PONTIANAK POST – Implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara menuai kritik tajam menyusul berhentinya operasional empat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara mendadak. Masalah ini diduga dipicu oleh kelalaian manajerial di tingkat Koordinator Wilayah (Korwil), sehingga memicu desakan audit menyeluruh demi menyelamatkan hak gizi ribuan siswa.
Tokoh pemuda asal Kayong Utara yang juga mantan Ketua BEM Fisipol Universitas Tanjungpura, Dian Saputra, menyayangkan lemahnya koordinasi di tingkat Korwil. Menurutnya, penutupan dapur produksi tersebut merupakan bukti ketidaksiapan manajemen wilayah.
"Penutupan empat dapur produksi ini adalah bukti nyata adanya kelalaian. Korwil seharusnya menjadi jembatan solusi, bukan membiarkan kendala administratif atau logistik berujung pada penghentian program secara sepihak," ujar Dian kepada awak media, Sabtu (4/4).
Selain masalah operasional, Dian juga menyoroti transparansi dalam penentuan titik dapur daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), serta pelaksanaan pembangunan gedungnya. Muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa pembangunan dan pengelolaan gedung dapur 3T tersebut dimonopoli oleh oknum pengusaha dan oknum anggota dewan setempat.
"Kami mempertanyakan mekanisme penentuan titik dan pengelolaan dapur tersebut. Jangan sampai program nasional sebesar ini menjadi ajang monopoli oknum tertentu," tegasnya.
Dian berencana melayangkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan audiensi dalam waktu dekat. Hal ini bertujuan agar Satgas dan Korwil MBG memberikan klarifikasi terbuka sehingga publik mendapatkan informasi yang utuh.
Akibat penghentian operasional ini, distribusi makanan bergizi kepada ribuan siswa di beberapa titik terhenti total. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat akan keberlangsungan program MBG di Kayong Utara dalam jangka panjang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Korwil Kayong Utara belum memberikan keterangan resmi terkait alasan detail penutupan empat dapur tersebut. Publik kini mendesak instansi terkait segera melakukan audit kinerja manajemen di tingkat kabupaten guna memastikan program nasional tersebut kembali berjalan tepat sasaran.(dan)
Editor : Hanif