PONTIANAK POST - Kebijakan pemangkasan Dana Desa (DD) yang mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2026 ini memicu keresahan di tingkat pemerintah desa. Salah satu yang menyuarakan keluhan tersebut adalah Yusuf Basuki Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kapuas Hulu.
Menurutnya, kebijakan tersebut membuat seluruh Kepala Desa di Kapuas Hulu sangat mengeluh karena dana desa yang mereka terima turun drastis. "Akibat dari efesiensi anggaran dipastikan tidak ada pembangunan secara fisik di desa, " katanya, Minggu (1/2).
Yusuf mengatakan, untuk 2026 ini, Kepala Desa di Kapuas Hulu hanya menerima Dana Desa sekitar Rp200-300 juta. Dana ini hanya bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat seperti BLT, PAUD, posyandu, dan lain-lain.
"Kita hanya pasrah saja karena kita sudah tidak bisa berbuat lagi jika semuanya sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, " tuturnya.
Dirinya berharap kebijakan ini jangan sampai terjadi kembali di tahun depan dan berharap Dana Desa yang diterima seluruh kepala desa kembali normal.
"Mudah-mudahan saja kondisi seperti ini tidak berlarut ke tahun depan, " ucapnya.
Sementara itu, Ahmadin Kades Tanjung Intan Kecamatan Suhaid mengaku tahun 2026 ini, Dana Desa yang diterima mereka hanya Rp280 juta. Jumlah ini tentu sangat jauh dari pada tahun 2025. "Dengan jumlah Dana Desa seperti, kita susah untuk melakukan pembangunan infarstruktur. Karena dana desa itu hanya bisa digunakan untuk BLT, ketahanan pangan dan bagian kesehatan seperti stunting, " ungkapnya.
Terpisah, Rupinus, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kapuas Hulu mengatakan, pada tahun 2026, alokasi anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) dipastikan turun akibat pengurangan fiskal daerah dan kebijakan pusat.
"Untuk Kapuas Hulu, Dana Desa kita tahun 2026 hanya Rp207 miliar lebih untuk 278 desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Dana desa tahun ini mengalami sedikit penurunan dari dana desa tahun lalu yakni Rp242 miliar, " pungkasnya. (fik)
Editor : Hanif