Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Bursa Properti

Pembangunan Smelter di Pulau Penebang: Pemerintah Diminta Cermat Mengelola Dampak Lingkungan, Tak Terlena Investasi

Miftahul Khair • Senin, 20 Januari 2025 | 17:03 WIB
HIBAH KAPAL: Bupati Kayong Utara, Citra Duani, diabadikan bersama sejumlah kepala daerah yang menerima hibah kapal dari Kementerian Perhubungan RI di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (14/7). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
HIBAH KAPAL: Bupati Kayong Utara, Citra Duani, diabadikan bersama sejumlah kepala daerah yang menerima hibah kapal dari Kementerian Perhubungan RI di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (14/7). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

PONTIANAK POST - Pemerintah diharapkan tidak terlena adanya investasi PT Dharma Inti Bersama (DIB) di Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, yang akan membangun smelter bauksit.

"Kita tidak anti investasi, ini untuk memajukan daerah, bagus. Tetapi buat kami investasi dapat memberdayakan menjadi investasi sendiri.  Kemudian berdampak langsung pendapatan ekonomi, pengetahuan dan lingkungan,” terang Direktur Eksekutif Lembaga Teraju Indonesia Tomo, Senin (20/1) kepada Pontianak Post.

Sebab, menurut Tomo Kayong Utara jangan sampai seperti daerah-darah lainnya, yang mana ketika terjadi sesuatu terjadi lepas tangan, dan sebelumnya hanya sebatas jargon saja. Akhirnya jika terjadi kerusakan lingkungan itu hal yang sangat disayangkan.

“Kita harus belajar bagaimana pabrik-pabrik pertambangan nikel mencemari laut, sungai, sehingga nelayan tidak bisa menangkap ikan. Ikan yang air laut bagus sehingga tercemar, dan perusahaan tidak bisa memperbaiki permasalahan, akhirnya menghilangkan penghasilan masyarakat,”terang dia.

Dikatakan dia, dalam hal ini pemerintah telah melakukan analisis. Ia berharap agar apa yang dilakukan dapat memberikan yang terbaik untuk daerah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

“Namun saya yakin pemerintah melakukan analisa lingkungannya, ekonominya dan lain sebagainya sama bahasanya, yang di Sulawesi juga sama, begitu juga pembangunan smelter lainnya yang ada di Kecamatan Toba. Tetapi ketika ada pengangguran, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya, itu hanya jargon, ini harus menjadi perhatian pemerintah. Kita tidak anti investasi, tetapi benar-benar mewujudkan keadilan sosial buat rakyat yang ada di Pulau Maya Karimata, yang ada di Kayong Utara, yang ada Kalimantan Barat,” jelasnya.

Sebab, dalam hal ini hanya menginginkan saling mengingatkan Kayong Utara , jangan sampai jika terjadi kerusakan alam atau hal-hal tidak diinginkan menjadi penyesalan.

“Mari kita belajar bersama dengan kerusakan yang ada. Khusus pertambangan Kayong Utara silahkan belajar di media-media. Sehingga investasi dapat memberikan luar biasa, bukan untuk satu dua tahun, tetapi ratusan tahun bagi generasi  berikutnya,”tandasnya.

“Saya yakin, investasi yang dibangun itu investasi rakyatnya, dan disitu pemerintah mendorong aktif mendorong investasi rakyat. Mulai dari peningkatan pengetahuan, manajemen, tata kelola dan lainnya,” tambahnya.

Menurut dia, selain adanya investasi yang sedang disibukan oleh daerah Kayong Utara tidak kalah peting  pemerintah dapat membangun investasi hasil laut dikelola oleh masyarakat.

“Kayong Utara sangat luar biasa potensi sumber daya alamnya. Kalau dikelola, dengan pendekatan yang baik pada data-data yang kongkrit dan mendata dengan baik. Saya yakin sudah dimulai dari awal,”katanya.

Untuk itu, ia berharap keberadaan investasi di Kepulauan Karimata tersebut jika terjadi sesuatu jangan hanya sebagai jargon. Dengan harapan pemerintah dan pihak lainnya dapat lebih selektif.

“Jadi kita mari berpikir dengan baik, dengan bijak, jangan hanya jargon-jargon  yang baik-baik saja, tetapi jangan ketika terjadi sesuatu semua lepas tanggung jawab. Pemimpin itu tanggung jawab bukan hanya di dunia, tolong dipertimbangkan betul-betul,”kata dia.

Ia tidak ingin, Kayong Utara menjadi seperti daerah lainnya. Ketika dengan alasan investasi ketika terjadi sesuatu semua lepas tangan. Sehingga masyarakat yang menjadi korban.

“Saat ini sudah banyak daerah-daerah menjadi perusahaan swasta pembangunan strategis nasional. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kayong Utara belajar melihat situasinya, dan jangan menunggu artinya tidak menginventarisir. Kemudian tidak  mengelola, tidak memberikan ruang yang penuh kepada rakyat.  Kemudian mengembangkan rakyatnya, ada petani ada nelayan dan segala macam. Mulai dari pendidikan yang baik, bagaimana ikan dapat menjadikan produksi, bagaimana menguasai pasar. Harusnya itu dipikirkan. Bahasa menunggu tidak sangat cerdas,” kata dia.

“Jika dapat menciptakan lapangan pekerjaan anggap saja memerlukan 2000 orang, di Kepulauan Karimata, apa pekerjaan masyarakat situ. Ini akan merubah pekerjaan nelayan di sana.  Kenapa tidak mendorong nelayannya agar Kayong Utara menjadi produksi ikan mentah sampai ikan jadi dalam bentuk produk kalengan di Kalimantan Barat hingga bisa Expor, sehingga dapat mendukung kelestarian lingkungan Pulau Karimata dan Kalimantan Barat. Ini harus menjadi kajian dari Pemerintah jika ingin membangun pembangunan strategis. Harusnya rakyatnya didukung oleh pemerintah,”tutupnya. (dan)

 

 

Editor : Miftahul Khair
#pulau penebang #kayong utara #Smelter #bauksit