Sulitnya pendataan di kedua desa tersebut, diakui Bupati, lantaran letak geografisnya yang sangat ekstrem. Di sisi lain, dia menambahkan, sulitnya transportasi di daerah kepulauan, dengan minimnya kader pendata di desa tersebut. Dengan berbagai kondisi tersebut, diungkapkan Bupati bahwa realisasi Pendataan Keluarga Tahun 2021 Kabupaten Kayong Utara masih di atas realisasi Pendataan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat, yakni 85,06 persen.
Kemudian, harapan dia, agar pelaksanaan Program Keluarga Berencana dilaksanakan penuh tanggung jawab, demi membangun SDM Kabupaten Kayong Utara ke depan. Sehingga, lanjut Citra, dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah dalam pencegahan dan penurunan kasus stunting, seperti yang ditargetkan Pemerintah Pusat sebesar 14 persen di tahun 2024. Diungkapkan dia bahwa di tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Kayong Utara sudah tembus 16,37 persen. Bupati optimistis angka stunting di Kabupaten Kayong Utara bisa di bawah 14 persen di tahun 2024.
“Untuk mewujudkan itu semua, perlu dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku kebijakan dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kayong Utara, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan informasi tentang Program Bangga Kencana secara lengkap, benar, dan berkelanjutan. Saya berharap perlunya kerja sama lintas yang baik antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta peran masyarakat yang ada di desa serta kelompok kelompok yang tergabung dalam kegiatan Program Bangga Kencana,” ungkap Bupati.
Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, yang menghadiri sosialisasi ini secara virtual, menjelaskan bahwa pendataan 2021 merupakan kegiatan langkah di Kementerian. Lembaga sendiri, menurut dia, tidak melakukan pendataan, di mana yang melakukan pendataan hanya di BKKBN dan BPS.
"Kami berterima kasih kepada Bapak Haji Alifudin selaku Anggota Komisi IX wakil rakyat daerah pemilihan Kalbar 1, yang sangat gigih menguatkan bahwa anggaran untuk pendataan itu harus dilaksanakan. Sehingga di BKKBN tidak di-refocussing atau tidak dialihkan dan pendataan keluarga tetap dilakukan,” ungkap Hasto.
“Kami bekerja keras supaya hasil pendataan keluarga segera selesai, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, karena Pendataan Keluarga 2021 ini lengkap sekali by name by address,” sambungnya.
Dalam kesempatan ini Kepala BKKBN menyampaikan tiga hal tentang DAK BOKB, mulai 2021, di mana semula Dana Alokasi Khusus (DAK) BOKB yang berada di BKKBN Perwakilan kini sudah diserah ke pemerintah daerah masing masing, khususnya dinas yang mengelola Program Bangga Kencana (OPD-KB). "Dana tersebut bisa digunakan untuk operasional pelayanan KB di daerah, termasuk pelayanan KB pria,” kata Hasto.
Dalam hal ini mereka membutuhkan pendamping keluarga. Tujuan dari pendamping keluarga, disebutkan dia, adalah SDM unggul, stunting tidak tinggi, dan masyarakat serta keluarga terlindungi. "Kami usulkan 200 ribu pendamping keluarga dan 600 ribu anggotanya dan ini sudah disetujui Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” sambungnya.
Ditambahkannya, pendamping keluarga ini bukan dari PNS/ASN tetapi merekrut yang sudah ada yaitu, PKK, kader, dan bidan/tenaga kesehatan. Untuk tahun 2022 operasional Balai Penyuluh KB sudah kita anggarkan termasuk operasional untuk kampung KB yang untuk mendukung stunting, Rakor kecamatan.
"Dana tersebut nantinya akan lewat Dana Alokasi Khusus BOKB yang dikelola Pemda TK II agar profil keuangan daerah menjadi besar,” tutup Hasto.
Sementara, kegiatan ini dihadiri anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, Direktur KIE BKKBN Eka Sulitia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Tenny C Soriton, jajaran Forkopimda Kabupaten Kayong Utara, serta Kader, PKB/PLKB, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Kabupaten Kayong Utara. (dan/humas) Editor : admin2