PONTIANAK POST - Program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini berjalan masif di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kapuas Hulu.
Program berskala nasional ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi desa, menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, mendorong penguatan produksi lokal, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, di tengah besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk program tersebut. Padahal setiap unit gedung tersebut kabarnya menelan anggaran mencapai Rp 1,6 miliar
Pelaksanaan di lapangan justru mulai menuai sorotan publik. Sejumlah pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di beberapa desa diduga tidak memasang papan informasi proyek, sehingga menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Ilma Kades Riam Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan bahwa di desanya juga ada pembangunan koperasi merah putih, namun hingga hari ini belum selesai.
"Sampai saat ini pembangunan gerai koperasi desa merah putih belum selesai, paling progres 60-70 ersen. Untuk dinding sudah, sementara atap belum," ujarnya.
Ilma mengatakan, dalam pembangunan gerai koperasi merah putih ini, dirinya tidak tahu anggarannya berapa dan pihak desa pun tidak dilibatkan dalam pembangunan namun hanya sebatas konsultasi saja.
"Tidak ada sama sekali plang anggarannya. Semua pembangunan KDMP yang saya lihat tidak ada plang anggaran," ujarnya.
Ia mengatakan, harusnya pembangunan gerai koperasi merah putih di Kapuas Hulu dari dulu harus sudah dicek apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada.
"Kami kades ini seperti buah simalakama sekarang. Kami setiap kegiatan apapun selalu ada plang kegiatan sehingga masyarakat tahu, " ucapnya.
Lanjut Ilma, sebagai Kades sebenarnya dirinya tetap mendukung program ini tetapi untuk sekarang, program ini belum cocok KDMP ini dibangun dan harus di kaji ulang dulu dari pemerintah.
"Belum cocok program KDMP ini sekarang dengan keadaan ekonomi dan juga jumlah penduduk di setiap desa Kapuas Hulu. Lain lagi kalau di kota penduduknya sudah banyak otomatis pembeli juga banyak, beli barang murah dimana pengurus koperasi nanti apa bisa bersaing dengan toko atau warung yang sudah ada," jelasnya.
Sementara itu Yusuf Basuki Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kapuas Hulu juga menyoroti tidak adanya plang anggaran pembangunan gerai KDMP sehingga transparansi anggaran dalam pembangunan tersebut dipertanyakan.
"Kita saja Kepala Desa setiap ada kegiatan pembangunan harus ada pasang plang informasi kegiatan. Sementara pembangunan gerai KDMP yang menelan anggaran negara begitu besar kok tidak ada," ujarnya.
Baca Juga: Polres Kapuas Hulu Raih Juara 2 Program Pemanfaatan Lahan Produktif, Dukung Ketahanan Pangan
Ia mengatakan, sebenarnya Kepala Desa di Kapuas Hulu ini sangat menolak adanya program KDMP ini, namun mau bagaimana lagi karena program ini merupakan nawacitanya Presiden.
"Tempat saya juga sebenarnya ada juga program KDMP ini, tapi kami menolak karena terkait lahan untuk pembangunan gerai koperasi merah putih ini juga tidak ada," pungkasnya. (fik)
Editor : Miftahul Khair