PONTIANAK POST - Pada tahun 2026 ini ribuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Pemkab Kapuas Hulu yang dinonaktifkan. Hal ini dilatar belakangi oleh pembaharuan data dari Pemerintah Pusat serta ditengarai ada bantuan yang tidak tepat sasaran.
Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sendiri terdapat 37.139 orang orang PBI BPJS Kesehatan. Pada tahun ini, dipangkas sekitar 20 ribuan orang.
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan, berkurangnya data penerima PBI BPJS Kesehatan ini terjadi karena ada pembaruan data secara otomatis dari Pemerintah Pusat. Di samping itu ada juga temuan bantuan yang tidak tepat sasaran.
"PBI ini kan untuk warga yang kurang mampu. Nah kemarin itu ada pembaruan data secara otomatis dari sistem, ini jadi tantangan bagi kami untuk pendataan kembali," kata sapaan akrabnya Bupati Sis, belum lama ini.
Bupati menegaskan, Pemkab Kapuas Hulu akan melakukan validasi data, agar PBI BPJS Kesehatan Pemkab Kapuas Hulu tepat sasaran kepada warga yang kurang mampu. "Kemarin data di Kementerian Kesehatan itu ternyata orang yang mampu," ujarnya.
Apabila ada warga kurang mampu yang ingin mengaktifkan PBI BPJS Kesehatannya, kata Fransiskus, bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial di Kapuas Hulu. Khusus yang PBI dari daerah akan disesuaikan kembali dengan kemampuan anggaran daerah.
"Kita akan berusaha akomodir sesuai dengan kemampuan anggaran daerah," ucapnya.
Sementara itu Joni Cahyadi Kepala Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan bahwa di Kapuas Hulu terdapat sebanyak 78.568 pserta PBI BPJS APBN dan sebanyak 37.139 PBI BPJS Pemda.
"Untuk PBI BPJS Kesehatan APBN dari Januari 2026 yang sudah dinonaktifkan sebanyak 6.812. Sementara PBI BPJS Kesehatan Pemkab yang dinonaktifkan ada sekitar 20 ribuan," katanya,
Joni mengatakan, dinonaktifkannya puluhan ribu kepesertaan BPJS Kesehatan ini karena ada pembaharuan data. Namun masalah ini sudah dibahas juga di DPRD Kapuas Hulu.
Penonaktifan kepesertaan tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan peserta. Namun, masyarakat yang terdampak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan reaktivasi kepesertaan," ujarnya.
Lanjut Joni, akibat banyaknya penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk PBI, pihaknya banyak mendapatkan laporan dari masyarakat kenapa pemegang kartu PBI BPJS Kesehatan banyak tidak aktif.
"Jadi kami sudah banyak mendapatkan laporan terkait hal ini, masyarakat ngecek ada juga yang minta diaktifkan. karena yang datang ini sudah sakit," ungkapnya.
Dirinya berharap peserta pemegang PBI BPJS Kesehatan jika ingin mengaktifkan kembali kartu BPJS ke Dinas Sosial, maupun di Kecamatan melalui TKSK. (fik)
Editor : Miftahul Khair