PONTIANAK POST – Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Muhamad Irvan menanggapi dugaan monopoli Program Kementrian Transmigrasi. Dia membantah ada rebutan dalam pelaksanaan program tersebut.
Program Kementrian Transmigrasi berupa Dana Titipan (TP) untuk kegiatan fisik yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara dengan pagu sekitar Rp. 2 miliar. Kegiatan fisik tersebut berupa paket lelang dan Penujukan Langung (PL) yang tersebar di beberapa pemukiman transmigrasi, antara lain di Kecamatan Seponti, Desa Simpang Tiga, Penjalaan, dan Desa Satai Lestari, diduga dikerjakan oleh sekelompok oknum kontraktor.
Dengan pagu yang cukup besar, beberapa pihak menduga terjadi tarik ulur kepentingan Kepala Dinas dengan Sekertaris Dinas Transmigrasi Kayong Utara terhadap penyedia yang akan mengerjakan paket yang berupa penujukan Langung (PL).
Muhamad Irvan saat ditemui wartawan mengatakan tidak ada yang mau direbutkan dari program kementrian tersebut
"Apa sih yang mau diperbutkan. Karena saya pikir tidak ada kegiatan yang mau direbutkan," kata Irvan, Kamis (11/9).
Dia mengaku kalau kegiatan itu dalam rangka mensukseskan peran yang ia miliki sesuai dengan kapasitas. Kalau itu didelegasikan, dirinya sebagai bawahan tentunya harus siap melaksanakan intruksi atau arahan.
Lebih jauh, ia menjelaskan bentuk transparasi terhadap kegiatan fisik berupa Penunjukan Langung (PL) dengan mengajukan surat minat.
"Mungkin secara pertemanan banyak yang bertanya, tapi yang berminat serius saya rasa tidak banyak, karena saya melihat beberapa surat penawaran yang masuk sudah terkumpul," ungkapnya.
Dalam waktu yang sama, Kepala dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kayong Utara, Erdison saat dikonfirmasi melalui WhatsApp belum dapat memberikan jawaban sampai berita ini diterbitkan. (dan)
Editor : Hanif