PONTIANAK POST – Kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram kian dirasakan warga Kabupaten Kapuas Hulu. Di tengah pasokan yang disebut masuk hampir setiap hari, masyarakat justru kesulitan memperoleh gas di pangkalan resmi. Kondisi ini mendorong harga di tingkat pengecer melonjak tajam, bahkan menembus Rp60 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sejumlah warga mengaku stok LPG 3 kg di pangkalan cepat habis, terutama menjelang dan selama perayaan Natal. Akibatnya, masyarakat terpaksa membeli gas di pengecer dengan harga yang memberatkan. “Di desa kami, Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, saat Natal kemarin harga elpiji 3 kilogram sampai Rp60 ribu per tabung kalau ditukar,” kata Yohanes, warga Desa Kepala Gurung, Minggu (28/12).
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk menormalkan distribusi LPG bersubsidi dan mengendalikan harga sesuai ketentuan. Menurutnya, keterlambatan penanganan hanya akan semakin menekan masyarakat kecil. “Gas ini kebutuhan pokok. Kami minta pemerintah hadir dan bertindak, jangan sampai rakyat terus menjerit,” ujarnya.
Kelangkaan ini juga mendapat sorotan dari DPRD Kapuas Hulu. Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, Topan Ali Akbar, meminta pemerintah daerah rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan guna memastikan ketersediaan LPG 3 kg dan kepatuhan harga di tingkat penjualan. “Di sinilah perlunya pihak terkait, pemerintah, melakukan sidak ke lapangan,” kata Topan.
Ia menegaskan, jika ditemukan penjualan LPG 3 kg di atas HET, pemerintah harus bertindak tegas untuk memberikan efek jera. Praktik semacam itu dinilai sangat memberatkan pelaku UMKM dan rumah tangga menengah ke bawah.
Topan juga mendesak agar pengawasan jalur distribusi LPG 3 kg diperketat. Menurutnya, persoalan ini perlu penanganan cepat karena gas elpiji merupakan kebutuhan dasar masyarakat. “Kami melihat masalah ini bukan berasal dari distribusi resmi Pertamina, melainkan diduga kuat akibat penyimpangan di tingkat agen atau subagen,” ujarnya.
Politikus PAN tersebut menduga adanya praktik tidak sehat di level distribusi bawah, mulai dari penimbunan hingga pengalihan gas bersubsidi ke jalur yang tidak semestinya. Kondisi itu dinilai menjadi penyebab kelangkaan di tengah masyarakat. “Kalau distribusi lancar tapi barang tetap sulit ditemukan, pasti ada yang tidak beres. Dugaan kami ada permainan oknum agen atau subagen. Kalau terbukti, harus ada tindakan tegas,” pungkasnya. (fik)
Editor : Hanif