PONTIANAK POST – Krisis air bersih di Kabupaten Kayong Utara kembali menjadi sorotan masyarakat. Warga mengeluhkan ketimpangan distribusi air, mengingat Sukadana merupakan wilayah dengan sumber mata air perbukitan yang melimpah, bahkan digunakan oleh sejumlah perusahaan air minum swasta untuk disuplai ke daerah tetangga.
Perusahan air HS 68 lancar mengambil air dari perbukitan di Sukadana, Kayong Utara untuk kembali diolah di Kabupaten Ketapang. Selain itu, masih ada beberapa perusahan air minum lainnya seperti BIG3 dan Trikana yang menggunakan sumber mata air di perbukitan Sukadana.
Keluhan warga semakin menguat seiring belum optimalnya pelayanan distribusi air bersih, meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah setiap tahun. Pada 2025, misalnya, anggaran besar digelontorkan untuk pemasangan meteran air di sejumlah kecamatan, namun dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan utama, yakni kelancaran distribusi air ke rumah-rumah warga.
“Lucu kalau kita sering krisis air, padahal sumber air banyak. Apa bedanya pengelolaan swasta dan pemerintah? Secara anggaran pemerintah lebih besar, tapi persoalan air bersih tidak kunjung selesai. Sekarang sudah ada meteran, bayar tiap bulan, tapi air tidak ada,” keluh seorang warga Adi, salah satu warga Sukadana, Jumat (27/3).
Warga juga menilai kondisi ini semakin memprihatinkan saat musim kemarau. Dalam dua hingga tiga pekan terakhir dengan curah hujan minim, pasokan air di sejumlah wilayah mulai terganggu. Mereka membandingkan kondisi tersebut dengan daerah tetangga seperti Ketapang yang dinilai masih memiliki distribusi air normal meski mengalami kondisi cuaca serupa.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin daerah,” tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala UPT Pelayanan Air Bersih Dinas PUPR Kabupaten Kayong Utara, Hermawan, menjelaskan bahwa permasalahan utama saat ini adalah penurunan debit air secara drastis akibat musim kemarau dalam tiga pekan terakhir. Kondisi ini menyebabkan suplai ke sejumlah wilayah menjadi tidak maksimal.
Terkait keluhan warga mengenai meteran air yang tetap berputar meskipun air tidak mengalir, Hermawan mengonfirmasi bahwa hal tersebut disebabkan oleh tekanan angin di dalam pipa.
"Itu memang karena angin, kami mengakuinya. Jika hal ini terjadi, masyarakat bisa mengajukan keringanan, pengurangan, hingga pembebasan biaya sesuai mekanisme dalam Peraturan Bupati (Perbup) dengan bukti pendukung," jelas Hermawan.
Sebagai langkah penanganan cepat, UPT Air Bersih menerapkan sistem penjadwalan atau buka-tutup aliran air. Namun, kebijakan ini diakui belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh wilayah karena keterbatasan pasokan. Untuk solusi jangka panjang, pemerintah daerah berencana meningkatkan kapasitas layanan melalui pembangunan reservoir untuk meningkatkan daya tampung cadangan air.
Selain itu, penambahan sumber air baku dengan pencarian titik mata air baru. Pemda juga berencana membangun broncaptering untuk optimalisasi penangkapan mata air di perbukitan.
Di tengah kondisi krisis ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan memprioritaskan kebutuhan pokok rumah tangga dibandingkan kebutuhan sekunder seperti menyiram kebun atau mencuci kendaraan. (dan)
Editor : Hanif