PONTIANAK POST - Warga Dusun Penolat Desa Jongkong Kiri (Joki) Tengah Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu kembali menyuarakan terkait kondisi ruas jalan menuju dusun tersebut rusak parah.
Jarak ruas jalan tersebut, dari ibukota Desa Joki Tengah menuju Dusun Penolat, harus berjalan kaki kurang lebih satu jam.
Padahal jalan itu untuk kendaraan bermotor, namun tidak layak dilalui hingga banyak memilih jalan kaki, baik anak sekolah, ibu-ibu, orang sakit, dan anak-anak itu sendiri.
Seorang Warga Dusun Penolat Desa Joki Tengah, Ozi menyampaikan bahwa, kondisi rusak parah seperti ini sudah cukup lama, kurang lebih belasan tahun.
"Padahal sudah pernah kami sampaikan ke Pemda dan DPRD itu sendiri, entah sampai kapan diperbaiki," katanya, Jumat (6/2).
Ozi mengatakan, ruas jalan tersebut adalah salah satu akses ketika musim kemarau, dimana jalur sungai tidak bisa dilewati. Ruas jalan tersebut, dilalui masyarakat untuk ke ibukota kecamatan. Warga Dusun Penolat lainnya, Fadjrin, menyatakan saat ini kondisi jalan darat rusak parah, dan harus tetap dilalui masyarakat.
"Baik masyarakat umum dan pelajar harus berjuang melewati jalan yang rusak parah ini, dimana pada saat musim kemarau jalur sungai sudah tak bisa dilewati, dan kalau jalan darat sudah bagus, tentunya masyarakat lebih memilih jalan darat, karena dekat dan hemat biaya," ujarnya.
Fadjrin menjelaskan, kalau ruas jalan darat kondisi bagus, menggunakan kendaraan bermotor, maka dari Dusun Penolat ke ibukota kecamatan paling lama 5-6 menit, tapi kalau lewat sungai sampai 30-45 menit.
"Maka diharapkan Anggota DPRD Kapuas Hulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, bisa melihat dan memperbaiki kondisi ruas jalan kami, dimana masyarakat dusun Penolat juga Warga Republik Indonesia sama punya hak untuk bisa dibangun seperti daerah lainnya," ungkapnya.
Sementara itu, tahun 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sedang mengalami efesiensi anggaran, sehingga bisa dikatakan tidak ada pembangunan infrastruktur dari APBD. Sebelumnya, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyampaikan kondisi keuangan daerah saat ini sangat minim, setelah ada kebijakan efesiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Jadi pembangunan infrastruktur di Kapuas Hulu paling bisa lewat APBN atau Inpres, kalau berharap dengan APBD 2026 sudah tidak bisa membangun," ujarnya
Bupati juga mengakui masih banyak ruas jalan di Kapuas Hulu belum dibangun, karena kendala anggaran dan Kapuas Hulu sangat luas, sehingga butuh waktu lama untuk membangun secara rata.
"Pastinya kita akan terus berupaya dengan maksimal mungkin, untuk membuka akses dari desa yang masih terisolir ke ibukota kecamatan maupun kabupaten," pungkasnya. (fik)
Editor : Hanif