WARGA desa Pangkalan Buton kecamatan Sukadana mengecam tindakan Taman Nasional Gunung Palong (TNGP) yang dirasa semena-mena terhadap masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan berharap pihak TNGP tak lepas tangan dan menyalahkan BPKH terhadap permasalahan tersebut, Masyarakat meminra PP No 91 ayat 41 Tahun 2014 dikembalikan, yang mana pp tersebut telah mengeluarkan lahan miliknya dari zona TNGP.
"PP no 91 ayat 41 tahun 2014, itu udah lepas ( keluar dari kawasan TNGP ), begitu ade patok yang baru ini dimasukkan lagi "Ucap Al Sabtu (16/ 11) salah satu warga Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana Ia mengakui, telah membuat Surat Kepemilikan Tanah, sesuai arahan dari pihak TNGP.
"Nah SKT orang tngp nyuruh ngubahnya sudah saya rubah, langsung saya bayar pajak PBB, 300 ribu lebih, Itu kebun riwayat orang tua saya, orang desa pun tau, begitu ada pengukuran baru ini, itu (lahan miliknya) masuk lagi, jadi gimana pemerintah ini, bukan dipermainkan lagi, pemerintah apa yang seperti itu " ucapnya.
" Jadi orang TNGP bilang yang menentukannya orang BPKH, jadi pemerintah apa, udah dikeluarkan, ade peraturan Presiden, ada peta , sudah kita bayar pajak PBB, jadi peraturan apa yang dibuat pemerintah itu" ucap pria yang kerap disapa Long Al tersebut.
"Saya minta kembalikan seperti PP No 91 ayat 41 tahun 2014, dan jangan semena-mena dengan rakyat, pasahal orang TNGP itu sudah tau itu tanah saya sudah keluar, tapi tetap alasannya BPKH, seolah-olah lepas tangan," sambungnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui telepon, terkait permasalahan tersebut , Khairi Ramadhan, kepala SPTN wilayah I Sukadana mengatakan, bahwa dirinya saat ini sedang berada di luar kota, dan meminta awak media untuk mengkonfirmasi langsung ke Balai Taman Nasional Gunung Palung ketapang dan BPKH Pontianak terkait permasalahn tersebut. (dan)
Editor : A'an