PONTIANAK POST - Wacana Pemkab Kapuas Hulu yang akan mengakuisisi atau menutup BUMD PD Uncak Kapuas yang tidak memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), apalagi merugi setiap tahun mendapat dukungan dari DPRD Kapuas Hulu.
"Saya berharap Pemkab Kapuas Hulu mengambil langkah secepatnya untuk menutup jenis usaha yang merugi dan melanjutkan usaha yang bisa mendatangkan keuntungan sehingga dapat menyumbang PAD kita," kata Kuswandi Anggota DPRD Kapuas Hulu, Kamis (23/4).
Hal serupa diungkapkan Alpiansyah Anggota DPRD Kapuas Hulu, menurutnya salah satu jenis usaha di BUMD PD Uncak Kapuas yakni penyeberangan kapal di Semitau tersebut diganti dengan unit usaha lainnya yang bisa memberikan retribusi bagi pemerintah daerah.
Baca Juga: BUMD PD Uncak Kapuas Bakal Dihapus karena Terus Merugi, Bagaimana Nasib Penyeberangan Semitau?
"Penyeberangan kapal di Semitau itu dijual saja. BUMD Uncak Kapuas digantilah unit usahanya yang lebih produktif," ujar Alpiansyah.
Politisi PPP ini mengatakan, lebih baik usaha penyeberangan kapal di Semitau itu diganti dengan bidang perikanan, pertanian, peternakan atau apa saja.
"Kan bisa diganti dengan perdagangan Kratom, Ikan Arwana. Jadi saya nilai usaha penyeberangan kapal di Semitau ini sudah tidak sehat," tuturnya.
Baca Juga: PDAM Tirta Uncak Kapuas Catat Tunggakan Rp4,3 Miliar, Ribuan Sambungan Terancam Diputus
Menurutnya secara analisa ekonomi, BUMD inikan memiliki dua fungsi, yakni fungsi kemanfaatan bagi masyarakat umum dan fungsi mendapatkan laba.
"Jadi saya kedua fungsi ini di BUMD PD Uncak Kapuas terutama di bidang usaha penyeberangan kapal ini tidak sesuai dengan harapan," ujarnya.
Alpiansyah mengatakan, dirinya bukan hanya menyoroti terkait usaha PD Uncak Kapuas saja, melainkan usaha di BUMD PT UKM terutama dalam pengelolaan SPBU, dimana pelayanan yang diberikan oleh pihak BUMD belum memberikan kepuasan kepada masyarakat.
"Yang puas mendapatkan minyak itu hanya pengantri, penjual minyak dadakan. Sementara masyarakat tidak mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan di SPBU milik Pemkab Kapuas Hulu tersebut, " ujarnya.
Maka dari itu kata Alpian, secara keekonomian untuk bidang usaha BBM di BUMD PT UKM agar dapat dievaluasi juga dalam hal pelayanan dan kenyamanan masyarakat.
"Lebih baik dievaluasi dulu selama setahun atau dua tahun bidang usaha BBM tersebut. Apabila usaha BUMD PT UKM tidak sehat maka harus dihentikan juga bdan diganti dengan usaha lain," ujarnya.
Baca Juga: Renovasi Rumah Dinas Direktur PDAM Uncak Kapuas Jadi Sorotan Publik, Habiskan Dana Ratusan Juta
Apabila nanti kata Alpiansyah, opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI BUMD tersebut masih juga tidak sehat, maka lebih baik bidang usaha tersebut ditutup saja. "Dua jenis usaha yang baik saat inikan adalah perikanan dan pertanian di Kapuas Hulu ini, " tuturnya.
Sebelumnya Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Budi Prasetyo menyampaikan, bahwa tiga BUMD di Kapuas Hulu sebelumnya mendapatkan sorotan dari anggota DPRD Kapuas Hulu terkait kinerja tiga BUMD tersebut yang belum memberikan retribusi secara signifikan ke daerah.
"Sebelumnya kami sampaikan ke tim Pansus DPRD Kapuas Hulu bahwa dari 3 BUMD itu, yang sudah ada kontribusi untuk daerah itu Perumda Uncak Kapuas (PDAM). Sementara itu dua BUMD lainnya belum," katanya, Rabu (22/4).
Baca Juga: Usai Lantik Direksi Perumda Uncak Kapuas Mandiri, Bupati Ajak Awasi BBM Subsidi
Budi mengatakan, BUMD PT UKM kondisi keuanganya sudah membaik meskipun modalnya melalui pinjaman ke PDAM. Saat ini pun BUMD PT UKM sudah berjalan dengan sehat usahanya, bahkan pada tahun 2025 kemarin BUMD ini sudah menghasilkan keuntungan. "Adalah keuntungan dari BUMD ini, walaupun sedikit," ucapnya.
Satu BUMD ini yakni BUMD PD Uncak Kapuas setiap tahun mengalami kerugian. Angka keruugian pada tahun 2025 saja mencapai Rp700 juta.
"Makanya dengan kerugian yang terus dialami BUMD PD Uncak Kapuas ini kami terus melakukan evaluasi terhadap bidang usahanya dan kinerja Perumdanya," ujarnya.
Terhadap permasalahan ini, dirinya juga sudah memberikan telaah kepada Bupati untuk mengakuisisi atau pengalihan aset karena BUMD ini terus mengalami kerugian.
"Kemungkinan BUMD PD Uncak Kapuas ini akan dihapus, sementara bidang usahanya akan digabungkan ke PT UKM," ujarnya. (fik)
Editor : Miftahul Khair