PONTIANAK POST - Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersama Polres, Kejaksaan, Kodim, dan pemilik SPBU atau APMS di Kapuas Hulu telah melakukan rapat koordinasi lintas sektor mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kapuas Hulu, Rabu (24/2).
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ruangan Kerja Bupati Kapuas Hulu, Gedung Pelayanan Satu Atap Kapuas Hulu, yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sukardi.
Hasil dari rapat koordinasi tersebut, memiliki kesepakatan bersama yaitu akan dilakukan penertiban, dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (APH) atau melalui tim gabungan kepada para pembeli BBM untuk dijual kembali (pelansir). Selain itu juga para pelansir BBM sendiri, dilarang parkir diluar jam operasional SPBU atau APMS, dan penting bagi adalah dilarang pembelian secara berulang.
Kemudian pihak SPBU dan APMS harus melakukan penyaluran sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan memprioritaskan masyarakat pengguna akhir. Untuk penjualan BBM itu sendiri dijatah, dimana kendaraan roda 4 hanya maksimal 30 liter dan roda 2 maksimal 5 liter.
Baca Juga: Kelangkaan BBM di Kapuas Hulu: Surat Edaran Bupati Diharapkan Atasi Kenaikan Harga di Kios
Sukardi Wakil Bupati Kapuas Hulu menyampaikan, untuk distribusi BBM ke Kapuas Hulu, pihak Pertamina, dalam jangka pendek, akan melakukan penambahan armada mobil pengangkutan BBM ke Kapuas Hulu.
"Kalau untuk jangka panjang, Pertamina akan berupaya mengaktifkan kembali suplay poin di Kabupaten Sanggau, agar apabila terjadi pendangkalan sungai Kapuas, jalur distribusi tidak harus mengambil ke Pontianak," katanya.
Sementara itu Letda Inf Abdias Hingaan Pasandi Kodim 1206/Putussibau menyampaikan, bahwa Kodim 1206/Putussibau siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah serta membantu pengawasan distribusi BBM agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan.
“Kodim 1206/Putussibau akan terus bersinergi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan situasi tetap kondusif serta membantu pengamanan apabila diperlukan, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Rakor tersebut juga menegaskan komitmennya untuk berkoordinasi secara intensif dengan pihak Pertamina guna mempercepat normalisasi pasokan BBM ke sejumlah SPBU di wilayah Kapuas Hulu. Diharapkan melalui rapat koordinasi ini, solusi konkret dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas ekonomi, transportasi, dan pelayanan publik di Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan lancar tanpa hambatan akibat kelangkaan BBM. Dengan adanya sinergi antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya, situasi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan tetap aman, tertib, dan kondusif. (fik)
Editor : Hanif