PONTIANAK POST – Bupati terpilih Kabupaten Kayong Utara, Romi Wijaya, menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Aula Kantor BPK Kalbar, Sabtu (15/2). Acara ini menandai pergantian kepemimpinan dari Winner Franky Halomoan Manalu kepada Sri Haryati.
Acara tersebut turut dihadiri Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, serta sejumlah kepala daerah di Kalimantan Barat. Selain itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Kayong Utara, Rene Rienaldy, hadir mewakili Penjabat Bupati Kayong Utara.
Dalam sambutannya, Fathan Subchi menegaskan bahwa mutasi, promosi, dan rotasi dalam BPK merupakan bagian dari upaya membangun budaya organisasi yang berlandaskan independensi, integritas, dan profesionalisme. "Mutasi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga diharapkan dapat menyegarkan lingkungan kerja dan meningkatkan semangat kinerja di lingkungan baru," ujarnya di Pontianak.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa BPK terus berkomitmen dalam meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, BPK akan terus memberikan pembinaan dan asistensi kepada kepala daerah guna memastikan tata kelola keuangan daerah semakin kredibel, efisien, dan efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Kalbar, Harisson, mengucapkan terima kasih kepada Winner Franky Halomoan Manalu atas dedikasi dan kerja kerasnya selama menjabat. Ia juga menyampaikan optimisme bahwa kepemimpinan Sri Haryati akan semakin memperkuat sinergi antara BPK dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Bupati terpilih Kayong Utara, Romi Wijaya, mengapresiasi peran BPK dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Ia berharap kerja sama antara BPK dan pemerintah daerah semakin erat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik. "Kami di Kabupaten Kayong Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan menjadikan prinsip transparansi sebagai pijakan utama dalam setiap kebijakan fiskal," ujar Romi Wijaya.
Senada dengan itu, Pj Sekda Kabupaten Kayong Utara, Rene Rienaldy, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik. "Kami sangat mengapresiasi peran BPK dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap dengan kepemimpinan baru di BPK Kalbar, kerja sama ini semakin diperkuat," ungkapnya. (dan)
Editor : A'an