PONTIANAK POST - Keputusan Komisi V DPR RI yang menghentikan sementara program transmigrasi baru secara nasional didukung penuh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh jajaran pimpinan Fraksi PAN Kapuas Hulu yakni Topan Ali Akbar, Hairudin, Abang Surahman dan Syeh Fadil Abriansyah.
Topan Ali Akbar Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu menyampaikan, gelombang penolakan ini bermula dari temuan lokasi sebaran transmigran yang menyasar Kalimantan Barat.
"Kita juga memberikan apresiasi tinggi Komisi V DPR RI, yang sejak awal tegas menolak pemindahan penduduk antarpulau dalam rapat bersama Kementerian Transmigrasi beberapa waktu lalu," katanya, Jumat (25/7).
Politisi PAN ini mendesak Kementerian Transmigrasi segera menghapus tautan pendaftaran transmigrasi yang masih mencantumkan Kalimantan khususnya Kalimantan Barat, sebagai salah titik tujuan transmigrasi yang saat ini masih tertera di situs web kementerian.
Sebab ini menciptakan keresahan di masyarakat. Dia optimis dengan langkah cepat kementerian mencabut kebijakan tersebut, tidak ada riak-riak lagi di masyarakat.
Ia mencontohkan berbagai persoalan yang mendesak, seperti infrastruktur yang belum merata, akses listrik yang terbatas, pembangunan fasilitas pelayanan publik dan masalah hak atas tanah yang masih menghantui banyak masyarakat.
"Banyak masyarakat Kalbar sampai saat ini yang tak memiliki hak atas tanah mereka, bahkan tidak sedikit lahan mereka masuk dalam kawasan dan HGU " ujarnya.
Ali menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Hal serupa diungkapkan Abang Surahman Ketua Fraksi PAN DPRD Kapuas Hulu, ia memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi V DPR RI, yang sejak awal tegas menolak pemindahan penduduk antar pulau dalam rapat bersama Kementerian Transmigrasi beberapa waktu lalu.
Sikap tegas dari Komisi V DPR RI ini kata Maman, dinilai selaras dengan suara dan perjuangan masyarakat Kalbar yang menanti kehadiran pemerintah menyelesaikan persoalan ketimpangan yang ada.
"Daripada kita memindahkan penduduk baru ke daerah lain. Lebih baik kita memprioritaskan revitalisasi kawasan transmigrasi lama agar masyarakat setempat dapat merasakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan," ujar Maman.
Sebelumnya Boyman Harun Anggota Komisi V DPR RI dalam penjelasannya menyampaikan bahwa dalam rapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian Transmigrasi, dipastikan bahwa tidak ada program Transmigrasi baru di seluruh Indonesia untuk sementara waktu.
Sebagi gantinya Kementrian Transmigrasi diminta melakukan verifikasi menyeluruh dan revitalisasi terhadap semua permukiman transmigrasi yang sudah ada.
"Fokusnya sekarang adalah memperbaiki yang lama dulu. Kalau infrastruktur belum siap, masyarakat lokal belum siap. Maka memasukan transmigrasi baru hanya akan menimbulkan gejolak sosial," pungkas Boyman. (fik)
Editor : Miftahul Khair