan yang sama, SNSC menegaskan langkah-langkah pengamanan tambahan juga akan dilakukan sesuai ketentuan dalam Memorandum Islamabad.
Salah satu fokus utama adalah pembersihan ranjau laut yang berpotensi mengganggu keamanan pelayaran.
"Langkah-langkah yang diperlukan terkait isu lainnya, termasuk pembersihan ranjau, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan paragraf kelima Memorandum Islamabad."
Harapan Baru bagi Perdagangan Global
Selat Hormuz merupakan jalur vital yang menghubungkan negara-negara produsen energi di Teluk Persia dengan pasar dunia. Sebagian besar ekspor minyak dan gas dari kawasan tersebut bergantung pada keamanan jalur ini.
Pembebasan biaya pelayaran selama 60 hari dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Iran berupaya mengembalikan kepercayaan pelaku industri maritim dan mempercepat pemulihan perdagangan internasional.
Bagi negara-negara pengimpor energi di Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, India, dan China, normalisasi aktivitas di Selat Hormuz berpotensi membantu menjaga stabilitas pasokan energi dan menekan biaya logistik global.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Berdasarkan data IEA, pada 2025 sekitar 20 juta barel minyak per hari melintasi Selat Hormuz. Jumlah ini setara dengan 25 persen perdagangan minyak dunia lewat jalur laut.
Jalur ini juga mengalirkan hampir 20 persen perdagangan LNG global, sehingga setiap gangguan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi pasokan energi dan harga minyak internasional.*
Editor : Uray Ronald