PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan layanan kelistrikan bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, bersama jajaran PT PLN (Persero) UP3 Ketapang dan ULP Sukadana.
Pertemuan ini membahas penguatan serta pengembangan sistem kelistrikan di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menyampaikan data hasil survei lapangan kepada pihak PLN terkait sejumlah desa yang hingga kini belum mendapatkan akses jaringan listrik.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian meliputi desa dan dusun di Kecamatan Simpang Hilir, Teluk Batang, dan Seponti, yang masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang percepatan Program Listrik Desa (Lisdes), dengan target seluruh desa di Indonesia telah teraliri listrik paling lambat pada tahun 2030.
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas layanan kelistrikan bagi masyarakat.
"Kami mendukung penuh. Pada prinsipnya, kita semua bekerja untuk rakyat sesuai dengan peran dan jalur masing-masing. Namun, memang ada beberapa hal di lapangan yang perlu terus dikoordinasikan," ujarnya usai pemaparan dari PLN UP3 Ketapang.
Dalam kesempatan itu, Romi juga menyoroti masih adanya resistensi masyarakat terhadap pemasangan tiang listrik.
Menurutnya, hal tersebut sebagian besar dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme perizinan dan kompensasi.
Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat memahami bahwa pembangunan jaringan listrik merupakan kepentingan bersama.
"Proses sosialisasi ini penting agar masyarakat merasa aman dan paham. Jangan sampai muncul framing keliru seolah-olah setiap pemasangan tiang listrik harus selalu disertai ganti rugi," tegasnya.
Selain persoalan sosial, pertemuan tersebut juga membahas berbagai kendala teknis di lapangan, seperti akses jalan menuju lokasi pembangunan jaringan, keterbatasan armada dan alat berat, serta kondisi mesin pembangkit yang sebagian sudah berusia tua sehingga berdampak pada berkurangnya daya mampu listrik.
Romi juga menyinggung kondisi layanan listrik di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Maya, yang hingga kini belum sepenuhnya menikmati layanan listrik selama 24 jam.
"Kami berharap Pulau Maya juga bisa mendapatkan layanan listrik 24 jam. Memang kami memahami adanya keterbatasan mesin dan kendala teknis, tetapi hal ini perlu terus kita dorong bersama," ungkapnya.
Lebih lanjut, Romi menegaskan agar penentuan prioritas pembangunan kelistrikan tidak dipengaruhi oleh kepentingan non-teknis, melainkan didasarkan pada kebutuhan dan urgensi masyarakat.
"Yang paling penting adalah bagaimana persoalan kelistrikan masyarakat bisa terurai satu per satu. Kita ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,"ungkapnya.
Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan PLN, diharapkan pengembangan layanan kelistrikan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.
Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kayong Utara, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). (dan)
Editor : Hanif