PONTIANAK POST – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Diponegoro Putussibau harus merogoh kocek hingga Rp3 miliar per tahun untuk membayar insentif tenaga medis. Langkah ini diambil menyusul kebijakan pemerintah daerah yang tidak lagi menanggung insentif bagi dokter spesialis maupun dokter umum yang berstatus tenaga kontrak.
Direktur RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau, Paulus Miki, mengungkapkan bahwa biaya tersebut kini sepenuhnya dibebankan pada pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini, terdapat sedikitnya 38 pegawai rumah sakit, termasuk lima dokter umum, yang insentifnya bergantung pada dana mandiri tersebut.
"Karena di rumah sakit ini, dokter yang berstatus ASN hanya dokter kandungan, bedah, paru, penyakit dalam, dan dua orang dokter anak. Selebihnya adalah tenaga kontrak yang insentifnya harus ditanggung sepenuhnya oleh BLUD," jelas Miki kepada wartawan, baru-baru ini.
Miki mengakui, pengalihan beban anggaran ini menjadi tekanan besar bagi stabilitas finansial rumah sakit. Saat ini, RSUD Ahmad Diponegoro memiliki delapan dokter spesialis yang terdiri dari spesialis penyakit dalam (2 orang), paru (1 orang), anestesi (1 orang), kandungan (1 orang), bedah (1 orang), anak (2 orang), dan kulit (1 orang).
Baca Juga: Kondisi Jalan Kapuas Hulu Masih Minim, PUPR Prioritaskan Pembangunan Empat Ruas pada Tahun 2026
Meski secara pelayanan masih membutuhkan tambahan tenaga ahli, keterbatasan anggaran menjadi penghalang utama. Pihaknya mengaku kesulitan jika harus menambah spesialis baru, seperti spesialis mata atau saraf.
"Kami sebenarnya masih membutuhkan banyak dokter spesialis, tetapi semuanya kembali ke masalah anggaran. Biaya Rp3 miliar setahun untuk insentif saja sudah sangat berat bagi kami," tuturnya.
Selain persoalan finansial, tantangan lain yang dihadapi adalah sulitnya mencari dokter spesialis yang bersedia bertugas di wilayah Kapuas Hulu. Faktor geografis dan ketersediaan tenaga medis secara nasional menjadi hambatan dalam pemenuhan rasio dokter spesialis di daerah.
"Mencari dokter spesialis saat ini sangat susah. Kalaupun ada, tantangannya adalah apakah mereka mau bertugas di Kapuas Hulu. Kondisi ini membuat kami harus memaksimalkan sumber daya yang ada sembari mengatur ritme keuangan BLUD agar tetap sehat," pungkas Miki.(fik)
Editor : Hanif