Meta Hadapi Sidang Bersejarah soal Tuduhan Membuat Anak Kecanduan Media Sosial

PONTIANAK POST- Meta mulai menghadapi persidangan besar di California, Amerika Serikat, setelah empat negara bagian menuduh perusahaan tersebut sengaja merancang Facebook dan Instagram agar membuat anak-anak kecanduan demi mempertahankan pertumbuhan bisnisnya.

Gugatan itu diajukan koalisi negara bagian Amerika Serikat pada 2023. California, Colorado, Kentucky, dan New Jersey kini mewakili kelompok penggugat dalam perkara yang diperkirakan berlangsung selama enam pekan dan berpotensi menghasilkan keputusan pada awal Oktober.

Para pengacara negara bagian akan berusaha membuktikan bahwa Meta secara sadar membuat fitur dan sistem pada Facebook serta Instagram yang mendorong penggunaan berlebihan oleh anak-anak. Mereka menilai praktik tersebut melanggar hukum negara bagian dan federal.

Meta, yang memiliki lebih dari tiga miliar pengguna di seluruh dunia, dalam beberapa hari terakhir juga berupaya mencegah mantan karyawannya, Arturo Bejar, memberikan kesaksian sebagai saksi ahli. Namun, Hakim Federal Yvonne Gonzalez Rogers menolak permintaan perusahaan tersebut.

Dalam putusannya, Rogers menyebut langkah Meta sebagai "Hail Mary" yang bertujuan "eliminate a strong witness" bagi pihak penggugat. Penolakan itu menjadi kemenangan awal bagi empat negara bagian sebelum pemeriksaan perkara berlanjut.

Bejar sebelumnya telah memberikan kesaksian yang merugikan Meta, termasuk dalam persidangan di New Mexico yang berakhir dengan kekalahan perusahaan tersebut.

Dokumen pengadilan menyebut pengacara California, Colorado, Kentucky, dan New Jersey diperkirakan akan menanyai Bejar mengenai praktik Meta terkait keselamatan pengguna dan pertumbuhan bisnis. Mereka juga akan menggali apakah Meta secara terbuka memberikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang diketahui perusahaan mengenai persoalan tersebut.

Persoalan Saksi dan Praktik "Dark Patterns"

Meta kembali meminta hakim membatasi ruang lingkup kesaksian calon saksi ahli lainnya, Colin Gray. Negara bagian berencana meminta Gray menjelaskan "dark patterns", yakni fitur yang dirancang untuk memengaruhi atau memanipulasi pengguna agar mengambil keputusan yang diinginkan perusahaan.

Pendiri sekaligus pimpinan Meta, Mark Zuckerberg, juga termasuk saksi utama yang diperkirakan memberikan keterangan dalam persidangan tersebut.

Juru bicara Meta mengatakan perusahaan "strongly disagrees" dengan tuduhan yang diajukan dalam perkara itu.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah potensi sanksi finansial. Dalam sidang pekan lalu, pengacara negara bagian menyatakan pihaknya menuntut sekitar 200 miliar dolar AS, bukan sanksi lebih dari 1 triliun dolar AS seperti yang sebelumnya disebut Meta dalam dokumen pengadilan.

Pengacara tersebut menilai Meta sengaja menghitung potensi sanksi hingga lebih dari 1 triliun dolar AS "for shock value."

Selain menuntut pembayaran sanksi, negara bagian juga meminta perubahan terhadap sejumlah praktik dan fitur dalam aplikasi milik Meta.

Delapan orang telah dipilih pekan lalu untuk menjadi anggota juri penasihat. Kendati demikian, keputusan akhir perkara tetap berada di tangan hakim. Persidangan diperkirakan berlangsung enam pekan, dengan putusan diharapkan keluar pada awal Oktober.

Kasus ini bukan perkara pertama yang berupaya meminta pertanggungjawaban perusahaan media sosial atas persoalan kesehatan mental dan keselamatan pengguna. Namun, skala gugatan dan tuntutan terhadap praktik bisnis Meta membuat perkara tersebut berpotensi menjadi salah satu kasus paling berpengaruh bagi industri media sosial.

Perkara Meta Dibandingkan dengan Industri Tembakau

Pada pekan lalu, Rogers bersama pengacara kedua pihak juga memeriksa calon anggota juri mengenai pandangan mereka terhadap media sosial dan Meta. Mereka ditanya apakah mereka atau anak-anak mereka memiliki akun media sosial serta apakah media sosial memiliki hubungan dengan persoalan kesehatan mental.

Salah seorang calon juri mengatakan media sosial berperan terhadap kesehatan mental. Ia membandingkan peningkatan serotonin yang dirasakan sebagian pengguna ketika melakukan "doomscrolling" dengan efek penggunaan kokain.

Profesor hukum sekaligus associate dean di Stanford, Nora Freeman Engstrom, menilai perkara tersebut dapat menjadi "the beginning of a broader reckoning" bagi Meta.

Menurut Engstrom, salah satu persoalan terpenting dalam persidangan adalah melihat "gap" antara apa yang diketahui Meta secara internal dan informasi yang disampaikan perusahaan kepada publik.

Vincent Joralemon, direktur Berkeley's Life Sciences Law and Policy Center, menilai dampak terhadap citra perusahaan juga menjadi persoalan penting. "The huge issue here is reputational harm", katanya, selain kemungkinan Meta dipaksa melakukan perubahan besar terhadap praktik bisnisnya.

Sejumlah pakar melihat adanya kemiripan antara perkara Meta dan konflik hukum yang melibatkan industri tembakau di Amerika Serikat sekitar tiga dekade lalu.

"It really feels like tobacco in the 1990s," ujar Joralemon.

Menurut Joralemon, perkara terhadap Meta berfokus pada praktik bisnis perusahaan di tengah persoalan teknologi dan kecanduan. Pola tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan gugatan regulator Amerika Serikat terhadap perusahaan tembakau.

Puluhan negara bagian Amerika Serikat sebelumnya menggugat empat perusahaan tembakau besar karena dianggap mengecilkan dampak buruk produk mereka terhadap kesehatan. Perkara itu berakhir dengan kesepakatan bersejarah pada 1998 yang mencakup pembayaran finansial serta perubahan dalam pemasaran produk tembakau.

Data National Association of Attorneys General menunjukkan perusahaan-perusahaan tembakau tersebut telah membayar lebih dari 176 miliar dolar AS sejak kesepakatan itu berlaku.

Pembayaran tersebut belum berhenti. Berdasarkan ketentuan kesepakatan, perusahaan-perusahaan itu masih diwajibkan membayar sekitar 9 miliar dolar AS setiap tahun, sementara perkara Meta kini berpotensi menentukan seberapa jauh perusahaan media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak produk digitalnya terhadap anak-anak. (*)

Editor : Basilius Andreas Gas