PONTIANAK POST - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dihentikan sementara operasionalnya.
Penghentian tersebut dilakukan menyusul viralnya menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Kepala Program MBG Regional Kalbar, Agus Kurniawi, mengatakan penghentian sementara itu tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Kepala SPPG Teluk Batang.
“Kebijakan tersebut diambil berdasarkan laporan dugaan Kejadian Menonjol (KM) tertanggal 26 Februari 2026, hasil investigasi singkat di lapangan, serta laporan Koordinator Regional Kalbar,” kata Agus, Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan, dalam surat tersebut disebutkan adanya dugaan menu yang tidak memenuhi standar gizi serta pemberitaan viral terkait penolakan program MBG.
“Berdasarkan pertimbangan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), operasional SPPG ini dihentikan sementara sambil menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.
Dalam surat itu ditegaskan bahwa SPPG Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dihentikan sementara hingga dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengelolaan Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Surat tersebut ditandatangani atas nama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan.
Sebelumnya, dapur SPPG di wilayah tersebut menjadi sorotan setelah paket MBG yang diterima siswa dinilai sangat minimalis.
Keluhan disampaikan Wiwin, orang tua siswa penerima manfaat di Teluk Batang.
Berdasarkan paket yang diterima selama tiga hari, menu hanya terdiri atas satu roti, satu kotak susu full cream 200 ml, satu bungkus kacang polong, tiga butir kurma, dan dua butir telur rebus.
“Kami ingin tahu sebenarnya berapa anggaran per anak. Jika isinya seperti ini, rasanya jauh dari yang dibayangkan masyarakat,” ujar Wiwin dengan nada kecewa.
Ia menilai pengelolaan program perlu dilakukan secara lebih transparan, terutama terkait alokasi anggaran dan standar gizi yang dijanjikan pemerintah. (dan)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro